Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Wayan Koster Paparkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali di Side Event G20 Indonesia

BALIILU Tayang

:

gubernur bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan pada pertemuan Side Event G20 Indonesia, 3rd Development Working Group Meeting dengan tema Transforming the Economy Towards a Resilience and Sustainable Growth yang di BNDCC, Nusa Dua, Badung. (Foto: Ist)

Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan apresiasi dan terima kasih, karena Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan pertemuan Side Event G20 Indonesia, 3rd Development Working Group Meeting dengan tema Transforming the Economy Towards a Resilience and Sustainable Growth yang diselenggarakan oleh Kementrian PPN / Bappenas RI di BNDCC, Nusa Dua, Badung pada, Senin (Soma Umanis, Medangkungan) 8 Agustus 2022.

Pertemuan yang sangat penting dan sebagai bagian acara pendahuluan dari rangkaian pertemuan Presidensi G20, serta berkontribusi langsung dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Taufik Hanafi, hingga narasumber dari mantan Menteri Perencanaan Venezuele (1992-1993), Racardo Hausmann, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (2009-2014), Armida Alisjahbana, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (1998-1999) dan Wakil Presiden RI (2009-2014), Bapak Budiono, dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (2016-2019) serta mantan Menteri Riset dan Inovasi RI (2019-2021), Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan dalam upaya melakukan Transformasi Ekonomi Bali akibat Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun yang sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan terutama sektor perekonomian. Dimana dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi terdalam dan terlama akibat Pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena lebih dari 54% perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata.

Kata Wayan Koster, sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, yaitu: gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non alam seperti munculnya Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. “Kejadian yang menimpa sektor pariwisata ini, berdampak langsung yang mengakibatkan perekonomian Bali terpuruk, mengalami kontraksi pertumbuhan sangat dalam, sebesar -9,31%,” jelas orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Bertitik tolak dari pengalaman tersebut, sudah saatnya Bali menata ulang perekonomiannya untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Kembali kepada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terutama di sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat berbasis budaya branding Bali.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Hadiri Upacara "Medewa Sraya" di Pura Tuluk Biyu Batur, Komit dan Hormati Nilai Luhur Budaya Bali

Pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus/benefit) dalam perekonomian Bali yang harus dikelola agar berpihak terhadap sumber daya lokal Bali. Selain itu, hendaknya pengembangan perekonomian Bali mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Perkembangan IPTEK juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian agar berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

gubernus koster
Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama dengan para narasumber. (Foto: Ist)

Ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali mengakibatkan perekonomian Bali: di satu pihak, sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal; di pihak lain, pertumbuhan kapasitas ekonomi Bali kurang berkembang secara optimal. Guna memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu Ekonomi Kerthi Bali.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan implementasi visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU. Visi tersebut untuk mewujudkan keseimbangan/ keharmonisan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber utama kesejahteraan/kebahagiaan kehidupan manusia meliputi: Atma Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa; Segara Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut; Danu Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air; Wana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan; Jana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Manusia; dan Jagat Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.

Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip, yaitu: 1) Ekonomi yang dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta; 2) Ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya; 3) Ekonomi yang dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif; 4) Ekonomi yang dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali; 5) Ekonomi yang dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan; 6) Ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing; 7) Ekonomi yang dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital; 8) Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara Niskala-Sakala; 9) Ekonomi yang dibangun dengan asas gotong- royong; 10) Ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global; dan 11) Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama Bali.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Bawa Usulan Konkret ke Pusat dan DPR, Komit Reformasi Norma OSS dan Kuatkan Wewenang Daerah

Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 Sektor Unggulan, yaitu: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; 6) Sektor Pariwisata, yaitu: pariwisata berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep dengan paradigma baru untuk mewujudkan tatanan kehidupan perekonomian sebagai Penanda BALI ERA BARU, diharapkan menjadi arus utama dalam perubahan tatanan ke dunia global.

Dengan pola pembangunan perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali akan terjadi keterhubungan langsung antar Sektor Unggulan, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara Sakala-Niskala.”Penerapan konsep Ekonomi Kerthi Bali akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penurunan emisi karbon,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Konsep pembangunan Ekonomi Kerthi Bali digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dalam menyusun program Transformasi Ekonomi Bali melalui Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: “hijau, tangguh, dan sejahtera”. Dengan pelaksanaan transformasi ini akan terwujud perekonomian Bali yang Hijau, yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan; Tangguh, yaitu memiliki daya tahan terhadap krisis dan guncangan eksternal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing; Sejahtera, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut, dengan kondisi yang adil dan merata.

Baca Juga  KPK dan Gubernur Wayan Koster Bersinergi Tingkatkan Pendidikan Antikorupsi di Bali Melalui Kekuatan Desa Adat

Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali telah diluncurkan secara resmi oleh Yang Mulia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021. “Peta Jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang. Disamping juga menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan berbagai sumber daya lokal Bali baik alam, manusia dan budayanya, secara optimal dan berkelanjutan,” tambah Gubernur Bali jebolan ITB ini seraya menyatakan ada dua tahapan yang akan dicapai dalam transformasi ekonomi Bali yaitu; Tahap Pemulihan Ekonomi dan Tahap Transformasi Ekonomi. Kedua tahapan tersebut dituangkan dalam “road map” atau Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali dalam bentuk Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek dan Strategi Transformasi Perekonomian Bali dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Langkah Pemulihan Ekonomi jangka pendek dilakukan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bali. Sementara itu, Transformasi Ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka Panjang, yang mencakup enam strategi besar dan dijalankan dengan berbagai program pembangunan, yaitu: 1) Bali Pintar dan Sehat; 2) Bali Produktif; 3) Bali Hijau; 4) Bali Terintegrasi; 5) Bali Smart Island; dan 6) Bali Kondusif.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan Kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh Dan Sejahtera, dalam kerangka terwujudnya cita-cita Indonesia Maju Tahun 2045. “Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri serta seluruh jajaran atas segala komitmen dan dukungan kuat yang telah diberikan untuk kemajuan Bali,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Pimpinan LPSK RI Apresiasi Sinergitas dengan Pemprov Bali

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  KPK dan Gubernur Wayan Koster Bersinergi Tingkatkan Pendidikan Antikorupsi di Bali Melalui Kekuatan Desa Adat

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  KPK dan Gubernur Wayan Koster Bersinergi Tingkatkan Pendidikan Antikorupsi di Bali Melalui Kekuatan Desa Adat

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Hadiri Upacara "Medewa Sraya" di Pura Tuluk Biyu Batur, Komit dan Hormati Nilai Luhur Budaya Bali

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  KPK dan Gubernur Wayan Koster Bersinergi Tingkatkan Pendidikan Antikorupsi di Bali Melalui Kekuatan Desa Adat
Lanjutkan Membaca