Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Wayan Koster Paparkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali di Side Event G20 Indonesia

BALIILU Tayang

:

gubernur bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan pada pertemuan Side Event G20 Indonesia, 3rd Development Working Group Meeting dengan tema Transforming the Economy Towards a Resilience and Sustainable Growth yang di BNDCC, Nusa Dua, Badung. (Foto: Ist)

Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan apresiasi dan terima kasih, karena Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan pertemuan Side Event G20 Indonesia, 3rd Development Working Group Meeting dengan tema Transforming the Economy Towards a Resilience and Sustainable Growth yang diselenggarakan oleh Kementrian PPN / Bappenas RI di BNDCC, Nusa Dua, Badung pada, Senin (Soma Umanis, Medangkungan) 8 Agustus 2022.

Pertemuan yang sangat penting dan sebagai bagian acara pendahuluan dari rangkaian pertemuan Presidensi G20, serta berkontribusi langsung dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Taufik Hanafi, hingga narasumber dari mantan Menteri Perencanaan Venezuele (1992-1993), Racardo Hausmann, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (2009-2014), Armida Alisjahbana, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (1998-1999) dan Wakil Presiden RI (2009-2014), Bapak Budiono, dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI (2016-2019) serta mantan Menteri Riset dan Inovasi RI (2019-2021), Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan dalam upaya melakukan Transformasi Ekonomi Bali akibat Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun yang sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan terutama sektor perekonomian. Dimana dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi terdalam dan terlama akibat Pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena lebih dari 54% perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata.

Kata Wayan Koster, sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, yaitu: gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non alam seperti munculnya Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. “Kejadian yang menimpa sektor pariwisata ini, berdampak langsung yang mengakibatkan perekonomian Bali terpuruk, mengalami kontraksi pertumbuhan sangat dalam, sebesar -9,31%,” jelas orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Bertitik tolak dari pengalaman tersebut, sudah saatnya Bali menata ulang perekonomiannya untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Kembali kepada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terutama di sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat berbasis budaya branding Bali.

Baca Juga  Hadiri Paripurna Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, Gubernur Koster Wujudkan Keselarasan Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus/benefit) dalam perekonomian Bali yang harus dikelola agar berpihak terhadap sumber daya lokal Bali. Selain itu, hendaknya pengembangan perekonomian Bali mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Perkembangan IPTEK juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian agar berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

gubernus koster
Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama dengan para narasumber. (Foto: Ist)

Ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali mengakibatkan perekonomian Bali: di satu pihak, sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal; di pihak lain, pertumbuhan kapasitas ekonomi Bali kurang berkembang secara optimal. Guna memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu Ekonomi Kerthi Bali.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan implementasi visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU. Visi tersebut untuk mewujudkan keseimbangan/ keharmonisan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber utama kesejahteraan/kebahagiaan kehidupan manusia meliputi: Atma Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa; Segara Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut; Danu Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air; Wana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan; Jana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Manusia; dan Jagat Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.

Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip, yaitu: 1) Ekonomi yang dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta; 2) Ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya; 3) Ekonomi yang dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif; 4) Ekonomi yang dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali; 5) Ekonomi yang dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan; 6) Ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing; 7) Ekonomi yang dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital; 8) Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara Niskala-Sakala; 9) Ekonomi yang dibangun dengan asas gotong- royong; 10) Ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global; dan 11) Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama Bali.

Baca Juga  BEM UNUD Pasang Badan Bela Gubernur Koster Larang Kemasan Plastik di Bawah Satu Liter, Solusi Konkret Masalah Sampah

Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 Sektor Unggulan, yaitu: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; 6) Sektor Pariwisata, yaitu: pariwisata berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep dengan paradigma baru untuk mewujudkan tatanan kehidupan perekonomian sebagai Penanda BALI ERA BARU, diharapkan menjadi arus utama dalam perubahan tatanan ke dunia global.

Dengan pola pembangunan perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali akan terjadi keterhubungan langsung antar Sektor Unggulan, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara Sakala-Niskala.”Penerapan konsep Ekonomi Kerthi Bali akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penurunan emisi karbon,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Konsep pembangunan Ekonomi Kerthi Bali digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dalam menyusun program Transformasi Ekonomi Bali melalui Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: “hijau, tangguh, dan sejahtera”. Dengan pelaksanaan transformasi ini akan terwujud perekonomian Bali yang Hijau, yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan; Tangguh, yaitu memiliki daya tahan terhadap krisis dan guncangan eksternal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing; Sejahtera, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut, dengan kondisi yang adil dan merata.

Baca Juga  Peluncuran Sikerthi akan Dihadiri 3.000 Koperasi Aktif, Gubernur Koster: Gerakan Bersama Koperasi Membangun Bali

Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali telah diluncurkan secara resmi oleh Yang Mulia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021. “Peta Jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang. Disamping juga menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan berbagai sumber daya lokal Bali baik alam, manusia dan budayanya, secara optimal dan berkelanjutan,” tambah Gubernur Bali jebolan ITB ini seraya menyatakan ada dua tahapan yang akan dicapai dalam transformasi ekonomi Bali yaitu; Tahap Pemulihan Ekonomi dan Tahap Transformasi Ekonomi. Kedua tahapan tersebut dituangkan dalam “road map” atau Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali dalam bentuk Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek dan Strategi Transformasi Perekonomian Bali dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Langkah Pemulihan Ekonomi jangka pendek dilakukan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bali. Sementara itu, Transformasi Ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka Panjang, yang mencakup enam strategi besar dan dijalankan dengan berbagai program pembangunan, yaitu: 1) Bali Pintar dan Sehat; 2) Bali Produktif; 3) Bali Hijau; 4) Bali Terintegrasi; 5) Bali Smart Island; dan 6) Bali Kondusif.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan Kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh Dan Sejahtera, dalam kerangka terwujudnya cita-cita Indonesia Maju Tahun 2045. “Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri serta seluruh jajaran atas segala komitmen dan dukungan kuat yang telah diberikan untuk kemajuan Bali,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Hadiri Sesi Pleno KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan ASEAN Perkuat Persatuan dan Perdamaian Kawasan

Published

on

By

Presiden Prabowo
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat, 8 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres/Kris/dpr.go.id)

Mactan Expo, Cebu, Filipina, baliilu.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat, 8 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global melalui penguatan solidaritas dan kerja sama antarnegara.

“Kita harus memberi contoh, kita harus benar-benar berkomitmen untuk memiliki ASEAN yang solid dan ASEAN yang menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, yang menghargai dialog dan kolaborasi,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai bahwa konflik dan rivalitas geopolitik hanya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan menghambat pembangunan kawasan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa ASEAN harus terus mengedepankan dialog dan kerja sama sebagai fondasi utama hubungan antarnegara.

“Kita tidak boleh membiarkan persaingan. Kita tidak boleh membiarkan masa lalu kita menentukan masa kini dan masa depan kita. Indonesia bertekad untuk membangun kebijakan bertetangga yang baik,” tutur Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa ASEAN harus mampu menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh rivalitas geopolitik global yang dapat memecah persatuan kawasan. “Sekali lagi, kita tidak boleh terbawa dan tidak boleh terpengaruh oleh arus persaingan geopolitik dan ego saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh negara ASEAN untuk terus memperkuat budaya damai dan kerja sama kawasan di tengah meningkatnya berbagai tantangan global. Menurutnya, ASEAN harus mampu menjadi contoh kawasan yang stabil, harmonis, dan menjunjung tinggi perdamaian dunia.

“Di tengah makin dalamnya perpecahan, budaya perdamaian ASEAN tidak hanya harus dilestarikan, tetapi juga harus kita majukan agar menjadi contoh global. ASEAN harus benar-benar menjadi zona perdamaian,” ucap Presiden Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  BEM UNUD Pasang Badan Bela Gubernur Koster Larang Kemasan Plastik di Bawah Satu Liter, Solusi Konkret Masalah Sampah

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

KSSK Pastikan Stabilitas Fiskal dan Sektor Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global

Published

on

By

stabilitas fiskal
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5). (Foto: Hm Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional pada triwulan I tahun 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I-2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menjelaskan, memasuki April 2026 dinamika konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan global, terutama melalui lonjakan harga energi. Oleh karena itu, KSSK akan terus melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian global.

Di sisi domestik, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat cukup baik. Meski demikian, Menkeu menyampaikan akan terus waspada terhadap semua kendala  yang mungkin timbul

“Untuk ekonomi domestik kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026.

“Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun ini,” imbuhnya.

Pada penutup konferensi pers, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga  PKB Ke-47, Gubernur Koster Ungkap Pidato Bung Karno dan Visi Presiden RI Prabowo Subianto

“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan,” tutup Menkeu. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

Published

on

By

RUU Masyarakat Adat
KUNKER: Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (7/5/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi kunjungan didasari oleh sistem desa adatnya yang sudah tertata dengan baik. Di Bali, terdapat sekitar 1.500 desa adat yang memiliki institusi stabil, lengkap dengan konstitusi adat (Awig-awig), pemerintahan adat, serta kekayaan sendiri.

“Bali kita jadikan tempat untuk kita kunjungi berkaitan dengan persoalan penyusunan undang-undang tentang masyarakat adat. Karena kita tahu Bali memiliki struktur sosial yang memang sudah ada sejak dulu. Di Bali ini ada tiga desa; desa dinas administratif, dan desa adat dengan institusi yang sudah sangat stabil,” ujar Nyoman Parta di sela pertemuan dengan pemangku kepentingan di Denpasar, Bali, Kamis (7/5/2026).

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti bahwa meskipun Bali sudah memiliki peraturan daerah dan gubernur tentang perlindungan desa adat, posisi masyarakat adat sering kali masih terabaikan ketika berhadapan dengan kebijakan investasi atau perizinan negara. Ia menekankan bahwa RUU ini harus mampu memberikan kepastian hukum agar masyarakat adat tidak selalu menjadi pihak yang kalah dalam konflik agraria atau perizinan.

“Sering sekali ketika modal datang, ketika peraturan-peraturan datang, sering sekali mengabaikan posisi masyarakat adat, mengabaikan desa adat, terutama sekali berkaitan dengan persoalan perizinan dan politik perizinan negara. Ini sering sekali masyarakat adat merasa diabaikan dan akhirnya konflik yang berkembang,” tegas Nyoman Parta.

Baca Juga  Menteri PU Setujui Usulan Gubernur Koster Bangun Infrastruktur Strategis di Bali, Termasuk Shortcut dengan Anggaran  Rp 773 M

Lebih lanjut, Nyoman Parta memaparkan tiga alasan utama mengapa RUU Masyarakat Adat ini mendesak untuk segera disahkan. Pertama, proses pembahasannya yang sudah berjalan sangat lama hingga 22 tahun. Kedua, masyarakat adat merupakan ciri asli Indonesia yang sudah eksis jauh sebelum kemerdekaan. Ketiga, peran vital masyarakat adat dalam isu lingkungan global.

“Dalam konteks kekinian, jika kita bicara tentang urusan perubahan iklim, kita bicara tentang tabungan karbon, yang paling berjasa dalam merawat alam dan lingkungan adalah masyarakat adat. Maka dengan undang-undang ini, mungkin nanti masyarakat adat itu cukup deklarasi saja, selanjutnya dilakukan verifikasi untuk mendapatkan pengesahan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini juga membahas integrasi RUU Masyarakat Adat dengan urgensi Satu Data Indonesia. Nyoman Parta meyakini bahwa dengan adanya undang-undang ini, pendataan wilayah adat, hutan adat, dan wilayah administrasi akan menjadi lebih rapi dan sinkron, sehingga dapat menunjang sektor pariwisata yang berbasis pada kelestarian budaya masyarakat adat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca