Jakarta, baliilu.com – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar.

Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional.

“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, maka seluruh perusahaan aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Ia menilai kebijakan itu tidak boleh berhenti sebagai wacana, melainkan harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi di lapangan.

Menurut Ridwan, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” tegas Politisi asal Dapil Sulawesi Tenggara itu.

Ridwan pun menambahkan, Komisi V DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi. Pihaknya juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, Ridwan menilai pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi para pekerja gig economy, termasuk pengemudi ojol. Baginya, pekerja sektor digital perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” jelasnya.

Menutup pernyataan, ia mengingatkan supaya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata melainkan juga diperluas ke sektor produktif lain. Satu di antaranya nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara dalam memperkuat kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Turnamen Ceki tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Pande (GEMPA) Banjar Pande, Desa Abiansemal, Abiansemal, yang ditandai dengan pemukulan gong, pada Minggu (03/05/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Banjar Pande, Desa Abiansemal.

Pada kesempatan ini, sebagai bentuk dukungan dan motivasi Pemkab Badung melalui Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan secara simbolis sebasar Rp. 30 juta diikuti oleh anggota DPRD Badung Dapil Abiansemal Putu Yunita Oktarini sebesar Rp. 5 juta.

Wabup Bagus Alit Sucipta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada GEMPA yang telah melaksanakan kegiatan ini yang mana memiliki tujuan yang sangat positif. Disampaikan lebih lanjut, melalui kegiatan ini diharapkan persatuan dan kebersamaan antar-Pemuda dan Pemudi bisa terjaga.

“Sebagai salah satu cabang olah raga rekreasi, permainan ceki dianggap sebagai permainan tradisional yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Saya sangat mengapresiasi semangat persatuan dan kebersamaan anak-anak muda di Banjar Pande ini. Jika sudah bersatu dan bersama, astungkara pasti pemerintah selalu hadir untuk masyakat,” ucapnya.

Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua STT. Taruna karya, Banjar Pande Kadek Irvan Sasmika mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mendukung kegiatan ini. Disampaikan lebih lanjut kegiatan ini bertujuan untuk penggalian dana untuk menunjang kegiatan kepemudaan di Banjar Pande.

“Saya ucapakan terima kasih kepada Pemkab. Badung dalam hal ini Bapak Wakil Bupati yang selalu mensupport kegiatan kami. Sebagai pemuda kami harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Camat Abiansemal I Wayan Bagiarta beserta unsur tripika kecamatan, dan Perbekel Desa Abiansemal Ida Bagus Bisma Wikrama beserta Kelian Dinas dan Kelian Adat se-Desa Abiansemal. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam persiapan serta penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Kabupaten Gianyar, Senin (4/5) di Ruang Kerja Bupati Gianyar. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan proses demokrasi berjalan optimal, transparan, dan berkualitas.

Sebelum penandatanganan MoU, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa capaian KPU Gianyar selama ini merupakan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Hal tersebut dilihat dari tingginya partisipasi pemilih, serta tidak adanya gugatan sengketa menjadi indikator kuat kualitas penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Gianyar.

“Prestasi ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi merupakan bagian dari capaian yang memang menjadi standar nasional. KPU adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan demokrasi. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran, hingga di tingkat KPPS yang memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik tanpa kendala berarti,” ujar Bupati Mahayastra.

Bupati asal Payangan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi KPU, dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, termasuk dalam penyediaan fasilitas yang menunjang kinerja kelembagaan.

“Dengan dukungan yang optimal, kami berharap teknis kerja KPU semakin maksimal. Koordinasi dengan KPU Provinsi juga telah berjalan baik, sehingga seluruh tahapan pemilu dapat terselenggara dengan lancar, partisipasi masyarakat tinggi, dan demokrasi benar-benar ditempatkan di atas segalanya,” tambahnya.

Melalui MoU ini, sinergitas juga diperluas dengan melibatkan perangkat daerah (PD) melalui perjanjian kerja sama (PKS) teknis dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dispusar, Dinas PMD, Diskominfo, Dinas Sosial, Disnaker, Disdik, Dinas Pertanian, DP3AP2KB serta Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kinerja KPU Gianyar secara berkelanjutan, sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan posisi sebagai salah satu yang terbaik di tingkat nasional.

“Kita ingin menjaga marwah demokrasi. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen bersama agar kualitas penyelenggaraan pemilu di Gianyar terus meningkat,” tegas Mahayastra.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gianyar selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun dengan sangat baik. Dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kelembagaan, sangat luar biasa sehingga pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Gianyar dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergitas yang telah berjalan selama ini kini diformalkan melalui MoU dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) bersama perangkat daerah terkait.

“Melalui MoU dan PKS ini, kami berharap koordinasi semakin kuat dan terstruktur, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan semakin baik,” tutupnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan KPU Gianyar semakin solid dalam menjaga integritas, kualitas, dan keberlanjutan demokrasi di Kabupaten Gianyar. (gs/bi)