Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Patriana Krisna kembali menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa empat unit traktor roda empat kepada kelompok tani yang dipusatkan di Banjar Berawantangi Desa Tukadaya, Selasa (22/9/2026). Bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini disalurkan untuk mendukung mekanisasi pertanian guna mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Penyerahan empat unit traktor ini merupakan rangkaian dari total sembilan unit traktor roda empat yang difasilitasi melalui aspirasi Dewan. Sebelumnya, lima unit traktor telah diserahkan secara terpisah pada 1 Agustus 2026 di Subak Tegal Jati, Kecamatan Negara.

​Adapun alsintan yang diserahkan kali ini berupa traktor roda empat ukuran menengah dengan daya 40 HP. Bantuan tersebut sudah dilengkapi dengan implement (singkal dan rotary), toolkit perawatan, oli, serta buku petunjuk operasional.

​Kelompok Tani Penerima Bantuan adalah Kelompok Tani Abadi — Desa Manistutu, Kelompok Tani Tunas Amertha — Desa Tukadaya, Kelompok Tani Murti Satwa Asih — Desa Tukadaya, dan Kelompok Tani Artha Mandiri — Desa Tuwed.

​Dalam sambutannya, Bupati Kembang mengajak seluruh petani untuk aktif menjaga kelestarian lahan sawah agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mengawal program ketahanan pangan.

​”Saya tidak bisa hanya mengandalkan Polprades ataupun pegawai desa. Saya minta tolong kepada para petani, jika ada yang hendak melakukan alih fungsi lahan, mohon dicegah atau segera dilaporkan,” tegas Bupati Kembang.

​Selain itu, Bupati Kembang juga membakar semangat para petani agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian saat ini.

​”Mari bergotong-royong menghadapi tantangan ini, jangan menyerah dengan keadaan. Kami di pemerintahan akan selalu berusaha memfasilitasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Jika di tingkat daerah belum sanggup, kami akan usahakan memperjuangkannya ke pemerintah pusat,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan unit traktor secara langsung oleh Bupati Kembang dan Wabup Ipat kepada masing-masing perwakilan kelompok tani penerima. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar menggelar Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kekerasan pada Anak, Rabu (23/9/2026), di Hotel Gianyar, Jalan Manik, Gianyar.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pencegahan serta manajemen kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Peserta terdiri dari orang tua murid SMP dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP se-Kabupaten Gianyar.

Hadir sebagai narasumber dari Kepolisian Daerah Bali, I Ketut Edi Susila, SH, PS. selaku Kanit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Bali, serta psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Bali, Nena Mawar Sari, S.Psi., Psikolog, Cht.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Gianyar, Ni Ketut Widiastuti, SE, MM, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara orang tua, guru, dan pihak terkait mengenai pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan anak.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang nyata dan dapat terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sesedikit mungkin dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kekerasannya seperti gunung es. Yang terlihat mungkin hanya sebagian, sementara masih ada kasus yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Kita tidak mungkin berharap kasus menjadi nol, tetapi bagaimana kita bisa mencegah dan menekan kasus sekecil mungkin,” ujarnya.

Ia menyampaikan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus, dengan 23 kasus di antaranya merupakan kasus terhadap anak. Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar.

“Pencegahan bisa kita minimalisir melalui pemahaman, pola asuh yang baik dan langkah-langkah pencegahan. Orang tua dan guru juga menjadi penghubung penting dalam memberikan informasi apabila menemukan atau mengetahui adanya indikasi kekerasan terhadap anak,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai sejauh mana proses penanganan kasus yang dilakukan, termasuk pentingnya mengenali kondisi anak dan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika terjadi permasalahan.

Ni Ketut Widiastuti menekankan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, guru, lingkungan sekolah dan masyarakat.

DP3AP2KB melalui UPTD terkait juga memiliki peran dalam penanganan dan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu kami dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pemahaman yang sama antara orang tua dan guru, kita bisa lebih cepat melakukan pencegahan maupun penanganan ketika menemukan permasalahan,” tutupnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengembangkan Sistem Pelaporan Pelayanan Kesehatan Tradisional (SIPANDI) untuk menata dan mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sistem ini diujicobakan ke sejumlah puskesmas sebagai langkah menuju pelaporan yang lebih efektif dan berbasis digital.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang juga menjabat Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Dewa Putu Merta Suteja, MAP, dikonfirmasi, Rabu (23/9) mengatakan SIPANDI dirancang untuk mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional sehingga pendataan, pelatihan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. “SIPANDI kami kembangkan untuk mengintegrasikan seluruh data pelayanan kesehatan tradisional, sehingga pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, SIPANDI akan mendokumentasikan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan jenis pelayanan, legalitas, serta wilayah kerja. Data tersebut mencakup keterampilan pelayanan, ramuan, maupun kombinasi, termasuk jumlah kunjungan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian, puskesmas memiliki data yang lebih terstruktur mengenai pelayanan kesehatan tradisional di wilayah masing-masing.

Pengembangan sistem tersebut menjadi penting karena jumlah penyehat tradisional atau HATTRA di Buleleng cukup banyak. Saat ini tercatat sekitar 920 HATTRA yang tersebar di seluruh wilayah Buleleng, namun baru sekitar 98 orang yang memiliki Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pelayanan kesehatan tradisional yang legal, aman, terstandar, dan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Buleleng telah melakukan uji coba SIPANDI di sejumlah puskesmas. Dari 20 puskesmas yang ada, sebagian besar telah mampu melakukan input data melalui sistem tersebut. Puskesmas juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan tradisional, baik pelayanan yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung, sementara puskesmas lainnya masih berproses memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewa Putu Merta Suteja menambahkan, keberadaan SIPANDI diharapkan tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menjadi data dasar dalam pelatihan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. “Data yang dikumpulkan melalui SIPANDI diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pelayanan kesehatan tradisional secara lebih akurat di masing-masing wilayah kerja puskesmas,” imbuhnya.

Melalui SIPANDI, Dinas Kesehatan Buleleng menargetkan tata kelola pelayanan kesehatan tradisional menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sistem digital ini sekaligus menjadi sarana penyediaan data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga pelayanan kesehatan tradisional di Buleleng dapat berkembang secara lebih tertib, aman, dan terstandar. (gs/bi)