Badung, baliilu.com – Kemacetan panjang di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Bali mulai terasa mengganggu aktivitas pariwisata. Bahkan sejumlah anggota Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Bali kesulitan mengantar wisatawan menuju bandara.

Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra, S.AB., M.A.P., berharap masalah kelangkaan BBM ini tidak berlangsung terlalu lama. Karena hal ini akan berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan dan memengaruhi citra pariwisata Bali di mata mitra internasional.

“Harapan kami, ruas jalan yang memang dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang misalnya airport diberikan jalan yang lebih luas sehingga tidak sampai menimbulkan wisatawannya tidak bisa terbang. Itu yang kita harapkan,” ujar Putu Winastra di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali Tahun 2026 dengan mengusung tema Repositioning the Future of Tourism di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kondisi lalu lintas akibat antrean kendaraan di SPBU menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha perjalanan wisata. Terutama dalam mengatur jadwal perjalanan kendaraan berukuran kecil, seperti mobil van.

Meski demikian, hingga saat ini ASITA Bali belum menerima pembatalan perjalanan wisata akibat kondisi tersebut. Namun, sejumlah perjalanan yang sebelumnya dijadwalkan di kawasan Bali Selatan mulai dialihkan ke destinasi lain yang relatif lebih sepi.

“Ini situasinya adalah ada di seluruh Bali. Saya kira anggota kita bisa menyampaikan situasi ini adalah force majeure (keadaaan darurat, red) yang kita harus pahami secara bersama-sama,” ucapnya.

Putu Winastra berharap kondisi tersebut segera membaik sehingga pelaku usaha pariwisata dapat memberikan kepastian kepada mitra perjalanan di luar negeri mengenai situasi di Bali.

“Kalau situasinya terus berlanjut seperti ini, saya kurang tahu, jadi harapan kita jangan terlalu lamalah. Ya, gitu kira-kira. Terima kasih,” katanya. 

Dorong Pariwisata Regeneratif

Di tengah tantangan itu, Putu Winastra juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata regeneratif (regenerative tourism) sebagai salah satu pendekatan untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

Putu Winastra menyebutkan, wisatawan semestinya tidak hanya datang untuk menikmati destinasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ia mencontohkan kegiatan wisata di desa yang melibatkan wisatawan dalam penanaman pohon, menjaga kelestarian alam, serta berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

“Misalnya, ada kegiatan di suatu tempat di desa wisata, mereka menanam pohon-pohonan dan juga dia menjaga kelestarian alam yang ada di sana dan juga sharing dengan masyarakat lokal. Nah, ini yang harus kita dukung dan kedepannya setiap wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya berkunjung, tetapi bagaimana mereka berkontribusi terhadap destinasi itu sendiri,” kata katanya.

Karena itu, ia berharap konsep pariwisata regeneratif semakin dikembangkan sehingga kehadiran wisatawan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga ikut menjaga kelestarian alam dan memperkuat kehidupan masyarakat lokal.

Dengan demikian, keberlanjutan destinasi dapat terjaga dan pariwisata Bali tetap bertumbuh di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri perjalanan wisata. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemkab Badung mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapannya tidak hanya menyasar transaksi penerimaan, seperti pajak dan retribusi, tetapi juga diarahkan pada proses belanja pemerintah melalui penggunaan KKPD.

Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki potensi besar dalam mengembangkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan sistem pembayaran digital, proses transaksi diharapkan berlangsung lebih cepat, mudah, dan nyaman, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik.

“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujarnya Jumat pagi.

Ia menegaskan, optimalisasi KKPD menjadi bagian penting dari upaya memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital dalam belanja daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya agar implementasi program berjalan efektif.

Bupati Adi Arnawa pun meminta Sekretaris Daerah Badung mengkoordinasikan seluruh pimpinan perangkat daerah, termasuk pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta administrator KKPD. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan untuk memastikan transformasi digital dapat diterapkan secara optimal.

Melalui forum HLM dan FGD ini, para peserta juga diharapkan memperoleh pemahaman mengenai berbagai tantangan dalam penerapan transaksi keuangan digital. Masukan dari narasumber menjadi bagian penting untuk memperkuat kesiapan perangkat daerah sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain mendorong digitalisasi belanja, Pemkab Badung juga menaruh perhatian pada perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dinilai dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), seiring dengan terciptanya proses pembayaran yang lebih praktis dan transparan.

Bupati Adi Arnawa menyebutkan, keberadaan TP2DD memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong inovasi serta mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Badung sekaligus Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur TI Bank BPD Bali, Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Puspem Badung, seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Badung, serta PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Badung. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)