Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Akselerasi Program Prioritas, Gubernur Koster Dorong Birokrasi Bekerja Luar Biasa

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Koster tandatangani SK pelantikan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (29/12/2020) di Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajaran birokrasi Pemprov Bali agar tidak bekerja normatif atau biasa-biasa saja. Untuk mengakselerasi program prioritas sebagai penjabaran dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, Gubernur mendorong jajaran birokrasi bekerja luar biasa.

Penekanan itu disampaikan Gubernur Koster pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (29/12/2020) di Denpasar.

Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, acara pelantikan dilaksanakan secara hybrid, kombinasi offline dan online. Acara online digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur yang dihadiri oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebagian lagi mengikuti secara online melalui aplikasi zoom dari kantor masing-masing. Acara offline di WSU Kantor Gubernur juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (CokAce), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.

Mengawali arahannya, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan setingkat eselon 2, 3 dan 4 kali ini, ia semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang menjadi keinginan bersama. “Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembangunan,” ujarnya.

Gubernur Koster pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (29/12/2020) di Denpasar.

Ia kemudian menyebut lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran birokrasi yakni bidang 1 (Pangan, Sandang dan Papan), bidang 2 (Kesehatan dan Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4 (Adat, Agama,Tradisi, Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata). Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur darat, laut dan udara.

Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode ini, upaya mengakselerasi lima program prioritas itu membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami Visi Nangun Sat Kerthi Nangun Bali. “Bukan sekedar paham, tapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan, mengakselerasi, inovatif dan kreatif,” tandasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku gubernur ia berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan. “Yang kinerjanya baik ada, yang sedang-sedang saja juga ada. Saya manfaatkan resource yang ada saja. Orang-orang yang dipilih menduduki jabatan tertentu adalah mereka yang punya kemampuan mendekati tupoksi, punya integritas dan track record yang bagus,” jelas Gubernur jebolan ITB ini.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar mereka bekerja dengan baik, mampu mengukir prestasi yang bagus, bisa bekerjasama dan membangun sinergi. Lebih dari itu, mereka juga diingatkan agar tidak pasif dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. “Ketika tidak mengerti, jangan diam. Tapi harus proaktif,” pesannya.

Khusus untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2), pria kelahiran Desa Sembiran ini mengingatkan agar mereka mampu memahami secara komprehensif, mendalam dan detail bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat. Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya pergaulan luas di kementerian. Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.

“Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu akan saling melengkapi,” terangnya.

Sejatinya, imbuh Gubernur, bukan hanya dukungan pendanaan yang bisa diperoleh dari pusat. Tiap OPD bisa melakukan pendekatan untuk mengkolaborasikan program daerah dengan kementerian. “Di sini dituntut kreativitas dan inovasi. Harus lebih banyak gaul dengan kementerian, kalau mengandalkan itu-itu saja, tak akan pernah ada lompatan. Di era saya, saya tak mau begitu, mesti ada terobosan,” tambahnya sembari mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 2021. Hanya, ia tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam gratifikasi.

Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini secara khusus menyinggung tentang pelantikan Nusakti Yasa Weda sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. Gubernur menjelaskan, Nusakti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah NTB Kementerian PUPR dipilih melalui seleksi terbuka. Dengan nilai akumulatif 80,27, Nusakti mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Dewa Ayu Puspa Dewi dan I Gede Cipta Sudewa Atmaja. Sesuai dengan komitmennya, Gubernur Koster memilih ia yang menempati peringkat satu dalam seleksi. “Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya memilih yang memperoleh skor tertinggi. Kalau saya sampai memilih secara subjektif, apa gunanya ada pansel,” ucapnya.

Ia menaruh harapan yang besar terhadap pelantikan Kadis PUPR yang baru karena membutuhkan orang kuat untuk menggejot infrastruktur yang dinilai sudah tertinggal selama 10 tahun. Berbekal latar belakang yang dimiliki di Kementerian PUPR, Gubernur Koster berharap Nusakti dapat merampungkan sejumlah pekerjaan besar yaitu penataan Kawasan Besakih, Gunaksa, proyek normalisasi bendungan dan short cut.

Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menerangkan, pelantikan pejabat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal. Rincian yang dilantik adalah 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 Pejabat Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 Pejabat Pengawas/Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian). Dengan pengisian kekosongan jabatan ini, Lihadnyana berharap kinerja organisasi Pemprov Bali berjalan lebih optimal. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Sarkofagus Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Desa Bengkel, Jadi Jejak Kehidupan Prasejarah

Published

on

By

Sarkofagus Peninggalan Megalitikum di Desa Bengkel
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.

Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.

Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.

“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.

Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.

Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.

Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.

Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.

Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.

Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 98 Juta kepada Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

Pemprov Bali Juga Salurkan Bantuan Penguatan Ekonomi Rp 206 Juta kepada 27 Penerima

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.

Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.

Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.

Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.

Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Terdampak Gagal Panen di Jembrana

Dorong Konservasi Sumber Air dan Perlindungan Harga Hasil Pertanian untuk Menjaga Kesejahteraan Petani

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Petani Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.

Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca