Badung, baliilu.com – Pemkab Badung melalui Dinas Sosial melaksanakan uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta Utara, Kamis (4/6/2026) ini, menjadi langkah awal dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial sehingga layanan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran.

Kepala Dinsos Badung, Drs. I Gde Eka Sudarwitha menjelaskan bahwa Badung mendapat tugas untuk melaksanakan uji coba atau trial perluasan piloting digitalisasi bansos. Pada tahap awal, program ini menyasar 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kuta Utara. Selain itu, sebanyak 88 agen pendamping perlindungan sosial (Perlinsos) turut mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan para pendamping,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan uji coba berjalan lancar. Meski demikian, masih terdapat beberapa penyesuaian teknis terkait sentralisasi data pada server pusat. Namun, masyarakat, agen pendamping, maupun Pemerintah Kabupaten Badung menyambut positif pelaksanaan program tersebut.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat melakukan aktivasi dan pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Harapannya, bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa digitalisasi bansos diharapkan mampu mengurangi berbagai permasalahan dalam pendataan penerima bantuan, khususnya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima bantuan meskipun sebenarnya tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar.

“Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperbarui data secara langsung sehingga kesalahan data dapat diminimalkan. Pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan tahap pertama menunjukkan adanya perbaikan data yang signifikan, bahkan peningkatan basis data penerima bantuan mencapai hampir 20 persen. Kami berharap hasil serupa juga dapat dicapai di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Terkait penggunaan aplikasi Perlinsos, masyarakat dapat mengakses layanan melalui dua mekanisme. Pertama, secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, proses tersebut dapat dibantu oleh agen pendamping.

“Agen pendamping terdiri dari kepala lingkungan, anggota Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, serta berbagai unsur tokoh masyarakat untuk membantu masyarakat mengakses layanan ini,” ungkapnya.

Eka juga menjelaskan bahwa aplikasi Perlinsos merupakan bagian dari sistem data perlindungan sosial yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah akan menggunakan satu basis data yang sama atau interoperabilitas data sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan terkoordinasi.

“Data tunggal ini akan digunakan oleh berbagai instansi pemberi bantuan, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dapat teridentifikasi secara lebih jelas,” katanya.

Ia menambahkan, uji coba tahap kedua ini dilaksanakan pada tahun 2026 dan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus. Dalam periode tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan implementasi secara bertahap ke 62 desa/kelurahan di Badung.

“Kami akan melaksanakan step by step di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal, direncanakan masing-masing desa dan kelurahan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” jelas Eka.

Selain itu, pemerintah pusat juga direncanakan akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program ini di Bali.

“Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi perluasan piloting digitalisasi bansos pada sekitar bulan Juni atau Juli mendatang untuk melihat secara langsung pelaksanaannya,” tambahnya. (gs/bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan unik di balik pemindahan posisi Provinsi Bali dalam ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Bali sengaja “digeser” dari regional asalnya NTB-NTT dan dipindahkan untuk berkompetisi dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Langkah ini diambil karena performa pembangunan dan ekonomi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dinilai terlalu tangguh di regional Bali Nusra.

“Bali sebetulnya dulu ikut regional NTB dan NTT. Tapi setelah kita melihat semua angka-angkanya, pertumbuhan ekonominya cepat, pembangunannya berjalan relatif cepat di sana. Kalau bertanding melawan NTB-NTT, menangnya Bali terus,” ujar Tito Karnavian kepada awak media di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, demi menjaga kompetisi yang sehat dan berimbang, Kemendagri akhirnya memutuskan untuk menaikkan “kelas” Bali agar bertanding dengan daerah lain yang sepadan di daratan Jawa.

Strategi pemindahan itu rupanya tetap menempatkan Bali di panggung tertinggi. Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemprov Bali sukses menyabet dua penghargaan sekaligus secara nasional, yakni dalam kategori Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting, serta Pengendalian Inflasi Terendah secara nasional.

Mengingat dominasi Bali yang begitu kuat, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya mengawasi ketat kerja tim penilai. Ia memastikan seluruh proses penilaian berjalan objektif berdasarkan data kuantitatif yang riil di lapangan, mulai dari angka pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga laju inflasi.

Tito menekankan, dirinya tidak ingin kredibilitas kementerian yang dipimpinnya tercoreng oleh kesan bahwa penghargaan tersebut bisa diatur demi kepentingan tertentu.

“Jadi kita pindahkan Bali bertanding lawan yang imbang di Jawa. Jujur saja tim yang menilai betul-betul saya awasi. Saya katakan bahwa kredibilitas Kemendagri harus kita jaga, kalau tidak akan kehilangan marwah jika ini diatur-atur,” tegas Mendagri Tito.

Ia menambahkan, salah satu indikator valid yang dipantau ketat setiap minggu adalah pengendalian inflasi nasional yang saat ini terjaga di angka 3,08 persen.

Mendagri menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua kepala daerah berprestasi. Ia berharap apresiasi ini tidak membuat daerah cepat puas, melainkan menjadi pemantik untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sementara bagi daerah yang belum berhasil membawa pulang penghargaan pada tahun ini, Tito meminta agar momentum ini dijadikan bahan evaluasi dan motivasi untuk bekerja lebih keras pada periode berikutnya. (gs/bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sukses meraih apresiasi dan penghargaan nasional (regional Jawa-Bali) pada ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).

Gubernur Koster juga dinilai mampu memanage kabupaten kota se-Bali sehingga berhasil meraih prestasi serupa pada kategori kabupaten/kota se-nasional.

Rekor penurunan angka kemiskinan dan stunting secara nasional di Bali era kepemimpinan Gubernur Koster mengantarkan Bali menerima penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi se-Jawa-Bali.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Gubernur Koster, yang diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri.

Selain trofi penghargaan, Pemerintah Provinsi Bali juga berhak membawa pulang insentif apresiasi senilai Rp 3 miliar dari Kemendagri atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak nyata hingga tingkat desa.

Sementera itu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi terbaik kedua di bawah Provinsi Bali. Selain meraih prestasi nasional pada kategori tingkat provinsi, dominasi Bali terlihat karena prestasi serupa tingkat kabupaten dan kota juga diraih jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata.

Untuk kategori kabupaten, Kabupaten Badung sukses meraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga. Sementara itu, Kota Denpasar juga sukses mengamankan predikat terbaik pertama untuk kategori tingkat kota.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Tabanan Komang Sanjaya, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra hadir langsung menerima penghargaan terbaik nasional tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk keseimbangan (reward) dari Kemendagri yang selama ini kerap memberikan pengawasan ketat dan sanksi bagi daerah yang melanggar aturan.

“Kali ini kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat,” ujar Tito Karnavian.

Tito menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi menjadi enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil bagi daerah-daerah kecil yang keterbatasan kemampuan fiskal.

Tito juga mengatakan, sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada trust (kepercayaan) dari masyarakat dari publik kepada para kepala daerah,” ujar Mendagri.

Ajang penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus menyelaraskan target pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas.

Bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih ada dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya untuk terus memperbaiki kinerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.

Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.

Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.

Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp 72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.

Capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. Ini menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. (gs/bi)