Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Apel Kasatwil, Kapolri Minta Capaian Positif Penanganan Covid Dipertahankan Hingga Kebiasaan untuk Berbuat Baik

BALIILU Tayang

:

de
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan beberapa hal penting dalam Apel Kasatwil Polri. Dihadapan personel, ia meminta agar capaian pengendalian pandemi Covid-19 yang sudah sangat baik terus dipertahankan. Atas hal ini, Kapolri mengapresiasi seluruh kerja keras personel Polri dalam penanganan Covid-19 selama ini.

“Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolri mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh personel Polri baik di Mabes, Polda, maupun di pulau terjauh, terpencil yang telah melaksanakan seluruh kerja kerasnya. Keberhasilan penanganan Covid-19 tidak lepas dari kerja keras rekan-rekan semua. Saya ucapkan makasih dan apresiasi setinggi-tingginya,” kata Kapolri saat memberikan pengarahan Apel Kasatwil, Jumat (3/12) malam.

Mantan Kapolda Banten ini menilai, kerja keras yang dilakukan seluruh personel Polri dalam menangani pandemi Covid-19 membuahkan optimisme bangkitnya negara untuk bisa keluar dari hantaman pandemi.

Di samping itu, lanjutnya, dengan laju Covid-19 yang dapat dikendalikan dengan baik maka Indonesia berhasil dan sukses menyelenggarakan sejumlah event nasional seperti PON di Papua, maupun internasional World Superbike di Mandalika, NTB serta Indonesia Badminton Festival (IBF) di Bali yang sedang berlangsung.

Bahkan, berkat kerja keras bahu membahu tangani Covid-19, Kapolri menekankan, Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan Presidensi G20 dan event MotoGP di Sirkuit Mandalika.

“Karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya dorong rekan-rekan terus pertahankan posisi yang diraih berbagai pencapaian dan ucapan apresiasi ke seluruh rekan-rekan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus pertahankan,” ujar Kapolri.

Masih dalam sambutannya, Kapolri menyinggung transformasi menuju Polri Presisi. Terkait hal itu mantan Kabareskrim ini menekankan bahwa hal itu bisa menjadi upaya untuk menjawab tantangan masyarakat yang mengharapkan Polri lebih baik. Di samping itu, transformasi perubahan adalah sebuah keharusan sebagai organisasi modern.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

Dari evaluasi pencapaian transisi menuju Polri Presisi, Kapolri melihat kuantitas capaian sudah cukup bagus. Dimana rata-rata di atas 95 persen. Meski secara kuantitas positif, ia mengharapkan agar kualitas dari program-program yang dibuat serta inovasi yang dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena jargon salam Presisi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi gimana kemudian salam Presisi betul-betul dirasakan di hati masyarakat,” ucap Sigit.

Oleh sebab itu, dalam kerangka ini Kapolri meminta agar seluruh jajarannya menghindari tindakan-tindakan kontraproduktif yang berdampak kepada organisasi. Untuk itu, lanjut Kapolri, oknum-oknum yang manfaatkan situasi sehingga mencemari dan menciderai, ia mengingatkan agar mereka menghormati komitmen personel lain yang sudah bekerja dengan baik.

“Artinya secara kuantitas turun, namun hanya beberapa peristiwa pelanggaran yang kemudian diviralkan maka kepercayaan publik ke kita langsung turun,” kata Kapolri.

Kapolri mengingatkan sekali lagi, bahwa transformasi perubahan mutlak harus dilakukan dan menjadi arus pikir bersama seluruh personel. Pasalnya, kata dia, Polri sebagai organisasi besar harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan ditengah perkembangan zaman.

Lantas Kapolri mengurai, setiap personel Polri wajib memiliki tiga kompetensi di dalamnya, yakni kompetensi teknis, hal ini terkait dengan profesionalisme. Kompetensi leadership yang mumpuni saat memimpin dari satuan terkecil hingga terbesar dan kompetensi etika.

Kapolri tak cukup khawatir dengan dua kompetensi yang ia anggap telah dimiliki seluruh personel. Namun ia menitikberatkan kompetensi etika, yakni bagaimana mengubah kultur budaya organisasi dalam benaknya.

“Yang paling sulit kompetensi etika inilah yang tentunya akan mereka kultur dan budaya organisasi gimana kita tanamkan nilai baik untuk dibiasakan sehingga itu menjadi perilaku keseharian itu menjadi suatu modal keutamaan tanpa kita sadar kalau ini bisa kita lakukan maka risiko untuk lakukan pelanggaran akan berkurang,” papar Kapolri.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

Kapolri sangat yakin, jika dapat mengubah kultur budaya organisasi maka bisa dipastikan Polri akan sangat betul-betul dicintai dan sangat dekat dengan masyarakat.

“Ini adalah hal yang mungkin paling sulit karena memang gimana kita harus mampu mengubah dari zona nyaman namun disisi lain ini harus kita lakukan. Apabila kita ingin organisasi kita jadi baik, apabila kita ingin anggota kita baik, tanamkan budaya untuk berbuat baik. Ini harus dilakukan berulang-ulang,” ujar Kapolri.

Selanjutnya, manajemen metode yang dimana transformasi Polri Presisi untuk mengedepankan pola Pemolisian Prediktif guna mencegah dan menyelesaikan segala permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Hal itu juga mengatur soal tugas dengan melakukan pendekatan Pre-emtif, Preventif dan Represif.

“Ke depan tentunya kita juga menginginkan Polri dapat memanfaatkan teknologi informasi yang dapat terkoneksi dengan satu kesatuan big data, contohnya yang dimiliki Kemenkes untuk aplikasi PeduliLindungi. Ini tentunya menjadi sangat baik apabila kita dapat mengelola semua data menjadi satu antara kementerian/lembaga. Sehingga peristiwa di suatu tempat dapat kita baca dan kita lakukan upaya Pre-emtif dan Preventif sebelum kejahatan terjadi. Ini merupakan cita-cita dan harapan ke depan,” kata Kapolri.

Selanjutnya soal manajemen sarana dan prasarana. Dalam hal ini, jajaran Polri diminta untuk terus menyesuaikan lingkungan strategis yang akan dihadapi kedepannya. Dalam hal ini, tentunya harus dipastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan tugas disiapkan guna menghadapi tantangan tugas kedepannya.

Dan keempat adalah manajemen anggaran. Untuk hal ini, Kapolri meminta untuk terus mempertahankan tren positif yang ada dengan cara terus melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara terhadap Polri.

Masih dalam pengarahannya, Kapolri juga menyinggung soal jiwa kepemimpinan yang harus bisa menjadi teladan bagi seluruh anggotanya. Sehingga, transformasi pengawasan harus terus dilaksanakan kedepannya. Karena itu para Kasatwil, kata Kapolri, harus mau turun ke bawah untuk mengetahui permasalahan dan kesulitan apa yang dihadapi oleh jajarannya.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

“Sehingga pada saat kita ambil keputusan atau memberikan perintah, akhirnya perintah tersebut benar. Jadi sangat penting bagaimana saat situasi sulit kita turun ke lapangan. Kemudian kita ambil langkah untuk ambil alih terhadap permasalahan yang ada. Ini menjadi penting,” ujar Kapolri.

Tak hanya itu, menurut Kapolri, pemimpin harus mampu memberikan pemahaman terhadap anggota untuk membiasakan berbuat baik mulai dari hal terkecil. Dengan membiasakan berperilaku positif, hal tersebut akan selalu tertanam dalam mindset sehari-hari. Tentunya itu memiliki dampak untuk perseorangan maupun organisasi.

“Kita tentunya harus kita biasakan lakukan hal-hal yang sifatnya berbuat baik. Mulai dari hal kecil saja, seperti misalnya kegiatan menyeberangkan anak-anak kecil, orang tua, dorong mobil. Hal kecil seperti itu,” tutup Kapolri. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Presiden Prabowo Buka Apel Kasatwil Polri 2024

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca