Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Sekjen Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Eem Nurmanah mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Atgas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Provinsi Bali Tahun 2025, bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Badung, pada Jumat (12/12).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengapresiai pembentukan Posbankum yang merata di setiap desa di Bali, karena selain bisa memberikan bantuan dan perlindungan untuk kasus hukum bagi masyarakat Bali, juga bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang hukum.
“Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, baik dokumen-dokumen hukum hingga sengketa yang memang harus melalui proses hukum. Kehadiran Posbankum beserta paralegal di sini tentu sangat membantu warga dalam memahami hak-hak mereka dan menjadi jembatan bagi masyarakat dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Gubernur asal Desa Sembiran ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk memastikan Posbankum dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan dukungan semua pihak, diharapkan Bali akan semakin aman dan tentram, serta mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Hal tersebut, dilanjutkannya sesuai dengan visi misi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat Bali.
Ke depan, ia berharap agar Bali bisa menjadi percontohan Posbankum di Indonesia, sehingga ia mendorong paralegal untuk bekerja keras dalam memfasilitasi masyarakat Bali.
“Tentu kami juga akan memberikan dukungan penuh melalui koordinasi yang intens, sehingga kolaborasi ini bisa memberikan pelayanan maksimal bagi warga terkait masalah hukum,” tandasnya.
Lembaga Adat Berperan Aktif Selesaikan Persoalan Sosial dan Hukum di Desa
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas menyatakan Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan sebaran paralegal tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui mekanisme penyelesaian hukum berbasis kearifan lokal yang telah mengakar kuat di Bali.
Ia menegaskan, alternatif penyelesaian hukum berbasis adat bukanlah hal baru bagi masyarakat Bali. Sejak lama, lembaga adat telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat desa.
“Proses kearifan lokal di Bali sudah berjalan secara natural. Yang kita lakukan adalah mengangkat dan memperkuat nilai-nilai tersebut agar menjadi bagian dari solusi penyelesaian hukum yang juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Selain memperkuat kapasitas paralegal, kegiatan di Bali kali ini juga menghadirkan materi tambahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menteri Supratman menyebutkan, kebutuhan akan perlindungan HKI sangat tinggi di Bali, mengingat besarnya potensi karya kreatif, kerajinan, hingga kekayaan budaya yang bernilai ekonomi.
Lebih lanjut, dia pun menyampaikan bahwa mulai tahun depan Kemenkumham bersama kementerian lainnya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, dengan Bali sebagai salah satu pusat pengembangan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan pembiayaan hingga Rp 10 triliun untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Dengan begitu, industri kreatif akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan mampu menghasilkan kekayaan baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan potensi besar Bali seperti kopi Bali, kekayaan indikasi geografis, seni, dan budaya yang memiliki peluang besar menembus pasar internasional jika dibekali perlindungan dan fasilitasi HKI yang memadai.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Bali Eem Nurmanah melaporkan bahwa Posbankum bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan aspek keadialan dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mengapresiasi bahwa Bali telah berhasil membentuk Posbamkum 100% yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan total 717 Posbamkum. “636 Posbamkum ada di tingkat desa, dan 81 sisanya di tingkat kelurahan, dengan jumlah paralegal sebanyak 8.680 orang,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga dibuka pelatihan paralegal angkatan pertama dengan jumlah peserta sebanyak 550 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19, 22 dan 23 Desember 2025.
Adapun materi pokok dalam pelatihan tersebut yaitu Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, HAM, Gender, Kaum minoritas dan Kelompok Rentan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi, Hukum Adat di Bali dan Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis serta materi tambahan yaitu Paradigma Baru KUHP Nasional dan Layanan Administrasi Hukum Umum dan Layanan Kekayaan Intelektual. (gs/bi)
