Sunday, 21 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

BALIILU Tayang

:

rekrutmen disabilitas polri
BERI APRESIASI: Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro saat memberikan keterangan pada Rabu (12/6). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengapresiasi jalannya rekrutmen Polri Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan penyandang disabilitas. Widi, sapaan akrabnya, berharap langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.

“Menariknya justru karena polisi memulai, dengan secara terbuka men-declare itu, dan kemudian harusnya itu menjadi bola salju untuk instansi lain. Karena di undang-undang ketenagakerjaan kan sudah lama itu aturan 1 banding 100, kalau nggak salah. Jadi ada 1 pekerja disabilitas banding 1 pekerja yang non-disabilitas,” kata Widi Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2024), dikutip dari humas.polri.go.id.

Widi juga berharap Polri sudah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas serta pembinaan karier anggotanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Widi menyebut kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara.

“Supaya juga menunjukkan komitmen kepolisian menjadi pionir dalam dunia kerja untuk disabilitas. Nah memang spesifik kalau kita melihat dalam konteks kesempatan dan peluang yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, pertama-tama tentu mindset atau cara pandang harusnya dimiliki juga oleh instansi pemerintah, termasuk kepolisian,” ujar Widi.

Widi menuturkan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota, termasuk wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh sebab itu dia berharap Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.

“Kalau mereka sudah memahami bahwa affirmative action ini menjadi hak penyandang disabilitas, maka tentunya kepolisian juga sudah menyiapkan instrumen dengan segala regulasi yang menyertainya, yang membuat penyandang disabilitas, itu nanti betul-betul mengikuti proses itu dengan setara tadi. Mesti dirumuskan secara komprehensif,” terang Widi.

Baca Juga  Polri Akan Tindak Bus Pariwisata yang Tidak Laik Jalan

“Saya mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrut di depan, tapi siapkan semuanya sampai ke (titik) mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri, menunjukkan kemampuan dirinya ya secara leluasa,” imbuh dia.

Widi optimis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri. “Dan nanti akan terbukti kalo memang penyandang disabilitas tuh sebenarnya bukan nggak mampu. Tapi hanya persoalan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang belum diputus itu,” ucap Widi.

Karena Polri telah merekrut anggota dari kelompok disabilitas, Widi lebih lanjut berpendapat, perlunya aturan yang menjelaskan tentang jenjang karier anggota tersebut. Widi menyebut bila ada aturan soal pembinaan dan pengembangan karier bagi polisi dari kelompok disabilitas, maka akan tergambar Polri yang maju.

“Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karier. Nah karier ada tahapan yang harus dilewati. Nah tahapan yang harus dilewati ini, pertanyaannya adalah: ‘Apakah itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya’,” tanya Widi.

“Meskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua,” tambah Widi. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Cegah Terulang Insiden, Pemprov Bali Ingatkan Perda Larangan Menaikkan Layangan di Sekitar Bandara

Published

on

By

dw indra
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan kembali adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya. Hal ini disampaikannya di Denpasar, Jumat (19/7) sore menyusul adanya informasi helikopter jatuh yang diduga disebabkan terjerat tali layang-layang.

Dewa Made Indra mengatakan dalam Perda No. 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari Bandar Udara. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan Dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. Di ayat 3 menyebutkan Dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 10 mil laut atau 18 kilometer sampai dengan 30 mil laut atau 54 kilometer dengan ketinggian melebihi 300 meter atau 1.000 kaki.

Sekda Dewa Indra mengajak masyarakat Bali untuk mematuhi dan mengikuti peraturan ini demi kepentingan masyarakat. Ia  menambahkan pelaksanaan peraturan ini harus dilihat dengan bijaksana sebagai langkah menjaga keamanan penerbangan dan ruang udara di Bali. “Apalagi mengingat Bali sebagai daerah pariwisata, penting bagi kita sebagai masyarakat menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Bali,” tambahnya.

Menurutnya jika ini dilanggar justru akan merugikan semua pihak baik yang menaikkan layangan maupun seluruh masyarakat Bali. “Yang menaikkan bisa kena hukuman pidana, apalagi kalau terjadi insiden bisa merugikan semua pihak,” ujarnya lagi.

Adapun sanksi pidana sesuai Pasal 8 (1) disebutkan Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). (gs/bi)

Baca Juga  Lima Arahan Presiden Jokowi kepada Jajaran Polri

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pj. Gubernur Bali Dukung Bali Jadi Lokasi International Airshow 2024

Published

on

By

mahendra
AUDIENSI: Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menerima audiensi Komandan Landasan Udara I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Agni Prayogo S.E., beserta jajarannya di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (19/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik rencana penyelenggaraan Bali International Airshow 2024 dalam audiensi dengan Komandan Landasan Udara I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Agni Prayogo S.E., beserta jajarannya di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (19/7).

Kolonel Pnb Agni Prayogo menyampaikan bahwa mereka bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan pameran penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada September 2024. Bali International Airshow 2024 direncanakan tidak hanya sebagai pameran, tetapi juga akan menyertakan atraksi aerobatik yang akan diselenggarakan pada jadwal yang telah ditetapkan, dengan durasi tiap sesi sekitar 20 menit. Ini diharapkan tidak mengganggu lalu lintas penerbangan komersial.

S.M. Mahendra Jaya memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi keputusan untuk memilih Bali sebagai lokasi acara tersebut. Ia menyatakan siap mendukung kesuksesan acara dengan menyediakan bantuan yang diperlukan. Menurutnya, acara ini tidak hanya akan menarik perhatian masyarakat umum dan wisatawan, tetapi juga berpotensi menjadi ajang bisnis bagi delegasi dari berbagai negara. Ia berharap acara ini bisa menjadi agenda rutin di kalender pariwisata Bali dan akan dipromosikan melalui aplikasi Love.Bali.

Hadir dalam audiensi tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali Wayan Wiasthana Ika Putra, dan Karo Umum Protokol Setda Provinsi Bali Wayan Budiasa. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Polri Akan Tindak Bus Pariwisata yang Tidak Laik Jalan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ny. Antari Jaya Negara Kunjungi Rumah Para Warga Lansia

Juga Berpesan Agar Tetap Jaga Kesehatan Fisik dan Pikiran

Published

on

By

lansia
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, saat mengunjungi kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat, guna melaksanakan penyerahan bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT) serangkaian pencegahan kemiskinan ekstrem, Jumat (19/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, mengunjungi kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat, guna melaksanakan penyerahan bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT) serangkaian pencegahan kemiskinan ekstrem, Jumat (19/7).

Dalam kesempatan pagi itu, Ny. Antari Jaya Negara yang didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa berkesempatan melakukan interaksi dengan para lansia dan orang tua balita penerima bantuan.

“Bapak dan Ibu, kami harapkan bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat. Saya juga berpesan agar tetap menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun pikiran. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan rumah, agar tetap sehat senantiasa,” tutur Ny. Antari Jaya Negara.

Sama seperti sebelumnya, sejumlah paket bantuan yang diberikan meliputi beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar. Semua barang tersebut, lanjut Ny. Antari Jaya Negara adalah bahan makanan yang bisa menunjang kecukupan gizi baik lansia maupun balita.

Sementara itu, Camat Denpasar Barat, Ida Bagus Purwanasara di lokasi penyerahan mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

“Kami bersinergi dengan para Lurah dan Perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Polri Tangkap Pelaku yang Mengancam akan Menembak Capres
Lanjutkan Membaca