Denpasar, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang ramah lingkungan terus diperkuat. Setelah berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber pada Denpasar Festival (Denfest) 2025, pola serupa kembali diimplementasikan dalam gelaran D’Youth Fest 6.0 Tahun 2026 yang dipusatkan di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, Sabtu (11/7) hingga Minggu (12/7).

Berkolaborasi dengan Komunitas Eling Ring Pertiwi, seluruh sampah yang dihasilkan selama kegiatan dipilah dan diolah langsung di lokasi, sehingga mampu meminimalkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Perwakilan Komunitas Eling Ring Pertiwi, Anak Agung Ngurah Srijaya Widiada saat dijumpai di sela pembukaan D’Youth Fest 6.0, Sabtu (11/7) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah dilakukan sejak awal kegiatan dengan melibatkan puluhan relawan dan pelajar. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 54 siswa dan 38 relawan diterjunkan untuk melakukan edukasi, pemilahan, hingga pengolahan sampah di setiap titik kegiatan. Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah pada hari kedua guna mengoptimalkan pengelolaan sampah selama berlangsungnya festival.

“Sampah yang dihasilkan tidak dibiarkan menumpuk, tetapi langsung dipilah dan dikelola di sumbernya. Sampah organik kami olah melalui Teba Modern, sampah anorganik disalurkan ke Bank Sampah agar dapat didaur ulang, sedangkan sampah residu selanjutnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Dengan sistem ini, kami optimistis volume sampah dari pelaksanaan D’Youth Fest yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan,” ujar Agung Ngurah.

Lebih lanjut dijelaskannya, keterlibatan masyarakat, pelajar, komunitas, hingga pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, D’Youth Fest 6.0 menjadi ruang edukasi sekaligus pembuktian bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan.

“Permasalahan sampah merupakan persoalan yang bersifat holistik. Semua harus memiliki kemauan untuk ikut mengambil peran sesuai kapasitasnya. Ketika kesadaran itu tumbuh bersama, kami yakin pengelolaan sampah berbasis sumber akan berhasil dan mampu menjadi budaya baru dalam setiap penyelenggaraan kegiatan,” tambahnya.

Keberhasilan penerapan sistem ini di D’Youth Fest 6.0 diharapkan menjadi contoh bagi berbagai penyelenggaraan kegiatan lainnya, baik di tingkat banjar, desa, maupun kota. Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber dinilai tidak hanya mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong terbentuknya ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

“Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Denpasar terus menunjukkan komitmennya mewujudkan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung solid dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi modal penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Komisi III DPR RI melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penanganan perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

“Kami sangat melihat kekompakan antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi. Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini,” ujar Rano dalam Konferensi Pers Komisi III di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini pun menegaskan bahwa perkara yang tengah ditangani tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelembagaan, melainkan menyangkut dugaan perbuatan individu yang harus diproses sesuai ketentuan hukum. Karena itu, ia berharap sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung terus dipertahankan agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik antarinstitusi.

Menurutnya, kekompakan kedua lembaga penegak hukum tersebut juga menjadi pesan positif bagi masyarakat bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

“Yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rano menyampaikan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan penanganan perkara melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum. Ia berharap koordinasi yang telah terjalin antara DPR, Polri, dan Kejaksaan Agung dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini,” tandasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum. Ia mengingatkan agar Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI tetap menjaga soliditas karena perkara tersebut melibatkan dugaan perbuatan oknum, bukan mencerminkan institusi yang bersangkutan.

Komisi III DPR RI pun mengingatkan seluruh institusi keamanan dan penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI, untuk tetap menjaga soliditas, kekompakan, dan sinergi dalam menangani dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus memiliki visi yang sama dalam mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi tanpa kompromi. Ia juga menegaskan bahwa perkara tersebut melibatkan dugaan perbuatan oknum sehingga tidak boleh dipandang sebagai representasi dari institusi penegak hukum.

“Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik antarsektoral antarinstansi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menandaskan. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com  – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk mengawal penanganan perkara yang berkembang, menyusul dinamika terkait pengunduran diri Jampidsus Febrie Adriansyah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum.

“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk Tim Pengawas,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/6/2026) yang dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia menegaskan, pengunduran diri tersebut tidak boleh mengendurkan ataupun menghentikan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, seluruh tahapan penanganan perkara harus tetap berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Habiburokhman juga meminta seluruh institusi penegak hukum dan keamanan negara, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia, untuk tetap solid, kompak, dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menurutnya, seluruh institusi tersebut harus memiliki visi yang sama dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemberantasan korupsi secara tegas dan tanpa kompromi.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa dugaan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melibatkan personal atau oknum, sehingga tidak boleh dipandang sebagai representasi ataupun kebijakan institusi. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi konfrontasi maupun ego sektoral antarlembaga penegak hukum.

“Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. Kami di Komisi III akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antar-lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar,” pungkasnya. (gs/bi)