Badung, baliilu.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung pada Kamis, 9 April 2026 menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung.
Raker Komisi I DPRD Badung dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua II Komisi I DPRD Badung I Wayan Loka Astika, Sekretaris I Komisi I DPRD Badung I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II Komisi I DPRD Badung I Made Rai Wirata beserta anggota Komisi I DPRD Badung, yaitu I Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara.
Raker juga menghadirkan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
Pada kesempatan tersebut, I Gusti Lanang Umbara menyampaikan bahwa Komisi I melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan 11 OPD terkait guna membahas LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2025.
“Hasilnya cukup bagus. Karena, kita sudah mengevaluasi juga terkait dengan program-program yang sudah terlaksana, juga program-program yang terkendala, sehingga ada serapan-serapan daripada belanja. Kita sesuai dengan program itu, ada yang tidak mencapai target itu menjadi evaluasi kita,” ucap Lanang Umbara.
Meski demikian, lanjut Lanang Umbara, hasil rapat itu rata-rata sudah bagus. Selain itu, serapan anggaran yang sudah berjalan di masing masing OPD sudah mencapai 75 persen sampai 90 persen.
“Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi dan juga ada tunjangan-tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga yang dari pegawai kontrak sudah beralih ke PPPK,” terangnya.
Selain itu, Lanang Umbara juga memberikan masukan-masukan kepada OPD tersebut untuk meningkatkan kinerja. Walaupun kinerja sudah bagus, namun tetap diingatkan maupun diberikan masukan guna penyempurnaan kinerja-kinerja di masing-masing OPD, terutama untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung.
“Begitupun ketika ada kendala-kendala tentunya kita akan fasilitasi dari DPRD Kabupaten Badung, khususnya di Komisi I untuk kita fasilitasi ke pimpinan-pimpinan mereka, baik di bidang anggaran ataupun di dalam kebijakan-kebijakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung,” pungkasnya.
Dalam Raker tersebut, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, diantaranya peningkatan pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana. Pasalnya, disisi lainnya juga, banyak sarana dan prasarana baik itu fasilitas di kantor maupun fasilitasi kendaraan.
“Kendaraan itu dalam artian untuk operasional kerja misalnya seperti truk sampah, kendaraan operasional Satpol PP untuk melakukan mobile terkait menjaga Kamtibmas di Kabupaten Badung. Begitu juga sarana-sarana lainnya, yang perlu kita tingkatkan agar Kabupaten Badung ini mampu menjaga keamanan, kenyamanan, kepariwisataan dan seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Nah, itu yang akan menjadi catatan dan akan menjadi rekomendasi kita berdasarkan hasil rapat hari ini,” tegas Lanang Umbara.
Mengenai kekurangan-kekurangan pegawai di Kabupaten Badung, kata Lanang Umbara, sudah menyampaikan kepada BKPSDM Badung untuk bisa segencar-gencarnya melobi ke Pusat, sehingga di Kabupaten Badung ini diberikan diskresi atau kekhususan, di dalam mengangkat pegawai.
“Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Badung ini adalah barometernya atau urat nadinya perekonomian Bali. Yang kedua, Badung ini adalah wajah nasional di tingkat internasional. Artinya Bali ini adalah wajahnya Indonesia di internasional khususnya mengenai di bidang kepariwisataan di Badung. Tentu, itu dijaga dengan baik. Nah, kita menjaga dengan baik itu tentunya perlu sumber daya manusia yang juga memadai, cukup dan mumpuni,” tutupnya. (gs/bi)
