Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bali Jadi Tuan Rumah Kolaborasi Aksi Iklim Daerah, Luncurkan Pekan Iklim Bali 2025

BALIILU Tayang

:

Pekan Iklim Bali
Kiri ke kanan: Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim, Lead Program Planning & Control Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Tengku Alia Sandra,Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi). (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen dan aksi iklim di tingkat subnasional yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemimpin daerah di Bali akan menjadi inspirasi bagi aksi iklim yang lebih ambisius di Indonesia. Semangat inilah yang diusung oleh Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim, yang akan berlangsung pada tanggal 25-30 Agustus, 2025 di Denpasar, Bali dan pertama kali diumumkan kepada publik melalui acara Media Gathering di Denpasar, Jumat, 11 Juli 2025.

Diinisiasi oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim akan mendukung dan menyuarakan peran kunci pemimpin iklim daerah di Indonesia, dalam menjembatani ambisi global menjadi aksi lokal yang nyata dan tepat guna. Acara media gathering Pekan Iklim Bali: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim berlangsung di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat, 11 Juli 2025.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam acara tersebut, yaitu Lead Program Planning & Control (Perencanaan dan Pengendalian Program) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Tengku Alia Sandra, Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi, dan Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim. Turut hadir sebagai moderator, pegiat jurnalisme warga, Luh De Suriyani.

Sesuai dengan Perjanjian Paris 2015, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi dengan target Emisi Nol Bersih pada tahun 2060. Pemerintah Provinsi Bali menyambut visi ini, dan menyatakan komitmen yang lebih ambisius untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045, lima belas tahun lebih cepat dari target nasional. Komitmen ini telah didukung oleh berbagai perangkat regulasi di Bali, melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah.

Baca Juga  Pemprov Bali Raih Peringkat Pertama Nasional Dua Penghargaan Kemendagri, Kantongi Insentif Fiskal Rp 6 M

Diadakan untuk pertama kalinya, Pekan Iklim Bali 2025, dengan tema ‘‘Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim‘‘, hadir sebagai ruang temu pemimpin daerah, pegiat iklim, organisasi nonpemerintah, pendana dan investor serta masyarakat untuk bersama mendorong aksi iklim yang kolaboratif, inovatif, dan berdampak di Indonesia.

Lead Program Planning & Control (Perencanaan dan Pengendalian Program), Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Tengku Alia Sandra, menyatakan, Pekan Iklim Bali 2025 sejalan dengan penguatan program prioritas Provinsi Bali, yaitu mandiri energi, transportasi berkelanjutan, kedaulatan pangan, dan air bersih.

“Bali telah memiliki Pergub Mandiri Energi dan Rencana Aksi Daerah KBLBB. Pekan Iklim Bali akan membantu Pemerintah Provinsi Bali memperkuat dukungan dan kolaborasi dengan mitra non-pemerintah, termasuk pihak swasta, untuk mempercepat pelaksanaan dua regulasi tersebut,” kata Tengku Alia Sandra.

Country Director WRI Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi, menyatakan, kepemimpinan daerah punya posisi kunci dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Hal ini dapat terlihat dalam komitmen Bali untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045, yang dapat menjadi pemantik inspirasi baik di tingkat subnasional maupun nasional di Indonesia.

“Peran Bali sebagai upaya memperkuat komitmen dan aksi iklim nasional sangat penting, karena Bali adalah provinsi kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai daerah adat dan destinasi internasional, Bali memiliki dualitas di mana kearifan lokal berhadapan dengan tantangan global,” lanjut Nirarta Samadhi.

Menurut Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim, Bali membutuhkan akses teknologi energi bersih dan infrastruktur hijau yang didukung sektor swasta dan organisasi non-pemerintah.

“Untuk itu, Bali juga perlu membangun mekanisme pendanaan yang mandiri dan dimiliki secara lokal, serta memiliki landasan regulasi yang kuat, untuk mendukung ambisi menjadi pusat keunggulan untuk pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan,” terangnya.

Baca Juga  Inovatif dan Kontribusi Berkelanjutan di Berbagai Sektor, Gubernur Koster Terima Penghargaan “Innovation Public Official Leader”

Oleh karena itu, Pekan Iklim Bali 2025 akan fokus kepada empat topik utama, yaitu kepemimpinan daerah dan tata kelola, solusi berbasis iklim atau inisiatif rendah emisi, pendekatan akar rumput dan kewirausahaan berkelanjutan serta ekonomi hijau dan pembiayaan hijau berkelanjutan.

Pekan Iklim Bali 2025 akan terbagi atas empat rangkaian kegiatan utama meliputi Forum Nasional (25 Agustus 2025), berupa forum diskusi dua arah untuk pemimpin daerah dan nasional, yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya, perwakilan Pemerintah 0usat beserta mitra pembangunan dan kelompok masyarakat.

Jelajah Inovasi (26-27 Agustus 2025), berupa kunjungan ke berbagai lokasi dan kegiatan inovasi iklim yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk wirausaha iklim, desa/desa adat, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal.

Forum Investasi Iklim (28 Agustus 2025), berupa forum diskusi panel dan breakout sessions yang menyatukan institusi pendanaan/pembiayaan iklim dengan penyedia solusi iklim.

Pasar Rakyat (30 Agustus), berupa mini bazaar/festival yang melibatkan dan mengundang masyarakat luas untuk berkenalan dengan berbagai inisiatif solusi berbasis iklim dan teknologi, UMKM lokal Bali yang menjalankan praktek berkelanjutan serta acara hiburan bertema iklim.

Melalui rangkaian kegiatan Pekan Iklim Bali 2025, pihaknya berharap dapat membuka titik temu perspektif serta wawasan melalui diskusi kebijakan dan tindakan aksi iklim sub-nasional melalui Forum Nasional, serta mendemonstrasikan praktek terbaik inovasi solusi iklim berbasis komunitas melalui Jelajah Inovasi.

“Kami juga ingin menelusuri potensi pendanaan solusi iklim berkelanjutan, dan membuka pintu kolaborasi lintas sektor melalui Forum Investasi Iklim serta memasyarakatkan aksi iklim skala lokal dan UMKM berkelanjutan melalui Pasar Rakyat,” kaga Sofwan Hakim.

Pekan Iklim Bali 2025 mengundang berbagai pihak baik dari sektor publik, swasta, masyarakat sipil, komunitas, hingga media untuk turut serta membangun ekosistem kolaboratif, demi mendorong ambisi dan aksi iklim yang lebih inklusif dan berdampak. “Mari kita wujudkan aksi iklim yang berkeadilan dan berakar dari inisiatif daerah,” ajaknya.

Baca Juga  Bali Tuan Rumah Kongres APAO Ke-39, Sekda Dewa Indra Undang Para Delegasi Nikmati Keindahan Pulau Bali

Disebutkan, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih adalah sebuah inisiatif antara Cast Foundation, WRI Indonesia, Institute for Essential Services Reform dan New Energy Nexus Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan dan aksi menuju emisi nol bersih, dengan berpedoman pada nilai-nilai lokal kehidupan Bali yang harmonis dan berkelanjutan.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bertujuan untuk mendorong Bali menjadi provinsi terdepan dalam pencapaian emisi nol bersih serta berkontribusi pada landasan kebijakan emisi nol bersih di tingkat nasional.

Patut diketahui, bahwa Pekan Iklim Bali 2025 diadakan untuk pertama kali di Indonesia, yang hadir untuk mempertemukan pemimpin daerah, pegiat iklim, organisasi nonpemerintah, pendana dan investor serta publik untuk bersama mendorong aksi iklim yang kolaboratif, inovatif, dan berdampak.

Rangkaian Pekan Iklim Bali 2025 akan diselenggarakan, pada 25-30 Agustus 2025 dan mencakup rangkaian Forum Nasional, Jelajah Inovasi, Forum Investasi Iklim dan Pasar Rakyat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Survei Konsumen Desember 2023, Optimisme Konsumen Bali Tetap Terjaga

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Komisi IV DPR RI Dukung Program Berkelanjutan Gubernur Koster

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Survei Konsumen Desember 2023, Optimisme Konsumen Bali Tetap Terjaga

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca