Denpasar, baliilu.com – World Bank Group melalui Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen mendatangi Gubernur Bali, Wayan Koster pada, Rabu (Buda Wage, Menail) 29 Maret 2023 di Jayasabha, Denpasar dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan internasional Gubernur Bali dengan Global Director, Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees Global Practice, World Bank, Imad N. Fakhoury, pada Rabu (Buda Kliwon, Matal) 15 Maret 2023 di Gedung World Bank Group, Washington, D.C. Amerika Serikat.

Kehadiran Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen didampingi Operations Manager, Indonesia dan Timor – Leste, Bolormaa Amgaabazar ke Jayasabha, Denpasar menjadi simbol bahwa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster memiliki magnet yang kuat dengan lembaga internasional sekelas Bank Dunia di dalam mempercepat pembangunan Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali khususnya di bidang Sistem Pertanian Organik, Bali Mandiri Energi Bersih, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, Wakil Ketua Tim Percepatan Kereta Api Bali, Michael F. Umbas, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (JBM), I Ketut Widiana Karya, dan Kelompok Ahli Gubernur Bali.

Dihadapan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen menyatakan kedatangannya ke Jayasabha bertujuan untuk mengetahui lebih detail terkait : 1) Bantuan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Dunia; 2) Menanyakan keinginan Pemerintah Provinsi Bali mengenai sektor apa saja yang mau dieksplore untuk bisa dibantu oleh World Bank Group; 3) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Program MassTransit; 4) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; 5) Sektor Pertanian melalui Sistem Pertanian Organik; dan 6) Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui penerapan Energi Baru Terbarukan.

Gubernur Wayan Koster menjelaskan ada beberapa program prioritas yang kami rancang di Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), sehingga terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan. Ada juga program yang sedang dirancang ialah, Kereta Api LRT. Dari program tersebut, ada pula program yang belum terakomodir adalah Jalan Lingkar Bali atau Kereta Lingkar Bali, Pelabuhan dan Dermaga untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Bali.

Itu yang menjadi prioritas dan Saya berharap kepada Bank Dunia bisa mensupport program ini, seperti halnya Jalan By Pass dari Gianyar ke Kusamba, Klungkung mendapat bantuan hibah dari Australia. “Jadi, program yang sangat – sangat prioritas tersebut ingin Saya lanjutkan menjadi program infrastruktur keliling Bali,” kata Gubernur Koster seraya menambahkan bahwa Bali memiliki wilayah yang kecil dengan 1 Kota dan 8 Kabupaten, sebenarnya tidak mengiginkan program MassTransit untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja, namun kami sebenarnya memerlukan transportasi yang mengkoneksi semua Kabupaten/Kota di Bali, hal ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang bersumber di Denpasar dan di Badung akibat banyaknya pekerja yang datang dari luar Denpasar dan Badung seperti Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem. Mereka bekerja disini dan terpakasa tinggal di Denpasar dan di Badung.

Sehingga, kalau transportasi yang mengkoneksikan semua Kabupaten/Kota di Bali ini tersedia, maka orang yang bekerja di Denpasar – Badung tidak perlu lagi tinggal disini, mereka pasti tinggalnya di wilayah masing – masing, karena mereka mempunyai kewajiban sosial di keluarga dan di Desa Adat-nya masing – masing. Hal ini kemudian akan membantu mengurangi Migrasi Penduduk ke Denpasar – Badung dan pemerataan pembangunan di Bali akan terwujud, serta kepadatan penduduk juga akan berkurang di wilayah Denpasar – Badung.

“Jadi yang kami perlukan sebenarnya adalah transportasi yang mengkoneksi semua Kabupaten/Kota di Bali,” jelas Gubernur Wayan Koster saat menjawab pertanyaan dari World Bank Group terkait bantuan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Dunia.

Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen menjawab pernyataan Gubernur Bali, dengan menyampaikan bahwa untuk program Kereta Api LRT sedang diproses dan kami menunggu fase 2 dari hasil feasibility study. Jadi program Kereta Api LRT ini sejatinya sudah dilaksanakan oleh World Bank Group di beberapa kota lain, apabila nanti setelah feasibility study menunjukkan hasil yang memungkinkan dan cocok dengan skema yang dimiliki oleh World Bank Group, kemungkinan kami Bank Dunia bisa mensupport Bali. Terlebih lagi nanti team transport World Bank akan melakukan assessment untuk menguji perencanaan tersebut agar berjalan.

“Jadi, Bank Dunia berkomitmen mendukung program MassTransit untuk mendukung Bapak Gubernur Bali wujudkan Bali Net Zero Emissions (NZE). Karena Saya baru mengerti, kenapa Bapak Gubernur ingin melakukan pemerataan pembangunan di Bali, karena transportasi ini akan membantu mengurangi kepadatan transportasi di Denpasar. Untuk itu, sekali lagi Bank Dunia akan siap membantu Pemerintah Provinsi Bali, dan Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wayan Koster yang telah menunjukkan kesiapan dengan melakukan komunikasi ke Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR,” ungkap Satu Kahkonen.

Untuk Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Gubernur Bali menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia yang sebelumnya sudah membantu 3 TPST di Denpasar melalui Kementrian Bappenas, dan kini TPST tersebut sudah beroperasi. “Ini program yang Saya rancang bersama Menteri Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa dan ini merupakan program yang pertama kali terwujud berkat sinergi Bank Dunia. Mudah – mudahan di program prioritas daerah berikutnya Bank Dunia kembali dapat memfasilitasinya melalui Kementrian Bappenas,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini seraya menyampaikan Bali akan mendorong pembangunan TPST di Denpasar, selanjutnya di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana untuk menjadi prioritas. Sehingga masalah sampah di Bali ini selesai untuk menjaga kepentingan ekosistem alam dan menjaga kualitas pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata utama dunia.

Mendengar penjelasan Gubernur Bali soal program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen akan memasukkan usulan Gubernur Bali ini (Pembangunan TPST di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana, red) ke dalam catatan program Bank Dunia. “Karena sebelumnya kami diminta melakukan kunjungan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa ke Bali. Setiba di Bali, kami pertama kali melihat tumpukan sampah, sehingga pandangan kami ke Bali bukan melihat pantai, namun melihat sampah yang bertumpuk – tumpuk, dan hal ini menjadi pengalaman yang berkesan. Atas kondisi yang kami lihat, maka kami langsung mencapai kesepakatan untuk mensupport program TPST ini,” ujar Satu Kahkonen.

Selanjutnya untuk program Sistem Pertanian Organik, Gubernur Bali menyatakan Sistem Pertanian Organik di Bali yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 ini, telah mampu menurunkan emision karbon. Target kami, di Tahun 2024 sudah tuntas diberlakukannya Sistem Pertanian Organik untuk menjadikan Bali Pulau Organik. Karena dengan pertanian organik kualitas pangan akan makin bagus dan sehat, tidak akan mencemari lingkungan, dan tidak menganggu ekosistem keaneragaman hayati, dengan hasil kualitas air makin terjaga. Kementrian Pertanian sangat mendukung Sistem Pertanian Organik di Bali.

“Untuk program yang ditawarkan oleh Bank Dunia kepada kami mengenai program penanaman beras guna menambah hasil panen dan meningkatkan perekonomian para petani, maka Saya sangat setuju atas program itu untuk dilaksanakan di Bali khususnya,” jelas Gubernur Koster yang langsung mendapatkan jawaban dari Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen bahwa Bank Dunia akan mempertimbangkan bantuan kepada Bali sebagai tempat pengembangan program penanaman beras.

Tidak hanya sektor pertanian yang menjadi prioritas, Gubernur Koster juga menjelaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dijadikan landasan untuk mentransformasikan perekonomian Bali agar Pulau Dewata tidak saja bergantung pada sektor pariwisata, tetapi merubah struktur fundamental perekonomian Bali dengan mengembangkan: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat. Konsep Ekonomi Kerthi Bali juga sudah didukung oleh Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo yang ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021.

“Kalau Bank Dunia bisa mensupport ini, maka akan membuat perekonomian Bali ini lebih sehat dan berbasis pada potensi di Kabupaten/Kota se-Bali yang ramah lingkungan dan perekonomian Bali bisa berjalan secara berkelanjutan,” jelas Gubernur Bali Wayan Koster.

Terakhir mengenai program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui penerapan Energi Baru Terbarukan, Gubernur Wayan Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan memiliki program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk semua sektor, supaya udaranya bersih, maka dikeluarkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Tujuan utama kami adalah berkeinginan untuk menciptakan Bali mandiri energi, sehingga kami ingin membangun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar yang tidak dari fosil, namun menggunakan Energi Baru Terbarukan, minimun gas.

Jadi, kata Wayan Koster akan menghentikan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, batubara, dan minyak. Hal itu sudah Saya koordinasikan dengan Menteri ESDM RI dan Dirut Utama PLN dengan hasil kesepakatan program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih agar dilanjutkan. Kami juga tidak lagi mengijinkan suplay energi dari luar Bali yang menggunakan bahan bakar fosil. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga sudah mendukung program ini, dengan melakukan research mengenai potensi Energi Baru Terbarukan di Bali. “Hasil research itu sudah ada lengkap dengan naskah akademiknya yang menjelaskan Bali memiliki Energi Baru Terbarukan salah satunya bersumber dari gelombang, angin, gas, hingga tenaga surya,” pungkas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang mampu meyakinkan Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen didampingi Operations Manager, Indonesia dan Timor – Leste, Bolormaa Amgaabazar untuk memberikan bantuan ke Bali guna mempercepat implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (gs/bi)