Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Bedah Buku Seri I bertajuk Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia, karya Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., pada Jumat (12/6/2026), di Kerthasabha Convention Hall, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, politik hukum, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan diikuti oleh jajaran KPU kabupaten/kota se-Bali, sivitas akademika, serta mahasiswa Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Pendidikan Nasional.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa kegiatan bedah buku merupakan ruang pembelajaran yang penting bagi jajaran penyelenggara pemilu dan kalangan akademik. Pemahaman terhadap konstitusi dan dinamika politik hukum diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak hanya diperlukan pada saat pemungutan suara, tetapi juga dalam membangun kesadaran politik, mengawasi proses pemilu, serta menolak praktik-praktik yang dapat merusak integritas demokrasi.

Diskusi bedah buku dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini. Selain menghadirkan penulis buku, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., kegiatan tersebut menghadirkan dua panelis, yakni Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., dan Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP.

Dalam pemaparannya, Prof. Palguna menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tegaknya konstitusi dan memastikan penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap sejalan dengan cita-cita demokrasi. Kedudukan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional.

Dr. Jimmy Z. Usfunan menyoroti pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian persoalan kepemiluan. Ia juga membahas prinsip judicial restraint, yaitu kehati-hatian hakim dalam menggunakan kewenangannya agar putusan pengadilan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengganggu keseimbangan antarlembaga negara.

Sementara itu, Dr. Kadek Dwita Apriani membahas tantangan budaya demokrasi, terutama berkaitan dengan politik uang dan partisipasi politik masyarakat. Ia mengutip hasil penelitian tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 56 persen responden dalam penelitian tersebut masih memaklumi praktik politik uang. Temuan itu menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui pembenahan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan politik hukum, tantangan integritas pemilu, serta upaya mengatasi apatisme politik di kalangan Generasi Z.

Dari pembahasan tersebut, terdapat tiga gagasan utama yang dapat dicatat. Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi penting sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Kedua, dinamika politik hukum berpengaruh besar terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan. Ketiga, demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga yang berintegritas serta warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata kepada narasumber dan panelis, dilanjutkan dengan foto bersama.

Melalui Bedah Buku Seri I, KPU Provinsi Bali berharap ruang dialog antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan mahasiswa dapat terus dikembangkan. Forum tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga konstitusi, integritas pemilu, dan kualitas demokrasi di Indonesia. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Satu orang korban banjir yang melanda Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat (12/6/2026) sore.

Saat ditemui di lokasi, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng mengungkapkan bahwa awal pencarian tim terbagi pada beberapa lokasi sekitar wilayah terdampak banjir. “Kita membagi tim dalam tindak awal pencarian atau penyisiran di daerah lokasi kejadian ini,” terang Kadek Donny Indrawan, Koordinator Pos SAR Buleleng. SRU yang menyisiri aliran sungai melakukan pencarian hingga pinggir Pantai Pengambengan.

Pada pukul 16.15 Wita diterima informasi bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. “Kita dapatkan informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah, selanjutnya kami laksanakan evakuasi secara manual,” ungkapnya.

Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 17.12 Wita. Upaya mengeluarkan korban ini dilakukan dengan hati-hati karena keadaan bangunan yang masih labil. Usai berhasil dikeluarkan dari runtuhan, kemudian jenasah Ricardo Razaq Alghivieri (20) dibawa menuju RSUD Buleleng dengan menggunakan ambulance PMI Buleleng.

Diberitakan sebelumnya, satu orang menjadi korban dari banjir yang melanda Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (12/6/2026) siang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 13.55 Wita dan segera melakukan aksi. Sempat dilakukan pencarian menyisiri sungai dengan hasil nihil.

Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya operasi SAR yakni Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Buleleng, Bupati Buleleng beserta jajarannya, BPBD Buleleng Polairud Polres Buleleng, Polsek Kota Singaraja, Samapta Polres Buleleng, TNI AL Pos Sangsit, Damkar Buleleng, pegawai Kecamatan Buleleng, Bhabinkamtibmas Bakti Seraga, Babinsa Bakti Seraga, Koramil 01 Buleleng, PUTR Buleleng, Dinas Sosial, PMI Buleleng, Balawista Buleleng, ⁠Bhuana Bali Rescue, Perangkat Desa Bakti Seraga, masyarakat setempat dan pihak keluarga korban. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Enam perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berhasil masuk ke babak final penilaian akhir (presentasi) Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026. Tahap ini merupakan rangkaian penilaian untuk menentukan perangkat daerah terbaik dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Mengangkat tema “Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah dalam Mendukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, kegiatan penilaian dilaksanakan selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juni 2026.

Pada hari pertama, presentasi dilakukan oleh Biro Umum Setda Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Selanjutnya, Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memaparkan gagasan serta inovasi yang telah dituangkan dalam karya tulis di hadapan tim asesor. Presentasi kemudian ditutup oleh tim karya tulis dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali.

Masing-masing finalis menyampaikan berbagai gagasan dan inovasi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan tema Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026. Berbagai ide, strategi, dan pola kerja yang dipaparkan menunjukkan keterkaitan antara penerapan manajemen risiko dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, inovasi yang disampaikan juga mencerminkan semangat sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mendukung terwujudnya Bali yang maju, berkualitas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

Presentasi yang disampaikan tidak hanya menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga menunjukkan komitmen setiap perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas unsur akademisi dan praktisi profesional, yaitu Dr. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Udayana; I Nyoman Agus Santika, Asisten Muda I Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali; serta Rustam, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Seluruh proses penilaian dilaksanakan secara objektif dan independen dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penilaian dari seluruh tahapan akan menjadi dasar dalam penetapan perangkat daerah terbaik sebagai penerima Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026.

Pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang direncanakan akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Bali. (gs/bi)