Surabaya, Jatim, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8).

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Agenda rakor menitikberatkan pada penguatan budaya integritas, akuntabilitas, pengawasan berbasis risiko, serta pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rakor diikuti oleh Sekjen Kemendagri beserta jajaran Pejabat Pratama Kemendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh beserta jajaran, para Kepala Deputi KPK RI, Gubernur Jatim beserta jajaran Kepala Daerah se-Jatim.

Dari Provinsi Bali, rakor dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni Wakil Walikota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, serta Wakil Bupati Jembrana.

Ditemui usai acara, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menegaskan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen mendukung seluruh upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang menjadi agenda nasional.

“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Fokus utama rapat koordinasi mencakup penguatan integritas kepala daerah melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah bersama unsur eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Forum ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali,” jelas Wabup Badung sembari menambahkan pentingnya sinergi antardaerah dan antarinstansi dalam menyamakan langkah strategis pemberantasan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam keynote speech, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kemendagri juga mendorong penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan integritas kepala daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sistem pengawasan yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul menyaksikan penunjukkan sejumlah dokumen kerja sama antara Indonesia dan Thailand di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Penunjukan dokumen tersebut menjadi salah satu hasil konkret dari kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang.

Dokumen pertama yang ditunjukan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Anutin adalah Roadmap on Strategic Partnership Between Indonesia and Thailand 2026–2030 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Sihasak Phuangketkeow. Dokumen tersebut menjadi panduan bersama bagi kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, ditunjukkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti bersama Menteri Pendidikan Kerajaan Thailand Prasert Jantararuangtong. Kesepahaman tersebut menjadi landasan kerja sama kedua negara dalam pengembangan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam keterangan pers bersama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertemuan bilateral tersebut menghasilkan sejumlah capaian nyata yang akan memperkuat hubungan kedua negara di masa mendatang. Selain kerja sama antarpemerintah, Presiden Prabowo juga menyambut baik komitmen sektor swasta yang turut memperluas kolaborasi kedua negara.

“Kami juga menyambut baik komitmen kerja sama dan investasi dari sektor swasta yaitu MoU antara Tourism Authority of Thailand dan TransNusa di bidang pariwisata dan konektivitas. MoU antara Bio-Axel dan Pro-Konsilium terkait proyek pengolahan sampah organik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan resmi PM Anutin serta optimistis terhadap masa depan hubungan Indonesia dan Thailand yang semakin erat.

“Yang Mulia Perdana Menteri Anutin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia, atas komitmen kita bersama untuk memperkuat hubungan kedua negara kita. Saya yakin Indonesia dan Thailand akan terus memastikan kemitraan strategis ini akan membawa manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara kita,” tutur Presiden.

Pertukaran sejumlah nota kesepahaman tersebut menjadi simbol penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Tailan yang tidak hanya berfokus pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga mendorong kolaborasi di bidang pendidikan, investasi, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan demi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kedua negara. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” jelas Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi. Bahlil memastikan Kementerian ESDM bersama PLN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.

Terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nasional, Menteri Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar stabilitas harga BBM, khususnya BBM bersubsidi, tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.

“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Sementara itu, terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkasnya. (gs/bi)