Denpasar, baliilu.com – Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution membenarkan adanya seorang perwira TNI AD berpangkat Mayor yang ditemukan berada di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Teuku Umar, Denpasar, saat pelaksanaan operasi penegakan ketertiban (Gaktib) yang melibatkan Denpom IX/3 Denpasar bersama Tim Bareskrim Mabes Polri.

Peristiwa tersebut berawal ketika Tim Bareskrim Mabes Polri melaksanakan operasi penegakan ketertiban di salah satu tempat hiburan malam di Denpasar pada Sabtu, 19 September 2026. Dimana sebelumnya, koordinasi telah dilakukan dengan Denpom IX/3 Denpasar sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan anggota TNI di lokasi.

Dalam pelaksanaannya, Tim Denpom IX/3 Denpasar bersama Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penertiban di tempat tersebut. Dari kegiatan itu, ditemukan seorang yang diketahui merupakan anggota TNI AD berpangkat Mayor. Selanjutnya, yang bersangkutan diamankan oleh Tim Denpom IX/3 Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Benar, terdapat seorang anggota TNI AD berpangkat Mayor yang ditemukan berada di lokasi tersebut. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani penahanan tambahan dan pemeriksaan lebih lanjut di Denpom IX/3 Denpasar guna mendalami serta mengungkap fakta-fakta terkait keberadaannya di tempat tersebut,” ujar Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution.

Ia menegaskan bahwa Kodam IX/Udayana menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tidak berspekulasi ataupun menarik kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan diperoleh secara menyeluruh.

“Pada prinsipnya, Kodam IX/Udayana berkomitmen menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan TNI AD. Setiap prajurit memiliki kewajiban untuk menaati aturan dan menjaga kehormatan institusi. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh prajurit,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapendam menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum, disiplin, maupun ketentuan lain yang berlaku bagi prajurit, maka penanganannya akan dilakukan secara tegas sesuai jenis pelanggaran, kewenangan, dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan melindungi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, kami juga harus menghormati proses pemeriksaan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penindakan akan dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Kolonel Inf Amrizal Nasution. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster buka suara terkait pelaksanaan psikotes bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Udayana, Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10/2026).

Gubernur menegaskan, psikotes ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pejabat, melainkan untuk mendapatkan gambaran profil karakteristik personal yang lebih utuh dan komprehensif.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Gubernur Bali.

Menurutnya, selama ini penilaian melalui manajemen talenta masih terdapat bias dan tidak sepenuhnya cocok dengan ekspektasi di lapangan. Maka untuk pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV Gubernur mengaku belum pernah bertemu langsung dengan para pejabat yang bersangkutan. Penilaian untuk promosi jabatan hanya berdasarkan portofolio, yang dinilai tidak selalu menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Gubernur menekankan, pejabat Eselon II memiliki peran vital sebagai pimpinan langsung yang menjadi tangan Gubernur dalam mengoperasionalkan program di masing-masing kepala perangkat daerah.

Koster menambahkan, karakter seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Secara sosiologi bisa berdampak negatif maupun positif, tergantung darimana yang lebih dominan dan hal itu akan sangat memengaruhi kinerja serta ekosistem lingkungan kerjanya tersebut.

Gubernur juga memastikan bahwa hasil psikotes tersebut bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur meminta seluruh pejabat untuk meningkatkan kinerja dengan mengerjakan program sesuai matriks yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Gubernur Bali.

Psikotes ini merupakan bentuk kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dan BKPSDM Pemprov Bali guna mendorong kesejahteraan kerja dan kinerja ASN dengan gelar pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif yang telah berlangsung mulai pukul 09.00-12.00 WITA. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi di Bumi Panji Sakti. Langkah konkret tersebut diwujudkannya lewat peluncuran ASN Corporate University dan Sistem Informasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Si Bijak Paten) di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senin (19/10).

Di bawah kepemimpinannya, Pemkab Buleleng menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menghadirkan sistem pembelajaran terintegrasi. Terobosan ini digagas Bupati Sutjidra agar peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) tidak berhenti sekadar pada pelatihan formal, melainkan langsung bermuara pada penerapan kerja nyata di lapangan.

Di hadapan Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq Dea, Wakil Bupati Gede Supriatna, unsur pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat Pemkab Buleleng, Bupati Sutjidra menekankan pentingnya membangun aparatur yang berintegritas, kredibel, dan bersih dari korupsi.

“Pengembangan seluruh ASN ini penting agar mereka memiliki kompetensi, kredibilitas, dan integritas. Pelaksanaannya juga harus transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tegas Bupati Sutjidra.

Melalui program ini, Bupati Sutjidra memastikan arah kebijakan birokrasi selaras dengan delapan program prioritas daerah. Pihaknya menginstruksikan agar proses pembelajaran dimulai secara berjenjang dari unsur pimpinan, pejabat struktural, fungsional, hingga kepala seksi sebelum diteruskan ke seluruh staf di masing-masing perangkat daerah.

Bupati Sutjidra berharap, melalui kepemimpinan yang kuat dan terarah, ASN di Buleleng mampu memahami serta mengeksekusi setiap program prioritas secara optimal, sehingga kehadiran birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Bupati Sutjidra juga optimis penerapan sistem ini mampu menjadikan Buleleng sebagai pilot project nasional dalam pengembangan kompetensi aparatur.

Langkah progresif Bupati Sutjidra ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq Dea. Menurut Taufiq, komitmen kuat seorang kepala daerah adalah kunci utama keberhasilan transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Transformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya kepemimpinan yang visioner dan keberanian untuk mengubah cara-cara lama menjadi lebih adaptif. Apa yang dilakukan Pemkab Buleleng hari ini patut menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan,” ungkapnya

Dengan resmi diluncurkannya ASN Corporate University dan Si Bijak Paten oleh Bupati Sutjidra, Pemkab Buleleng kini bersiap membangun budaya belajar yang berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin inovatif, efektif, dan solutif. (gs/bi)