Denpasar, baliilu.com – Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K.,M.H.,bersama Kapolsek Denpasar Utara Iptu I Ketut Darbawa, S.H., M.H.,, mengunjungi korban bencana alam banjir yang telah dievakuasi sebanyak 60 orang di Kantor Balai Banjar Dadakan Kelurahan Peguyangan Denpasar Utara, Denpasar, Rabu (10/9).

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kehadiran Polisi di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab menjaga situasi yang aman serta kondusif.

“Kami hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir ini,” ujarnya.

Kapolresta Kombes Muhammad Iqbal Simatupang juga membagikan nasi bungkus makan siang dan minuman serta pengobatan pertama bagi 60 warga yang terdampak bencana alam banjir, sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com –  Hujan deras disertai angin kencang dan banjir yang melanda Bali sejak Selasa malam mengakibatkan jaringan listrik di sejumlah wilayah mengalami kerusakan. Tiang roboh, gardu terendam, dan kabel putus membuat puluhan ribu pelanggan mengalami terhentinya pasokan listrik. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali mengerahkan petugas untuk mempercepat pemulihan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, lingkungan, serta keselamatan kerja bagi para petugas.

Berdasarkan data hingga Rabu pagi pukul 10.00 WITA (10/9), kondisi kelistrikan di Bali Selatan menjadi yang paling terdampak, mencakup Denpasar, Sanur, Kuta, dan Tabanan. Tingkat pemulihan di wilayah ini telah mencapai sekitar 40%, sementara sebagian jaringan masih dalam pengerjaan akibat akses yang terhalang banjir.

Di Bali Timur, gangguan terjadi di Gianyar dengan sejumlah tiang roboh akibat longsor dan banjir, namun secara keseluruhan tingkat pemulihan mencapai 99%. Sementara itu, Bali Utara termasuk Jembrana, Gilimanuk, dan Singaraja juga terdampak, namun pemulihan sudah mencapai 98%, sehingga sebagian besar pelanggan kembali mendapat pasokan listrik.

General Manager PLN UID Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. “Kami memahami kesulitan yang dialami warga, terlebih di saat umat Hindu di Bali tengah merayakan Hari Raya Pagerwesi. Tim PLN bekerja siang dan malam agar pasokan listrik segera pulih. Prioritas kami adalah memastikan layanan di fasilitas vital seperti rumah sakit dan bandara tetap terjaga, kemudian menyala bertahap ke pelanggan lainnya,” kata Eric Rossi.

BMKG Bali sebelumnya merilis peringatan dini mengenai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Bali. Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada banjir dan longsor, sementara laporan warga melalui media sosial memperlihatkan kondisi banjir yang turut mengganggu pasokan listrik, khususnya di Denpasar, Tabanan, dan Kuta.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap bahaya listrik di tengah banjir. Masyarakat diminta segera melaporkan ke PLN bila perlu tindakan pengamanan. Jika air mulai masuk rumah, segera matikan listrik dari kWh meter atau MCB, hindari menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah, gunakan penerangan darurat yang aman, dan laporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah menyoroti efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Dirinya mengingatkan agar alokasi anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp 52 triliun, termasuk Rp 10,37 triliun untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU), tidak hanya fokus pada rencana, melainkan juga realisasi penyerapan. Ia mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dianggarkan Rp 3,93 triliun namun masih menyisakan surplus dana.

“Kalau ekspektasi berlebihan dalam merencanakan tanpa diikuti penyerapan, pasti akan terjadi SILPA lalu menambah defisit,” kata Anna.

Berdasarkan catatannya, penyerapan anggaran Kemenkeu beberapa tahun terakhir memang kerap tertinggal. Pada 8 Juni 2021, realisasi penyerapan baru mencapai 42,43 persen dari pagu Rp 31,91 triliun, sementara pada semester I-2025 realisasi belanja negara di lingkungan Kemenkeu juga belum menyentuh separuh pagu.

Selain itu, Anna juga menyoroti kabar tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu sebesar 300 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBN. “APBN digunakan untuk belanja pegawai yang mungkin tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, Kemenkeu seharusnya menjadi teladan efisiensi anggaran sekaligus penggerak transfer anggaran ke daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Terakhir, ia pun mengingatkan perlunya alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan penyediaan lapangan kerja. (gs/bi)