Badung, baliilu.com – Pelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya menjadi agenda strategis Pemerintah Kabupaten Badung di tengah dinamisnya pertumbuhan sektor pariwisata. Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat menghadiri (nodya) puncak Karya Atma Wedana/Nyekah Massal Desa Adat Tuban di Lapangan Basket Desa Adat Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Rabu (5/8).

Bupati menilai kekayaan budaya masyarakat bukan sekedar identitas, melainkan fondasi utama yang menopang keberlanjutan ekonomi pariwisata. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga nilai-nilai warisan leluhur agar pembangunan berjalan selaras dengan karakter lokal Bali sebagai destinasi dunia.

“Tiyang tidak henti-hentinya memanjatkan puja astuti dan rasa syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, sehingga upacara Atiwa-tiwa dan Atma Wedana di Desa Adat Tuban ini dapat berjalan lancar, presida memargi antar labda karya sida purna sida sidaning don. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini tiyang sedang mengebut perbaikan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah pariwisata, dengan segala cara saya berupaya membangun infrastruktur yang baik agar perekonomian daerah kita meningkat, sehingga tetap bisa memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan upacara yang dilaksanakan Masyarakat,” jelas Adi Arnawa.

Pemkab Badung kini juga fokus menata kawasan strategis untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berimplikasi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dalam waktu dekat kami juga sedang menata akses luar bandara agar tampilannya rapi, tidak kumuh, dan memberikan kesan berbeda bagi orang yang baru datang ke Bali. Kita harus menunjukkan bahwa Bali memang layak menjadi destinasi kunjungan internasional. Daerah kita ini hidup dari pariwisata, PAD Kabupaten Badung pun bersumber dari pariwisata,” kata Bupati.

Di hadapan krama Desa Adat Tuban, Bupati Adi Arnawa turut menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program kerja dan jaminan sosial tersampaikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya minta kepada Camat, Lurah, dan para Kaling untuk menyampaikan program sosial hingga peningkatan SDM yang telah dijalankan tersampaikan kepada masyarakat, pastikan jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam program ini,” pintanya.

Kegiatan yang bertepatan dengan upacara ngekeb, metatah, dan puncak karya ini diikuti oleh 44 peserta sawa nyekah dan 84 peserta metatah.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Kuta I Made Agus Suantara, Camat Kuta Selatan I Kadek Laksana, Lurah Tuban I Dewa Gede Saka Putra, Bendesa Adat Tuban I Wayan Mendra, jajaran Prawartaka Karya, serta krama Desa Adat Tuban. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari Dekranasda Kota Semarang. Rombongan dipimpin langsung oleh Plh. Ketua Umum Dekranasda Kota Semarang, Nyonya Vianney Ratna Manikamawi, bersama jajaran pengurus. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kompleks Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Rabu (5/8).

Kunjungan ini diharapkan melahirkan pertukaran gagasan yang bermanfaat, mempererat persaudaraan antar-kedua daerah, serta untuk terus memajukan dunia kerajinan rakyat berbasis kearifan lokal, demi kesejahteraan para pengrajin dan kemajuan perekonomian masyarakat.

Dalam penyambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menyambut baik dan merasa terhormat atas kehadiran rombongan. “Kehadiran rombongan dari Kota Semarang merupakan momen berharga untuk saling berbagi, saling belajar, dan saling menginspirasi. Semoga diskusi hari ini saling memperkaya wawasan dan membuka jalan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Segala pembelajaran yang diperoleh semoga dapat diterapkan dengan baik di Semarang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Semarang, Nyonya Listyati Purnama Rusdiana, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja serta studi banding ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kerajinan di Kota Semarang melalui pembelajaran langsung dan pertukaran pengalaman serta wawasan bersama Dekranasda Kabupaten Badung, sekaligus mempererat silaturahmi dan kerja sama kedua daerah.

“Kunjungan ini bertujuan mempelajari secara mendalam strategi pelaksanaan program pengembangan kerajinan berbasis komunal atau kerakyatan yang telah berjalan sukses di Kabupaten Badung. Pengalaman tersebut akan dijadikan acuan dalam menyusun program pembinaan pengrajin di Semarang, serta memperoleh praktik terbaik terkait pembinaan kualitas produk, penguatan kapasitas pengrajin, hingga strategi pemasaran dan promosi karya kerajinan,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Ketua DWP. Badung dan Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Badung. (gs/bi)

Surabaya, Jatim, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8).

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Agenda rakor menitikberatkan pada penguatan budaya integritas, akuntabilitas, pengawasan berbasis risiko, serta pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rakor diikuti oleh Sekjen Kemendagri beserta jajaran Pejabat Pratama Kemendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh beserta jajaran, para Kepala Deputi KPK RI, Gubernur Jatim beserta jajaran Kepala Daerah se-Jatim.

Dari Provinsi Bali, rakor dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni Wakil Walikota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, serta Wakil Bupati Jembrana.

Ditemui usai acara, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menegaskan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen mendukung seluruh upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang menjadi agenda nasional.

“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Fokus utama rapat koordinasi mencakup penguatan integritas kepala daerah melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah bersama unsur eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Forum ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali,” jelas Wabup Badung sembari menambahkan pentingnya sinergi antardaerah dan antarinstansi dalam menyamakan langkah strategis pemberantasan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam keynote speech, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kemendagri juga mendorong penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan integritas kepala daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sistem pengawasan yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (gs/bi)