Connect with us

NEWS

Bupati Giri Prasta Paparkan Kapasitas Perubahan APBD Dalam Penanganan Covid-19

BALIILU Tayang

:

NARASUMBER: Bupati Badung Nyoman Giri Prasta memberikan pemaparan saat ditunjuk sebagai narasumber dalam dialog interaktif di Ruang Tamu Bupati Badung, Rabu (13/10).

Badung, baliilu.com – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta ditunjuk sebagai salah satu narasumber dalam dialog interaktif dengan mengangkat tema ‘Mengukur Kapasitas Perubahan APBD Dalam Penanganan Covid-19’ secara virtual, bertempat di Ruang Tamu Bupati Badung, Rabu (13/10).

Narasumber lainnya, antara lain Dirjen Bina Keuda Kemendagri Moch. Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto dan Walikota Jambi Syarif Fasha. Dialog yang dimoderatori oleh Ranny Rachmadhani ini disaksikan langsung melalui channel youtube kemendagri dan zoom. Tutur hadir mendampingi Bupati Badung, Sekda Badung Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti.

Bupati Badung Giri Prasta dalam paparannya mengatakan, dunia, nasional, provinsi maupun daerah terkontraksi akibat pandemi Covid-19, dan di Badung berkontraksinya ini berdampak penuh terhadap sosial dan ekonomi. Secara ekonomi angka kemiskinan meningkat dan terjadi pemutusan hubungan kerja dan sosial pendapatan perkapita semua terjadi penurunan.

Di Kabupaten Badung ini bersumber 85% dari PAD, yaitu pajak hotel dan restaurant. Maka di perubahan ini dari 3,8 T menjadi 3,2 T ini termasuk silpa pengembalian daripada bantuan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Sesuai dengan arahan pusat melalui Kemendagri, di Kabupaten Badung fokus terhadap belanja wajib termasuk juga belanja penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial dan ini betul-betul dilakukan.

Pihaknya selalu mengadopsi strategi pemerintah pusat, termasuk juga pemberian insentif nakes, isoter dan pembangunan gedung baru di rumah sakit. Pascapandemi ini di Kabupaten Badung memberikan bantuan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terdampak. Karena sebelum pandemi ini kemampuan fiskal Badung negatif, bahkan juga diberikan bantuan THR kepada kabupaten yang ada di Provinsi Bali ini sebagai wujud komitmen Pemkab Badung bersama- sama membangun pariwisata.

“Ketika pandemi, DAU di Kabupaten Badung mendapatkan 328 M sedangkan kebutuhan belanja pegawai kami 1,2 T, selama ini kita murni menanganinya melalui APBD. Mudah-mudahan nanti ada pertimbangan dari pemerintah pusat paling tidak kami bisa memenuhi penambahan DAU ini terhadap kebutuhan belanja pegawai kami. Sesuai dengan regulasi DAU itu diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memenuhi belanja pegawai, mohon agar berkenan nanti bisa dipenuhi untuk belanja pegawai saja, apabila nanti kami sudah pulih kembali walaupun 50% kami sudah siap untuk mandiri kembali,” jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan, di Badung mengambil kebijakan menggratiskan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak, kecuali tempat itu dikomersilkan melihat dari UU No.28. “Karena kami melihat Pancasila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya semua insan semua dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan sekali-kali kita paksakan untuk jadi sama tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Jangan sampai ada transaksi di wilayah kabupaten ini menggantung di notaris dan begitu juga berkenaan dengan NJOP jangan sampai bertentangan dengan Dirjen Pajak dan kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak,” imbuhnya.

Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto mengatakan realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 30 September 2021 sebesar 68,1% terhadap total alokasi TKDD 2021 berdasarkan pagu awal, capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 82,4%. Penyaluran DBH dan DAU disalurkan masih rendah, penyaluran DAK Fisik lebih rendah karena pada periode yang sama TAYL terdapat relaksasi penyaluran, penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah dibandingkan tahun 2020, penyaluran DID lebih rendah dikarenakan untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2020 terdapat relaksasi penyaluran, dan  untuk dana desa mengalami penurunan sebesar 13,6%.  Kondisi APBD sebelum pandemi pendapatan dan PAD cenderung mencapai atau melebihi target, namun saat pandemi pendapatan dan PAD mengalami tekanan sehingga jauh dari target. Realisasi belanja daerah juga hanya tercapai 84%, berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya.

Pihaknya juga mengatakan harapan kedepannya untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga apa yang kita jaga dapat terus berjalan dengan baik sehingga kita semua terhindar dari dampak yang merugikan kita semua dan ekonomi kita bisa bangkit. Terutama untuk Bapak Bupati Badung mudah- mudahan kita bisa terus mendorong pariwisatanya. (gs)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

PLN dan Kemendesa Kolaborasi Dongkrak Kesejahteraan Desa lewat Listrik

Published

on

By

eka
KOLABORASI: Kolaborasi PLN dan Kemendesa tak hanya menghadirkan listrik yang andal tetapi juga menghadirkan listrik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Denpasar, baliilu.com – Kehadiran listrik membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas pendidikan hingga kesejahteraan. Oleh karena itu PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan ekonomi dan menarik investasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendesa dan PLN dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Direktur utama PLN Zulkifli Zaini di Bali, Senin (25/10). Hadir menyaksikan penandatanganan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Cameron MacKay, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan, dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta produktivitas produk usaha kecil dan menengah (UKM) desa, maupun  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), perlu infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

Pemerintah sudah mencanangkan untuk memajukan ekonomi desa melalui pengembangan produk unggulan desa, serta kelembagaan ekonomi desa. “Kami berharap, PLN berkomitmen meningkatkan dan mendukung ketersediaan listrik perdesaan terutama di daerah 3T, serta mampu bersinergi bersama dalam percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk BUMDes dan BUMDesma,” ujar Abdul pada acara Penandatanganan MoU Kemendesa dan PLN.

Abdul menegaskan, banyak potensi ada di desa, mulai dari produk pangan, kerajinan, budaya, sampai potensi wisata. Namun, selama ini terkendala masalah klasik yang hampir dimiliki seluruh desa di Indonesia. Mulai dari keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar di luar yang berkelanjutan.

“Semoga pertemuan ini, menjadi media promosi inovasi, media bertemunya petani dan produsen dari desa dengan investor, jalan bagi produk desa menemukan pasar potensial, untuk kebangkitan ekonomi desa,” tegasnya.

Direktur utama PLN Zulkifli Zaini optimis perekonomian Indonesia akan bangkit dimulai dari desa pasca tatanan hidup baru bersama Covid-19 digalakkan. Adanya pendorong ekonomi di pedesaan, seperti adanya BUMDes dan BUMDesma, sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Kami, PLN, menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur listrik, menjadi salah satu faktor pendorong dalam mendukung hal ini. PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang-Merauke dari Miangas-Pulau Rote,” tuturnya.

Sinergi program yang telah direncanakan oleh Kemendesa beserta PLN, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembangkan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Zulkifli menegaskan, PLN siap mendukung program Kemendesa dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan melistriki BUMDes dan BUMDesma, sehingga dapat memberikan terang dan memberikan kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkannya ekonomi masyarakat.

“PLN, berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dengan keandalan kelistrikan yang prima, serta harga yang sesuai dengan keekonomian di Indonesia,” imbuh Zulkifli.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menilai, kehadiran PLN di desa bukan hanya sekedar untuk penerangan saja. PLN hadir untuk bisa menghadirkan listrik kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Kehadiran listrik lebih dari sekedar penerangan saja. Listrik hadir di tengah masyarakat untuk kehidupan lebih baik. Kita ingin mengoptimalkan listrik untuk pengembangan usaha masyarakat. Bahkan sampai ke Electrifying Agricultue, mendukung perikanan dan tambak masyarakat dan juga membantu UMKM naik kelas. Jadi, gak cuman penerangan saja. Itu yang kami harapkan,” ujar Bob.

Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia dan Timor Leste, Cameron MacKay mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Kemendesa dan PLN. Ia menilai, ketersediaan listrik yang cukup di desa- desa menjadi hal utama untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami senang melihat perusahaan listrik milik negara berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Peran PLN untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup untuk desa-desa dan daerah-daerah terpencil, memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari mereka sangat penting,” ujar MacKay.

Sampai dengan September 2021, jumlah desa yang sudah teraliri listrik (Rasio Desa Berlistrik) telah mencapai 83.125 dari 83.441 total desa di seluruh Indonesia atau 99,62 persen. PLN terus berupaya hingga seluruh desa di Indonesia dapat menikmati terang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atas hadirnya energi listrik.

Sekilas Tentang PLN

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore. (eka/hpln)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingkatkan Higienitas Olahan Pangan Masyarakat, Diskes Denpasar Gelar Bimtek Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga

Published

on

By

eka
BIMTEK: Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Denpasar, baliilu.com – Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik atau penanggung jawab IRTP tentang hygine sanitasi pengolahan pangan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr.  Luh Putu Sri Armini mengatakan, Bimtek ini  penting dilaksanakan karena banyak penyakit dapat dihantarkan melalui konsumsi pangan yang tidak aman. Diare merupakan penyakit yang paling banyak terjadi.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Menurutnya dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pertama, penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan kedua pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

 Untuk itu pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Berdasarkan dengan data-data tersebut, maka pemerintah perlu memberikan perhatian prioritas terhadap pengembangan, pembinaan dan pengawasan pada IRTP tersebut, baik dalam aspek manajemen usaha, peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kapasitas produksi, keamanan, dan mutu produk. “Hal tersebut dilakukan agar produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat bersaing di pasar modern,” ungkap Sri Armini.

Lebih lanjut dikatakan, Kota Denpasar saat ini memiliki 219 IRTP dengan 1029 produk yang tersertifikasi. Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai inovasi produk yang merupakan kreativitas masyarakat. Untuk dapat bersaing di pasar modern tentunya dibutuhkan legalitas yang dapat menjamin bahwa penerapan hygiene sanitasi pada Industri Rumah Tangga Pangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu pemilik/penanggung jawab harus memiliki pengetahuan tentang cara produksi pangan industri rumah tangga sehingga dapat diterapkan dengan baik di tempat usahanya untuk menjamin mutu produk sesuai dengan standar. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang hygiene sanitasi  bagi pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan maka dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.

Menurutnya, penyelenggara Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap 70 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan dengan ketentuan yakni penyelenggara Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Peserta adalah pemilik/penanggung jawab IRTP di Kota Denpasar.

Narasumber adalah tenaga penyuluh keamanan pangan yang kompeten/bersertifikat PKP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar/Narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Waktu penyelenggaraan berlangsung dari hari ini 25 Oktober 2021  35 Peserta, 26 Oktober 35 Peserta

 Dengan kegiatan ini diharapkan  dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, pelaku usaha IRTP, dan masyarakat terkait jaminan  keamanan dan mutu produk IRTP. (Ayu/eka)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tim Yustisi Kota Denpasar Masih Temukan Pelanggar Prokes, 31 Orang Kembali Terjaring

Published

on

By

eka
PENERTIBAN: Tim Yustisi Kota Denpasar saat melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung - Gunung Sanghyang - Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat, Senin (25/10)..

Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan PPKM di Kota Denpasar telah turun menjadi level 2. Meskipun demikian saat penertiban protokol kesehatan Tim Yustisi Kota Denpasar masih menemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga membenarkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat terjaring karena melanggar protokol kesehatan. Hari ini Senin (25/10)  tim kembali menjaring 31 orang pelanggar prokes saat tim melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang – Jalan Tangkuban Perahu  Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat.

Dari sekian pelanggar 10 orang diberikan pembinaan karena salah menggunakan masker dan 21orang didenda karena tidak menggunakan masker. “Seperti pelanggar sebelumnya kami juga memberikan sanksi fisik berupa push up di tempat,” ungkap Sayoga.

Dalam upaya menekan penularan Covid -19 dan mencapai zona hijau, Sayoga mengaku akan memperketat penertiban protokol kesehatan. Sembari mengingatkan masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan. Dengan demikian penularan Covid -19 bisa terus terkendali. (eka/hd)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca