Manggarai Barat, NTT, baliilu.com – Kepedulian Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) terhadap korban bencana gempa di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Koster turun langsung menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Posko Pusdalops BPBD Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (20/8/2026).

Penyerahan disaksikan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan Bupati Manggarai Barat.

Gubernur Bali dua periode ini bertolak ke Labuan Bajo Manggarai Barat bersama Gubernur NTB  Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto.

Solidaritas Sunda Kecil untuk Korban Gempa Flores ditunjukkan Gubernur Koster, Gubernur NTB dan Pangdam IX. Pemerintah Provinsi Bali dan NTB bersinergi dengan Kodam IX/Udayana mengirimkan tim medis, logistik, serta melakukan asesmen kebutuhan warga di lokasi terdampak.

Kehadiran para pemimpin daerah yang memiliki ikatan historis Sunda Kecil ini diterima Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Mereka berkoordinasi dan bertindak cepat guna mempercepat pemulihan psikologis, akses dan infrastruktur warga terdampak. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali itu diharapkan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang terdampak langsung bencana.

Sebelumnya, Gubernur Koster merespons cepat mengirim bantuan tenaga medis, logistik bahan pokok, dan petugas BPBD Bali setelah mendengar gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT pada 15 Agustus 2026 lalu, dengan pusat gempa dilaporkan berada sekitar 30 kilometer timur laut Manggarai Barat.

Merespons bencana tersebut, Gubernur Wayan Koster langsung menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Gde Agung Teja untuk turun ke lapangan dan membantu penanganan korban. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti jajarannya.

Pada 18 Agustus 2026, Gubernur Koster mengutus Kepala BPBD Bali Agung Teja bersama jajaran bergerak menuju lokasi bencana dan menyerahkan bantuan logistik pada BPBD Kabupaten Ende untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Agung Teja bersama jajaran langsung membawa bantuan Logistik senilai Rp 150 juta. Bantuan telah disalurkan meliputi, detergen: 600 buah, sabun batang: 3.600 buah, shampoo: 12.600 saset,

pasta gigi: 3.655 buah, pembalut: 4.800 buah, mie instan: 6.000 buah, sikat gigi: 1.872 buah, tikar: 154 buah, air mineral: 100 dus, terpal: 100 buah, beras Bulog: 2.000 kilogram, beras Sakuran: 2.000 kilogram.

Langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan wujud nyata solidaritas antardaerah di tengah musibah. Dari Bali untuk NTT, kepedulian bergerak bersama membantu, menguatkan, dan memulihkan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah terus berkomitmen memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui akselerasi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta adopsi best practice tata kelola BUMD modern pada tiga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Denpasar, yang kali ini dilaksanakan di Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (PD Parkir), Jumat (21/8). Di hari yang sama, juga dilaksanakan di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.

Evaluasi ini dipimpin langsung Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar IB Alit Adhi Merta disambut Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan.

Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa mengatakan, tiga entitas BUMD yang menjadi fokus utama penguatan ini adalah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (Layanan Parkir), dan Perumda Pasar Sewakadarma.

Transformasi ini dirancang agar BUMD mampu menyelaraskan peran ganda sebagai penyedia pelayanan publik yang berkualitas sekaligus penggerak perekonomian daerah yang berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan GCG dinilai sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pemkot Denpasar menekankan kejelasan peran dan hubungan kerja pada tiga organ utama BUMD guna meminimalkan potensi konflik kepentingan yakni Pemilik Modal (KPM) yang diwakili oleh Walikota Denpasar yang berwenang menetapkan arah kebijakan, target kinerja, serta pengawasan strategis.

Kemudian Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan independen serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Direksi yang bertugas mengurus operasional BUMD secara profesional untuk kepentingan perusahan dan pelayanan masyarakat.

Penerapan GCG di Kota Denpasar berlandaskan enam prinsip utama: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Kemandirian, Kewajaran (Fairness), dan Pertanggungjawaban (Responsibility).

“Dengan penerapan Good Corporate Governance yang konsisten, didukung kepemimpinan yang profesional serta pengawasan yang efektif, BUMD akan mampu tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (Smart Mobility) terdapat beberapa hal yang digarisbawahi. Yakni, mengakselerasi digitalisasi seluruh titik parkir, menerapkan pembayaran non-tunai (cashless/QRIS) untuk mencegah kebocoran pendapatan, serta mengintegrasikan ekosistem transportasi kota (park & ride, parkir gedung, dan kawasan).

Dalam merumuskan langkah perbaikan, Kota Denpasar memetik pelajaran (lesson learned) dari kesuksesan BUMD peraih TOP BUMD Awards 2025, seperti Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Indramayu, Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Kunci sukses dari BUMD terbaik tersebut mencakup konsistensi GCG, digitalisasi layanan pelanggan, efisiensi operasional, peningkatan kompetensi SDM, serta inovasi pengembangan bisnis.

Tahapan Roadmap Transformasi 3 Tahun

Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program, Pemkot Denpasar menyusun peta jalan (roadmap) penguatan BUMD.

Yakni 0 – 100 Hari (Diagnosis), Audit kesehatan BUMD, pemetaan aset, bisnis, SDM, dan risiko, serta penetapan KPI awal. Kemudian 1 Tahun (Transformasi), Digitalisasi proses dan layanan, efisiensi biaya, perbaikan SOP, serta penguatan budaya kerja. Dan 2 – 3 Tahun (Ekspansi), Scale-up unit bisnis baru, perluasan kemitraan investasi, serta integrasi digital penuh untuk peningkatan PAD.

Seluruh progres transformasi ini akan dipantau secara berkala melalui BUMD Performance Management System (Dashboard Terintegrasi) yang mencakup indikator Keuangan, Operasional, Pelayanan, Manajemen Risiko, dan Transformasi Digital.

Sementara Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan bersama jajaran menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, khususnya dalam pembenahan organisasi, penguatan sistem kinerja, penataan pengelolaan pasar serta pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Untuk itu Perumda Bhukti Praja Sewakadharma (BPS) Kota Denpasar menggelar kegiatan pembinaan dan penguatan pelayanan bagi ratusan petugas juru parkir (jukir) di wilayah Kota Denpasar.

Dimana pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor jasa parkir. Pelayanan yang prima dan humanis menjadi kunci utama dalam membangun citra positif serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola parkir di Kota Denpasar.

“Melalui kegiatan pembinaan berkala ini, Perumda BPS Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme para petugas parkir guna mendukung kenyamanan ketertiban lalu lintas serta optimalisasi pendapatan daerah,” ungkapnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar terus memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana yang dibuka Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, di Gedung Santi Graha Denpasar, Jumat (21/8).

Kegiatan yang menyasar kader PKK tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kota Denpasar tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan keluarga dalam melakukan penanganan awal serta menghadapi potensi bencana, khususnya dalam skala rumah tangga.

Turut hadir Ketua Koordinator Pokja IV TP PKK Kota Denpasar, Ida Ayu Widnyani Wiradana, Sekretaris II TP PKK Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, serta undangan lainnya. Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ni Made Yanthi Ari Agustini dari BPBD Provinsi Bali, Noeheri Suwignjo Putra dari TP PKK Kota Denpasar, serta Ayu Paramita Antari selaku psikolog.

Dalam sambutannya, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menjelaskan bahwa Sosialisasi Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2026 merupakan salah satu implementasi program unggulan Pokja IV TP PKK yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.

Dikatakannya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi gerakan program Pokja IV sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK X. Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Denpasar berupaya memberikan acuan bagi Pokja IV PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam menyusun serta mengembangkan program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap kader PKK dapat memperoleh pemahaman dan acuan yang lebih baik untuk menyusun program kerja di wilayah masing-masing. Selanjutnya, program tersebut dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan program TP PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan,” ujar Ayu Kristi.

Pihaknya menambahkan, penguatan tersebut dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kesehatan, perencanaan sehat dan kesiapsiagaan bencana, serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan. Karenanya, materi yang disampaikan para narasumber diharapkan mampu menambah wawasan kader PKK. Sehingga Program Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pendukung yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat.

“Penguatan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Kami berharap melalui program ini dapat terwujud keluarga dan masyarakat yang mandiri, peduli terhadap kesehatan, sadar lingkungan, serta memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk bencana, baik bencana di lingkungan rumah tangga maupun bencana alam,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris II TP PKK Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari, menjelaskan bahwa peran PKK sangat strategis karena memiliki jejaring yang menjangkau langsung hingga tingkat keluarga melalui kelompok Dasa Wisma.

“Kita harus memastikan setiap keluarga di Denpasar memiliki pemahaman tentang risiko bencana di wilayahnya. Melalui program ini, kader PKK diharapkan dapat berperan aktif dalam mendata keluarga rentan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menyiapkan kebutuhan dasar dalam kondisi darurat, termasuk tas siaga bencana di rumah,” ujar Sri Utari.

Lebih lanjut, Sri Utari menegaskan bahwa sinergi antara TP PKK dengan berbagai pihak, termasuk BPBD dan fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Selain kesiapsiagaan bencana, penguatan kesehatan keluarga juga menjadi fondasi utama dalam membangun ketangguhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Denpasar diharapkan semakin memperkuat peran kader sebagai penggerak di tengah masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Program ini bukan hanya tentang bagaimana kita tanggap ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana membangun keluarga yang sehat dan tangguh dalam menghadapi dampak pascabencana. Melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta kesiapan dukungan sosial di masyarakat, kita berharap warga Denpasar dapat memiliki kemampuan untuk pulih dan bangkit lebih cepat,” pungkasnya. (eka/bi)