Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali turun langsung memantau upaya percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengunjungi Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kamis (15/10/2026) siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah-langkah percepatan distribusi yang telah disepakati bersama Pertamina berjalan optimal sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali dapat segera terurai.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Koster diterima Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Pertemuan difokuskan pada evaluasi ketersediaan stok BBM, kelancaran distribusi dari depo ke SPBU, serta efektivitas langkah-langkah penanganan antrean yang telah dilaksanakan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM harus diimbangi dengan kecepatan dan pemerataan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu, ia meminta Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM, tidak hanya di Denpasar dan Badung, tetapi juga di wilayah Tabanan, Gianyar, serta daerah lainnya.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Polda Bali guna membantu pengawalan armada tangki BBM dari depo menuju SPBU.

“Saya juga minta bantuan Polda Bali untuk mengawal pergerakan truk tangki agar lebih cepat,” ujar Koster.

Selain mempercepat distribusi, Gubernur Koster meminta Pertamina terus mengevaluasi efektivitas berbagai langkah penanganan antrean, termasuk uji coba pelayanan BBM menggunakan wadah berkapasitas tertentu sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU.

Menurutnya, langkah penanganan harus berorientasi pada percepatan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban.

Apabila antrean belum menunjukkan penurunan yang signifikan, pemerintah bersama Pertamina akan mengevaluasi kemungkinan penerapan langkah tambahan, termasuk opsi pengaturan pembelian BBM. Namun, opsi tersebut masih sebatas bahan pertimbangan dan belum menjadi kebijakan yang ditetapkan.

“Proses distribusi dan penguraian antrean menjadi fokus kita karena stok relatif aman,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Bali.

Ia mengungkapkan, kendala dalam proses sandar kapal pada 11 Oktober lalu sempat memengaruhi kelancaran pasokan BBM. Meski demikian, Pertamina terus melakukan penambahan stok dan mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.

Menurut Mars Ega, kondisi stok di SPBU secara bertahap menunjukkan peningkatan, meskipun masih terdapat sejumlah lokasi yang mengalami kekosongan.

“Kami optimistis mendekati situasi normal,” ujarnya.

Terkait ketersediaan pasokan, Mars Ega melaporkan bahwa tambahan sekitar empat juta liter BBM dijadwalkan tiba di Depo Pesanggaran pada Kamis sore hingga malam. Sementara itu, stok BBM di Depo Manggis tercatat sekitar 6,3 juta liter.

Pertamina juga mempercepat pemindahan pasokan dari Depo Manggis ke Pesanggaran untuk mendukung kebutuhan distribusi, khususnya di wilayah Bali bagian selatan. Dengan tambahan pasokan tersebut, stok BBM di Pesanggaran diproyeksikan mencapai sekitar lima juta liter.

Selain itu, sebanyak 16 juta liter Pertalite dijadwalkan tiba pada Jumat (16/10/2026). Kapal pengangkut BBM tersebut dilaporkan masih berada di perairan Madura. Pasokan berikutnya sebanyak 32 juta liter Pertalite juga dijadwalkan tiba pada Sabtu (17/10/2026).

Kedatangan pasokan secara bertahap tersebut diharapkan semakin memperkuat ketersediaan BBM sekaligus mendukung percepatan pemulihan distribusi ke seluruh SPBU yang membutuhkan.

Dari sisi operasional, Pertamina telah menambah delapan mobil tangki untuk mempercepat pengiriman BBM dari depo ke SPBU. Dengan penambahan tersebut, sebanyak 40 mobil tangki dikerahkan untuk melayani 92 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung.

Penambahan armada ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan frekuensi pengiriman BBM sehingga pengisian kembali stok di SPBU dapat dilakukan lebih cepat.

Pertamina juga mulai menguji coba skema pelayanan BBM menggunakan wadah berkapasitas tertentu di tiga SPBU.

Dalam uji coba tersebut, disiapkan wadah berkapasitas empat liter untuk kebutuhan sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Pertamina akan mengevaluasi efektivitas serta aspek keselamatan penerapan skema tersebut sebelum mempertimbangkan perluasannya ke SPBU lainnya.

Seusai pertemuan, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina Patra Niaga melanjutkan peninjauan ke SPBU di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan, untuk melihat langsung kondisi antrean dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Di lokasi tersebut, Gubernur menyapa sejumlah warga yang telah mengantre sejak pagi. Ia juga memantau penerapan skema pelayanan menggunakan wadah berkapasitas tertentu yang tengah diuji coba Pertamina.

Kepada warga yang sedang mengantre, Koster meminta agar tetap bersabar sembari memastikan bahwa berbagai upaya percepatan distribusi terus dilakukan.

“Sabar ya, sabar. Stok kita sudah makin banyak,” ujar Koster kepada salah seorang warga.

Melalui pemantauan langsung dan koordinasi berkelanjutan dengan Pertamina serta aparat kepolisian, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong percepatan pemulihan distribusi BBM agar pelayanan di SPBU kembali lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pimpinan daerah, mendampingi serta membantu masyarakat yang tertahan dalam antrian Bahan Bakar Minyak (BBM), Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menginstruksikan pengerahan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung ke 38 titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di enam kecamatan di wilayah Badung pada Kamis (15/10/2026).

Di bawah arahan langsung Bupati dan Wakil Bupati Badung, para petugas disiagakan di area SPBU untuk memantau situasi kelancaran lalu lintas serta menjaga kondisi fisik masyarakat selama menunggu giliran pengisian BBM.

Pimpinan Kabupaten Badung menyadari bahwa keterlambatan pasokan BBM berdampak langsung pada aktivitas harian warga, mulai dari pekerja, pelaku usaha kecil, hingga penyedia jasa transportasi. Oleh karena itu, perhatian dan uluran tangan sederhana dengan mendistribusikan air mineral dan snack yang diharapkan dapat sedikit meredakan kelelahan warga di tengah situasi sulit tersebut.

Aksi pendampingan ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Kecamatan Abiansemal, Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, Mengwi, hingga Petang. Pantauan langsung di SPBU Kapal misalnya, pengerahan personil dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana bersama Kadis Komunikasi dan Informatika, Kadis Kesehatan, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat Mengwi dan Lurah Kapal.

Selain memberikan bantuan logistik ringan, pimpinan daerah mengarahkan seluruh jajaran untuk memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan ketertiban lalu lintas di sekitar SPBU. Pemkab Badung melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP, bersinergi dengan unsur TNI dan Polri guna memastikan situasi di lapangan tetap kondusif.

Ditemui di SPBU Kapal, Mengwi, Asisten Wayan Wijana menerangkan, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati agar seluruh jajaran mengedepankan pendekatan yang ramah, santun, dan humanis selama menjalankan tugas pelayanan. Pimpinan Badung turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tertib mengantri, dan saling menghormati antar pengguna jalan hingga situasi kembali kondusif.

Sementara pembagian logistik berupa nasi bungkus dan air mineral, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi antrian BBM.

“Bantuan kecil dari Pemkab Badung ini kami harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sudah cukup lama mengantri. Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian, terutama dalam hal kesehatan, keamanan, dan kenyamanan selama menunggu,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkab Badung telah mensiagakan petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan DLHK untuk mendukung kelancaran situasi di lapangan. Ambulance beserta petugas kesehatan juga disiapkan guna memberikan pertolongan apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kami telah menyiagakan ambulance dan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan jika ada gangguan kesehatan dari masyarakat,” tambahnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., hadir memenuhi undangan Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dalam rangka membahas rencana konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung terkait sejumlah hal yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu di daerah, termasuk pendataan dan pendaftaran pura. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung I Made Ponda Wirawan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Satria, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Badung I Gde Surya Kurniawan. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung I Made Subawa.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah pentingnya pendaftaran pura untuk memperoleh tanda daftar dari Kementerian Agama. Tanda daftar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi dan pendataan di tingkat pusat, tetapi juga menjadi salah satu persyaratan penting untuk mempermudah akses bantuan pemerintah bagi pura yang membutuhkan.

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., menjelaskan bahwa proses pendaftaran pura sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga terjadi penumpukan permohonan yang jumlahnya mencapai hampir 20.000. Pihaknya terus berupaya mempercepat penyelesaian permohonan agar pengempon pura dapat memperoleh tanda daftar sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya kita sama-sama ingin mempermudah dan mencoba mempercepat akses para pengempon pura yang mendaftarkan puranya untuk mendapatkan tanda daftar. Pentingnya pendaftaran ini bukan hanya untuk mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Medan, ketika pengajuan bantuan hampir Rp 11 miliar telah disetujui Presiden, tetapi mengalami kendala karena tidak tersedianya penerima yang memiliki tanda daftar. Akibatnya, pengajuan tersebut harus direvisi menjadi Rp 700 juta. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kelengkapan administrasi dan pendataan pura agar penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai persyaratan.

Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa hingga 12 Oktober 2026, pihaknya telah menyelesaikan lebih dari 20.000 permohonan. Sementara itu, khusus di Kabupaten Badung, masih terdapat sekitar 400 permohonan yang belum diproses. Percepatan pelayanan diharapkan dapat membantu para pengempon pura dalam melengkapi administrasi dan memperoleh kepastian proses pendaftaran.

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyambut baik informasi dan penjelasan yang disampaikan Dirjen Bimas Hindu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Badung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan, program serta kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan umat Hindu dan pelaksanaan urusan keagamaan di daerah.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan rencana konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung dapat berjalan secara terarah, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Badung dan Kementerian Agama dalam mendukung tertib administrasi pura serta mempermudah akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (gs/bi)