Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar aksi bersih-bersih pantai sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di empat lokasi, yakni Pantai Kubujati, Pantai Penarukan, Pantai YPUH, dan Pantai Camplung, Jumat (12/6).

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Gede Suratanaya, menjelaskan bahwa kegiatan bersih pantai ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sebelumnya dipusatkan di Danau Tamblingan. Setelah kegiatan utama tersebut, pemerintah daerah diminta melaksanakan aksi kebersihan di berbagai lokasi, seperti pantai, sungai, pasar, dan ruang publik lainnya.

“Di Kabupaten Buleleng, kami memilih melaksanakan kegiatan di empat pantai sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir,” ujarnya.

Aksi bersih pantai ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), TNI/Polri, kalangan akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menangani persoalan sampah. Ia menegaskan bahwa permasalahan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa kepedulian dan ikut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya mengandalkan pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup,” imbuhnya

Lebih lanjut, Sekdis Suratanaya menyampaikan bahwa berbagai program pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya ditandai dengan menurunnya volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala secara bertahap.

Melalui kegiatan bersih pantai ini, DLH Buleleng berharap tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengelola sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah sebelum dibuang. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar kegiatan Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di seluruh Indonesia mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di satuan jajaran TNI sebagai wujud sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI dalam membangun semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui momentum pesta olahraga sepak bola terbesar di dunia.

Program Nobar Kebangsaan ini akan diselenggarakan di berbagai satuan jajaran TNI, mulai dari tingkat Kodam, Koarmada, Kodaeral, Kodau, Koopsud, Korem, Kodim, Lanal, Lanud, Koramil hingga Posal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain menjadi sarana hiburan yang sehat dan edukatif bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf. Amrizal Nasution, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa di wilayah Kodam IX/Udayana, pelaksanaan Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 akan digelar di seluruh jajaran Kodim hingga Koramil dan terbuka bagi masyarakat umum.

“Kegiatan Nobar Kebangsaan ini merupakan wadah untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga untuk hadir dan menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 bersama-sama dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh semangat persaudaraan,” ujar Kapendam.

Lebih lanjut, Kapendam menjelaskan bahwa penyediaan sarana pendukung pelaksanaan nobar, termasuk keterlibatan UMKM di lokasi kegiatan, akan dikoordinasikan oleh masing-masing satuan penyelenggara hingga tingkat Koramil, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Terkait kode batang (barcode) yang tercantum pada materi publikasi kegiatan, Kolonel Amrizal menerangkan bahwa barcode tersebut merupakan akses pendaftaran bagi penyelenggara Nobar Piala Dunia 2026. Hal ini merupakan bagian dari program resmi TVRI bertajuk “Nonton Bareng Bola Gembira”, yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, baik lokasi komersial maupun non-komersial, untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan nonton bersama secara resmi di seluruh Indonesia.

Kapendam IX/Udayana juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Piala Dunia 2026 sebagai sarana memperkuat rasa persatuan dan mempererat hubungan emosional antara TNI dan rakyat.

“Ayo kita nonton bola gembira bersama-sama TNI. Mari jadikan momentum Piala Dunia 2026 sebagai ajang mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan memperkuat persatuan bangsa,” imbau Kolonel Amrizal Nasution.

Melalui kegiatan Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 ini, diharapkan tercipta ruang interaksi yang positif antara TNI dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, solidaritas, dan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Bedah Buku Seri I bertajuk Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia, karya Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., pada Jumat (12/6/2026), di Kerthasabha Convention Hall, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, politik hukum, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan diikuti oleh jajaran KPU kabupaten/kota se-Bali, sivitas akademika, serta mahasiswa Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Pendidikan Nasional.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa kegiatan bedah buku merupakan ruang pembelajaran yang penting bagi jajaran penyelenggara pemilu dan kalangan akademik. Pemahaman terhadap konstitusi dan dinamika politik hukum diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak hanya diperlukan pada saat pemungutan suara, tetapi juga dalam membangun kesadaran politik, mengawasi proses pemilu, serta menolak praktik-praktik yang dapat merusak integritas demokrasi.

Diskusi bedah buku dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini. Selain menghadirkan penulis buku, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., kegiatan tersebut menghadirkan dua panelis, yakni Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., dan Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP.

Dalam pemaparannya, Prof. Palguna menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tegaknya konstitusi dan memastikan penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap sejalan dengan cita-cita demokrasi. Kedudukan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional.

Dr. Jimmy Z. Usfunan menyoroti pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian persoalan kepemiluan. Ia juga membahas prinsip judicial restraint, yaitu kehati-hatian hakim dalam menggunakan kewenangannya agar putusan pengadilan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengganggu keseimbangan antarlembaga negara.

Sementara itu, Dr. Kadek Dwita Apriani membahas tantangan budaya demokrasi, terutama berkaitan dengan politik uang dan partisipasi politik masyarakat. Ia mengutip hasil penelitian tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 56 persen responden dalam penelitian tersebut masih memaklumi praktik politik uang. Temuan itu menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui pembenahan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan politik hukum, tantangan integritas pemilu, serta upaya mengatasi apatisme politik di kalangan Generasi Z.

Dari pembahasan tersebut, terdapat tiga gagasan utama yang dapat dicatat. Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi penting sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Kedua, dinamika politik hukum berpengaruh besar terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan. Ketiga, demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga yang berintegritas serta warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata kepada narasumber dan panelis, dilanjutkan dengan foto bersama.

Melalui Bedah Buku Seri I, KPU Provinsi Bali berharap ruang dialog antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan mahasiswa dapat terus dikembangkan. Forum tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga konstitusi, integritas pemilu, dan kualitas demokrasi di Indonesia. (gs/bi)