Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dalam Pandangan Umumnya, Fraksi PDI-P DPRD Bali Apresiasi Penjelasan Gubernur Terkait 5 Ranperda Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

de
Pemadangan Umum Fraksi PDI-P Bali dibacakan Drs. I Nyoman Laka. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan pandangan umumnya terkait 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali pada Rapat Paripurna Ke- 36 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, pada Senin, 22 November 2021, di Gedung Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Kelima ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali; Pembentukan Perseroan Daerah Pembanguan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung; Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali; dan Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkopimda Bali, Sekda dan Jajaran OPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali. Pemadangan Umum Fraksi PDI-P Bali dibacakan Drs. I Nyoman Laka.

Mengawali pandangan umum Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Bali, Nyoman Laka menyampaikan bahwa Gubernur Bali pada Rapat Paripurna Ke-34 Masa Persidangan III Tahun 2021, Senin 15 November 2021 telah menyampaikan penjelasan terkait dengan 5 Ranperda yang menjadi prioritas menjelang akhir tahun 2021. Pembentukan 5 Ranperda ini merupakan langkah kebijakan regulasi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali untuk menjadi dasar dalam mengoptimalisasikan kewenangan dan tugas pemerintahan, utamanya melaksanakan visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, memberikan apresiasi sehubungan dengan penjelasan Gubernur Bali mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

‘’Setelah memperhatikan dengan cermat, kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah saudara Gubernur untuk melakukan kebijakan strategis untuk meningkatkan capaian target indikator makro pembangunan daerah dengan memperhatikan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian, aksebilitas untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda desa untuk meningkatkan SDM juga layak diperhatikan untuk menaikkan indikator capaian bidang pendidikan. Konteks lain yang perlu diperhatikan dalam RPJMD adalah relasi sosial kemasyarakatan, dimana di sektor layanan bidang kesehatan masyarakat cukup baik. Ketersediaan fasilitas kesehatan hingga pedesaan tercukupi. Persoalan yang banyak muncul adalah jaminan kesehatan dan layanan kesehatan pengguna BPJS. Pemerintah perlu membangun tema-tema layanan kesehatan yang baik, inovatif, yang sesuai dengan konteks layanan kesehatan yang memberikan aksebilitas pada semua pengguna dengan basis hak layanan pasca-pandemi Covid-19, dan kebijakan daerah dalam menetapkan sektor pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pertumbuhan UMKM, pembukaan lapangan kerja baru, hingga aksesbilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial,’’ papar Laka.

Terkait Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dalam mewujudkan kepariwisataan Bali yang dinamis dan sustainable, diperlukan adanya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dengan berbasis teknologi digital, Fraksi PDI-P berpendapat, kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik dengan mulai diterapkan di pariwisata berbasis  digital tourism.

Saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Dengan kata lain, langkah Pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggaet wisatawan mancanegara, dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pascapandemi Covid-19.

Mendukung langkah Gubernur melalui strategi digital tourism dengan memperhatikan peningkatan pada layanan internet dan wifi,  berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.

‘’Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni di bidangnya,’’ ujarnya.  

Terkait, Ranperda tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, Nyoman Laka memaparkan Fraksi PDI-P sangat mengapresiasi dan berpendapat  bahwa pembangunan    dan    pengembangan    Pusat Kebudayaan Bali dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan  daerah  serta kehidupan  Krama  Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala sehingga perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan  profesional dalam bentuk perusahaan perseroan daerah (perseroda), pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) sedianya dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, Selain untuk memperoleh laba dan atau keuntungan, BUMD juga harus memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

Selanjutnya mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali berpendapat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan pada UU 23/2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali, dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali adalah suatu langkah yang sangat optimis dan visioner berani dilakukan oleh Gubernur untuk menjaga sistem kehidupan yang didasarkan pada nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali dan taksu Bali sebagai bentuk kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali.

Oleh karena itu Fraksi PDI-P mendukung pembentukan Raperda Provinsi Bali tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali sebagai payung hukum yang memadai bagi Pemerintah Provinsi Bali dan peran aktif Krama Bali dalam bergotong-royong melindungi lingkungan alam dan budaya Bali. Pengaturannya didasarkan pada asas keadilan, proporsionalitas, kewajaran, transparansi, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan.

‘’Marilah kita bergotong-royong dan harus bergerak kembali dengan memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya lokal yang kita punya, sebagai sumber kehidupan dan unsur dalam pengembangan ekonomi Bali. Agar ekonomi kita bisa tumbuh dari kekayaan alamnya sendiri,’’ kata Nyoman Laka. (eka/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Pemelaspasan Padmasana RSUD Singasana

Tekankan Makna Yadnya dan Pelayanan Preventif

Loading

Published

on

By

karya RSUD Singasana
HADIRI KARYA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Karya Pemelaspasan Agung lan Ngenteg Linggih Ring Padmasana RSUD Singasana, Jumat (1/5). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Karya Pemelaspasan Agung lan Ngenteg Linggih ring Padmasana RSUD Singasana, Jumat (1/5). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Tabanan, Asisten II, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, serta Direktur Utama RSUD Singasana berserta staf.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya pelaksanaan yadnya sebagai bagian dari warisan leluhur yang sarat makna filosofis. Ia menyampaikan bahwa prosesi ngupasaksi yadnya yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, dipuput oleh Ida Sang Sulinggih, serta disaksikan oleh unsur pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, yadnya bukan sekadar ritual, tetapi memiliki esensi spiritual yang mendalam dan menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hidup. Ia menilai karya yang dilaksanakan oleh manajemen RSUD Singasana telah mencerminkan yadnya yang satwika, utama, dan dilandasi ketulusan.

“Hari ini kita datang berkumpul bersama melaksanakan ngupasaksi yadnya yang sudah berjalan dengan baik. Dipuput oleh sang sulinggih, disaksikan oleh pemerintah dan masyarakat, artinya karya ini sudah dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan memenuhi unsur tri upa saksi, sehingga berjalan baik secara sekala dan niskala,” ujar Sanjaya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemahaman terhadap esensi yadnya perlu terus ditingkatkan oleh umat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam yadnya merupakan pedoman penting dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Selain itu, orang nomor satu di Tabanan itu juga berpesan kepada manajemen RSUD Singasana agar mampu mengedepankan pelayanan preventif dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi kesehatan sebagai langkah awal untuk mencegah penyakit sejak dari hulu.

“Kepada manajemen rumah sakit, saya berpesan agar pelayanan preventif lebih dikedepankan. Bagaimana cara agar masyarakat tetap sehat perlu terus disampaikan, sehingga pencegahan bisa dilakukan sejak dini, termasuk dalam penanganan kasus seperti stunting,” ujarnya. Ia menambahkan, ketika masyarakat pada akhirnya membutuhkan layanan rumah sakit, maka pelayanan yang diberikan harus tetap maksimal dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasien.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Singasana, I Wayan Doddy Setiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Bupati Tabanan terhadap pembangunan fasilitas spiritual di lingkungan rumah sakit. “Berdirinya Padmasana ini merupakan bentuk support dan komitmen Bapak Bupati. Kami sangat berterima kasih karena beliau selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur kesehatan dengan penguatan nilai spiritual,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Padmasana telah rampung pada akhir tahun 2025 dan diharapkan mampu mendukung keseimbangan sekala dan niskala dalam pelayanan kesehatan. “Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat kesembuhan pasien serta memberikan ketenangan bagi seluruh staf,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, pembangunan Padmasana di RSUD Singasana juga diresmikan langsung oleh Bupati Sanjaya yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pangdam IX/Udayana Pimpin Sertijab Pejabat Utama: Tekankan Inovasi, Profesionalisme

Sejumlah Pejabat Kodam IX/Udayana Diserahterimakan Termasuk Kapendam

Loading

Published

on

By

pangdam udayana
SERTIJAB: Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan tradisi laporan korps sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kodam IX/Udayana di Aula Supardi Makodam IX/Udayana, Denpasar, pada Jumat (1/5/2026). (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan tradisi laporan korps sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kodam IX/Udayana. Prosesi yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Supardi Makodam IX/Udayana, Denpasar, pada Jumat (1/5/2026).

Rotasi kepemimpinan ini mencakup sejumlah posisi penting, termasuk jabatan Kapendam IX/Udayana. Pangdam menegaskan bahwa regenerasi ini merupakan bagian esensial dari pembinaan organisasi untuk memastikan satuan tetap adaptif, segar, dan profesional dalam menghadapi dinamika wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

“Rotasi jabatan adalah upaya mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan dan kinerja satuan. Saya berharap seluruh pejabat baru mampu terus berinovasi serta meningkatkan profesionalisme guna kemajuan Kodam IX/Udayana,” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memberikan apresiasi tinggi kepada para pejabat lama atas dedikasi luar biasa yang telah diberikan. Beberapa jabatan yang diserahterimakan antara lain:

1). Aslog Kasdam IX/Udayana: Dari Kolonel Inf Ardi Sukatri, S.Sos., M.H. kepada Kolonel Inf Is Abul Rasi, S.E. 2). Kaifolahtadam IX/Udayana: Dari Kolonel Inf Komang Agus M.P., S.Sos. kepada Kolonel Inf Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I. 3). Kapendam IX/Udayana: Dari Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si. kepada Kolonel Inf Amrizal Nasution. 4). Dankikav KKA: Dari Kapten Kav Fredy Anggriawan, S.T.Han. kepada Kapten Kav Muhammad Azhar, S.Tr (Han).

Selanjutnya Pangdam juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru lainnya, yaitu Kolonel Inf Albertus Yostina David A. sebagai Kasrem 161/Wira Sakti, Kolonel Inf I Made Alit Yudana sebagai Kasrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf Ismulyono Triwidodo sebagai Kasipers Kasrem 161/Wira Sakti, Letkol Inf Jenris Yulmal Vinas sebagai Kasiintel Kasrem 163/Wira Satya, Letkol Inf Suratman, S.I.P. sebagai Kasiops Kasrem 163/Wira Satya, serta Letkol Inf Sutikno sebagai Kasipers Kasrem 162/Wira Bhakti.

Kegiatan Sertijab dan tradisi laporan korps ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi serta kesiapan Kodam IX/Udayana dalam menjawab berbagai tantangan tugas ke depan, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Menutup sambutannya, Pangdam IX/Udayana meneruskan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pentingnya dukungan seluruh elemen TNI terhadap program strategis nasional. Fokus utama adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan cerdas demi mewujudkan visi Generasi Emas 2045.

Terkait isu ketahanan nasional, Pangdam juga menyampaikan pesan penyejuk kepada masyarakat. “Masyarakat tidak perlu cemas terkait kebutuhan pokok, khususnya sektor energi. Saat ini kondisi dipastikan aman dan terkendali,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Danrindam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, Para Asisten Kasdam IX/Udayana, LO TNI A, LO TNI AU, Kasrem 163/WSA, Para Dan/Kabalakdam IX/Udayana, Ketua dan Wakil Ketua serta Pengurus Persit KCK PD IX/Udayana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Restorasi Suci Pura Agung Besakih Dimulai, Gubernur Koster Kembalikan Keagungan Parahyangan

Published

on

By

restorasi pura besakih
PELAKSANAAN NGERUAK: Gubernur Bali Wayan Koster menandai pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5), bertepatan dengan Rahina Purnama di kawasan Pura Banua Besakih, Rendang. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memulai langkah besar yang telah lama dirancangnya: Restorasi Kawasan Parahyangan di Pura Agung Besakih, pusat spiritual umat Hindu Bali sekaligus titik kosmologi Pulau Dewata.

Momentum sakral itu ditandai dengan pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5), bertepatan dengan Rahina Purnama di kawasan Pura Banua Besakih, Rendang.

Di hadapan para undangan di Wantilan Kesari Warmadewa Besakih, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan restorasi menyeluruh kawasan suci untuk mengembalikan bentuk, struktur, dan nilai asli Parahyangan sesuai pakem arsitektur Bali.

“Ini bukan pembangunan baru, bukan juga rehab biasa. Ini restorasi, membangun kembali dengan tetap mempertahankan keaslian,” tegasnya.

Dari Ketidakteraturan Menuju Harmoni Suci

Restorasi ini berangkat dari realitas lapangan yang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakteraturan. Mulai dari Kori Candi Bentar, penyengker, hingga palinggih, ditemukan perbedaan mencolok dalam material, warna, motif, hingga ukuran.

Material bangunan bervariasi, mulai batu padas, bata merah, hingga beton campuran semen dan pasir, dengan kualitas yang tidak seragam. Sebagian bangunan bahkan mengalami kerusakan, berlumut, dan tidak terawat.

“Secara keseluruhan tidak harmonis dan tidak mencerminkan keagungan kawasan suci dengan latar Gunung Agung,” ungkap Koster.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebelumnya tidak ada standar baku. Penataan bergantung pada kemampuan masing-masing daerah kabupaten/ kota maupun partisipasi umat, sehingga menghasilkan tampilan kawasan yang timpang.

Melalui restorasi ini, sebanyak total 30 titik suci (pelinggih) dimana 26 diantaranya merupakan areal unsur utama Pura Agung Besakih dan 4 lainnya pura pasemetonan, akan ditata ulang dengan prinsip utama: Mengembalikan ke arsitektur pakem Bali aslinya; Menggunakan material seragam dan berkualitas; Menyeragamkan ornamen sesuai karakter asli. Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi juga mengembalikan harmoni sekala dan niskala.

Proyek Rp 1 Triliun Lebih: Dari Parkir hingga Parahyangan

Restorasi Parahyangan merupakan tahap kedua dari penataan besar kawasan Besakih. Sebelumnya, pada tahap pertama, pemerintah telah menata palemahan melalui pembangunan gedung parkir, fasilitas umat, hingga kios pedagang.

Total anggaran yang digelontorkan untuk keseluruhan penataan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, dengan rincian penataan tahap pertama total sekitar Rp 911 miliar yang asalnya dari APBN sekitar 430 miliar dan sekitar Rp 480 miliar dari APBD Pemerintah Provinsi Bali. Menariknya, pembangunan tahap awal tetap berjalan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Kemudian pembangunan tahap II yang sudah juga dilaksanakan tahun 2025 dengan biaya 66 miliar, akan dituntaskan tahun 2026 dengan anggaran 203 miliar yang merupakan sharing anggaran bersama Pemkab Badung.

Namun bagi Koster, perubahan paling nyata justru dirasakan pada aspek akses dan parkir yang sebelumnya menjadi sumber persoalan klasik.

“Dulu krodit sekali. Kendaraan menumpuk, umat tidak bisa masuk, bahkan ada yang sembahyang dari jalan lalu pulang,” kenangnya.

Kini, dengan sistem parkir terpusat dan pengaturan berbasis kebijakan gubernur, kemacetan yang dulu kerap terjadi saat upacara besar nyaris tidak lagi ditemukan.

Restorasi Bukan Sekadar Proyek, Tapi Laku Spiritual

Lebih jauh, Koster menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan konstruksi biasa. “Ini linggih stana Ida Bhatara. Harus dikerjakan dengan rasa, dengan doa, tidak bisa asal bangun,” ujarnya.

Ia bahkan meminta seluruh kontraktor bekerja dengan kesadaran spiritual, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. “Jangan hanya mikir untung. Kalau kualitas dikurangi, hasilnya tidak baik. Ini tempat suci, bukan proyek biasa,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan keras agar tidak ada kompromi terhadap kualitas dalam proyek yang menyangkut kawasan suci.

Dari Warisan Leluhur Menuju Masa Depan Bali

Di balik proyek besar ini, tersimpan refleksi mendalam tentang Bali sebagai ruang sakral yang diwariskan para leluhur.

Koster mengingatkan bahwa Besakih bukan sekadar kawasan religius, melainkan bagian dari sistem kosmologi Bali, Madya Ning Bhuwana, yang terhubung dengan tatanan Padma Bhuwana, Catur Loka Pala, hingga Kahyangan Jagat.

“Bali ini bukan tanah biasa. Ini tanah yang disucikan oleh para leluhur. Kita hanya melanjutkan apa yang telah mereka rintis,” ujarnya.

Ia menegaskan, generasi saat ini memikul tanggung jawab untuk menjaga dan menyempurnakan warisan tersebut, sebelum nantinya diwariskan kembali ke generasi berikutnya. “Bali harus tetap ada sepanjang zaman, dengan kualitas yang semakin baik,” katanya.

Tahap Lanjutan: Akses Besar, Integrasi Infrastruktur Jalan

Tak berhenti pada Parahyangan, pemerintah juga telah menyiapkan tahap ketiga, yakni penataan akses menuju Besakih dari arah Bangli, Singaraja, Karangasem, dan Klungkung. Rencana ini mencakup: 2027: Perencanaan dan DED, 2028: Pembangunan, 2029: Penyelesaian.

Dengan sistem ini, perjalanan umat dari rumah hingga ke pura diharapkan menjadi satu pengalaman spiritual yang utuh, tertata, aman, dan nyaman.

Untuk Bali, Indonesia, dan Dunia

Koster menutup dengan penegasan bahwa restorasi Besakih bukan hanya untuk Bali semata. “Ini bukan hanya untuk Bali, tetapi untuk Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian tahap kedua pada November 2026, proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan keagungan Pura Agung Besakih sebagai jantung spiritual yang hidup, secara fisik maupun niskala.

Sebuah kerja besar yang bukan hanya membangun, tetapi menghidupkan kembali ruh suci warisan peradaban Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca