Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dalam Pandangan Umumnya, Fraksi PDI-P DPRD Bali Apresiasi Penjelasan Gubernur Terkait 5 Ranperda Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

de
Pemadangan Umum Fraksi PDI-P Bali dibacakan Drs. I Nyoman Laka. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan pandangan umumnya terkait 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali pada Rapat Paripurna Ke- 36 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, pada Senin, 22 November 2021, di Gedung Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Kelima ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali; Pembentukan Perseroan Daerah Pembanguan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung; Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali; dan Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkopimda Bali, Sekda dan Jajaran OPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali. Pemadangan Umum Fraksi PDI-P Bali dibacakan Drs. I Nyoman Laka.

Mengawali pandangan umum Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Bali, Nyoman Laka menyampaikan bahwa Gubernur Bali pada Rapat Paripurna Ke-34 Masa Persidangan III Tahun 2021, Senin 15 November 2021 telah menyampaikan penjelasan terkait dengan 5 Ranperda yang menjadi prioritas menjelang akhir tahun 2021. Pembentukan 5 Ranperda ini merupakan langkah kebijakan regulasi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali untuk menjadi dasar dalam mengoptimalisasikan kewenangan dan tugas pemerintahan, utamanya melaksanakan visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, memberikan apresiasi sehubungan dengan penjelasan Gubernur Bali mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

‘’Setelah memperhatikan dengan cermat, kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah saudara Gubernur untuk melakukan kebijakan strategis untuk meningkatkan capaian target indikator makro pembangunan daerah dengan memperhatikan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian, aksebilitas untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda desa untuk meningkatkan SDM juga layak diperhatikan untuk menaikkan indikator capaian bidang pendidikan. Konteks lain yang perlu diperhatikan dalam RPJMD adalah relasi sosial kemasyarakatan, dimana di sektor layanan bidang kesehatan masyarakat cukup baik. Ketersediaan fasilitas kesehatan hingga pedesaan tercukupi. Persoalan yang banyak muncul adalah jaminan kesehatan dan layanan kesehatan pengguna BPJS. Pemerintah perlu membangun tema-tema layanan kesehatan yang baik, inovatif, yang sesuai dengan konteks layanan kesehatan yang memberikan aksebilitas pada semua pengguna dengan basis hak layanan pasca-pandemi Covid-19, dan kebijakan daerah dalam menetapkan sektor pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pertumbuhan UMKM, pembukaan lapangan kerja baru, hingga aksesbilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial,’’ papar Laka.

Terkait Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dalam mewujudkan kepariwisataan Bali yang dinamis dan sustainable, diperlukan adanya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dengan berbasis teknologi digital, Fraksi PDI-P berpendapat, kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik dengan mulai diterapkan di pariwisata berbasis  digital tourism.

Saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Dengan kata lain, langkah Pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggaet wisatawan mancanegara, dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pascapandemi Covid-19.

Mendukung langkah Gubernur melalui strategi digital tourism dengan memperhatikan peningkatan pada layanan internet dan wifi,  berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.

‘’Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni di bidangnya,’’ ujarnya.  

Terkait, Ranperda tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, Nyoman Laka memaparkan Fraksi PDI-P sangat mengapresiasi dan berpendapat  bahwa pembangunan    dan    pengembangan    Pusat Kebudayaan Bali dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan  daerah  serta kehidupan  Krama  Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala sehingga perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan  profesional dalam bentuk perusahaan perseroan daerah (perseroda), pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) sedianya dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, Selain untuk memperoleh laba dan atau keuntungan, BUMD juga harus memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

Selanjutnya mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali berpendapat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan pada UU 23/2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali, dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali adalah suatu langkah yang sangat optimis dan visioner berani dilakukan oleh Gubernur untuk menjaga sistem kehidupan yang didasarkan pada nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali dan taksu Bali sebagai bentuk kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali.

Oleh karena itu Fraksi PDI-P mendukung pembentukan Raperda Provinsi Bali tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali sebagai payung hukum yang memadai bagi Pemerintah Provinsi Bali dan peran aktif Krama Bali dalam bergotong-royong melindungi lingkungan alam dan budaya Bali. Pengaturannya didasarkan pada asas keadilan, proporsionalitas, kewajaran, transparansi, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan.

‘’Marilah kita bergotong-royong dan harus bergerak kembali dengan memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya lokal yang kita punya, sebagai sumber kehidupan dan unsur dalam pengembangan ekonomi Bali. Agar ekonomi kita bisa tumbuh dari kekayaan alamnya sendiri,’’ kata Nyoman Laka. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bunda Rai Perkuat Sinergi dengan TP PKK Provinsi Bali, Aksi Bergerak dan Berbagi Tahap II Sasar Tiga Kecamatan di Tabanan

Published

on

By

Ketua TP PKK Rai Wahyuni Sanjaya menghadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II bersama TP PKK Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
HADIRI AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, saat hadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Komitmen memperkuat kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara TP PKK Kabupaten Tabanan dan TP PKK Provinsi Bali. Pagi itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, hadir langsung dalam Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7), sekaligus mempertegas sinergi lintas daerah dalam menghadirkan manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan tersebut merupakan program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali dan dilaksanakan secara terpadu di tiga lokasi, yakni Wantilan Pura Luhur Pucak Padang Dawa, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Wantilan Pura Luhur Pucak Petali, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, serta Wantilan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, pada kesempatan itu diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata. Turut hadir jajaran pengurus TP PKK Provinsi Bali, kepala perangkat daerah terkait Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan, Plt. Camat Baturiti, Camat Penebel dan Camat Kerambitan, serta Ketua TP PKK kecamatan terkait dan juga para Perbekel desa setempat.

Sebanyak 50 penerima bantuan di masing-masing lokasi menjadi sasaran kegiatan yang terdiri atas 10 lansia, 10 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), 10 penyandang disabilitas, 10 balita gizi kurang, dan 10 kader PKK kurang mampu. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras, telur, susu, biskuit, snack gandum, kopi, gula pasir, minyak goreng, susu bagi ibu hamil dan balita, serta tambahan multivitamin.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan umum dan dokter spesialis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan RS Bali Mandara dan puskesmas setempat, pelayanan vaksinasi rabies, serta demo memasak pangan bergizi oleh Bali Chef Community bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Mewakili sambutan Ketua TP PKK Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Tabanan atas sinergi yang telah terjalin sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran yang telah bersinergi menyediakan tempat dan menghadirkan para penerima manfaat. Melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta mampu membangkitkan semangat gotong-royong dan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 4,5 ton beras, 9.000 butir telur, dan 300 kotak susu. Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga terus menggulirkan berbagai program lain sepanjang tahun 2026, di antaranya Pasar Rakyat, Kulkul PKK dan Posyandu, hingga rangkaian lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas masyarakat.

Sementara itu, Bunda Rai menyampaikan rasa syukur atas kembali terlaksananya Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kolaborasi antara TP PKK Kabupaten Tabanan dengan TP PKK Provinsi Bali menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dalam menghadirkan pelayanan dan kepedulian bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta seluruh jajaran atas perhatian dan bantuan yang kembali diberikan kepada masyarakat Tabanan. Program ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menghadirkan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan, vaksinasi rabies, hingga edukasi melalui demo memasak yang tentunya memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap Bunda Rai.

Lebih lanjut, Bunda Rai menjelaskan bahwa TP PKK Kabupaten Tabanan selama ini juga secara konsisten melaksanakan program aksi sosial yang menyasar masyarakat di seluruh kecamatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun dan terus diselaraskan dengan program prioritas TP PKK Provinsi Bali agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Menurutnya, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026, TP PKK Kabupaten Tabanan juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan, di antaranya Lomba Aku Hatinya PKK, Lomba Memasak Pangan Lokal, dan Lomba Karaoke yang akan diikuti seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan pada Agustus mendatang sebagai upaya meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara TP PKK Provinsi Bali, TP PKK Kabupaten Tabanan, dan seluruh pihak terkait, kami optimistis semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, sehingga kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat Tabanan dapat terus meningkat,” tutup Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua WHDI Badung Hadiri “Karya Melaspas“ Pura Gunung Sari Bongkasa

Published

on

By

Ketua WHDI Yunita Alit Sucipta menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Desa Bongkasa, Badung.
HADIRI KARYA: Ketua WHDI Kabupaten Badung, Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Jumat (17/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud bakti dan komitmen dalam mendukung pelestarian adat, agama, dan budaya, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri langsung rangkaian upacara (karya) Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (17/7).

Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Yunita Alit Sucipta mengapresiasi tinggi semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat Desa Bongkasa dalam menyelenggarakan karya suci ini. Ia mendoakan agar seluruh rangkaian upacara dapat berjalan dengan lancar, labda karya, dan membawa kedamaian bagi masyarakat.

“Semoga karya Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari ini berjalan lancar (memargi antar, labda karya sidaning paripurna). Kita berdoa bersama agar seluruh krama dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga jagat Tanggayuda, Bongkasa, Badung, dan Bali pada umumnya senantiasa dianugerahi kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan (gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja),” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian sarana spiritual masyarakat, diserahkan pula dana bantuan hibah senilai Rp 300.000.000. Dana ini diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan upacara di Pura Gunung Sari.

Sementara itu, Manggala Karya Pura Gunung Sari, I Wayan Sunarta, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran dudonan (rangkaian) karya serta sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa upacara ini di-emong oleh 19 Kepala Keluarga (KK) Krama Pengempon Pura Gunung Sari.

Lebih lanjut, I Wayan Sunarta memaparkan bahwa Pura Gunung Sari sebelumnya telah menerima bantuan fasilitas fisik senilai Rp 1,1 miliar dari Pemkab Badung melalui dana BKK APBD untuk pembangunan dan perbaikan sarana pura.

“Tahun 2026 ini, Pemkab Badung kembali menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan khusus untuk mendukung pembiayaan upacara/aci di pura ini. Kami atas nama krama pengempon Pura Gunung Sari mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Badung, Ibu Yunita Alit Sucipta, serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan mengawal bantuan ini sehingga pujawali dan karya dapat terlaksana dengan baik,” ungkap I Wayan Sunarta.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Adat, PLT Camat Abiansemal beserta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Bongkasa beserta jajaran, penglingsir Puri, penglingsir Griya, pengempon Pura Gunung Sari, serta tokoh pemuda (yowana) setempat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Badung Jadi Percontohan Nasional, Bupati Adi Arnawa Dorong Penyempurnaan SIPD dan Skema Pembiayaan Daerah

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa menghadiri rapat pemutakhiran dan integrasi proses bisnis pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dalam SIPD RI di Kuta.
HADIRI RAPAT: Bupati Wayan Adi Arnawa saat hadiri Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Momentum itu dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7).

Acara dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekda Badung IB Surya Suamba, pimpinan OPD, serta perwakilan pemda dan perbankan se-Indonesia. Selain memperkuat tata kelola keuangan, agenda nasional ini turut berdampak positif bagi pariwisata dan ekonomi akomodasi lokal.

“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.

Bagi Pemkab Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, Adi Arnawa memberi masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi. Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.

Bupati mengapresiasi Kemendagri yang membuka ruang penyempurnaan regulasi ini. Di sisi lain, ia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif.

“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan. Menurutnya, besarnya APBD dan PAD tidak membuat Badung berhenti mencari sumber pembiayaan baru, sehingga inovasinya kerap menjadi referensi kebijakan nasional.

“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.

Kemendagri kini terus mendorong pemda memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, KPBU, optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga CSR sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca