Denpasar, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster menjabarkan alokasi anggaran untuk
penanggulangan Covid-19 di Bali sudah berjalan maksimal. Hal tersebut bisa
dilihat dari penyerapan anggaran hingga tri wulan kedua ini yang telah mencapai
hampir 100%.
Hal itu ia sampaikan saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD
Provinsi Bali pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-62 Provinsi Bali yang
dirangkaikan dengan Pembacaan Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum
Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2019 dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran
2020, Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali tahun 2020-2040, serta Raperda Provinsi Bali
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar,
Jumat (14/8-2020).
Ditambahkannya, penyerapan anggaran telah mencapai di atas
90%, bahkan ada yang telah 100%. “Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 310
miliar lebih sudah terealisasi sebesar Rp 287 miliar lebih atau 92,57 persen.
Sementara jaring pengaman sosial sebesar Rp 197 miliar lebih sudah terealisasi
sebanyak Rp 178 miliar lebih atau sebesar 90,22 persen,” jelas mantan anggota
DPR RI tiga periode tersebut.
GUBERNUR KOSTER, bersama Ketua DPRD Bali dan Wagub Bali meninggalkan ruang sidang istimewa DPRD Bali.
Dalam sidang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu, Gubernur Koster pula menjelaskan terkait anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan sebesar Rp 102 miilar lebih, dan telah terealisasi 100%. Hal itu menjadi bukti keseriusan Pemprov Bali dalam penanggulangan dampak pandemi. Di samping dukungan berbagai pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini juga mengaku dalam situasi
pandemi ini, pemerintah telah berupaya menghitung ulang semua potensi dan
proyeksi kenaikan dan penurunan pendapatan sesuai dengan kajian data
perekonomian dan realisasi tahun berjalan. “Kajian ini juga menjadi dasar
pertimbangan dalam Perubahan Kedua atas Perda 2 Tahun 2011,” ujarnya dalam
sidang yang juga turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana
Sukawati (Cok Ace), Sekda Prov Bali Dewa Made Indra, serta segenap kepala OPD
di lingkungan Pemprov Bali.
Ia juga mengungkapkan selama masa pandemi ini, Pemerintah
Pusat dan Pemprov Bali telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada
masyarakat yang terdampak, baik berupa jaring pengaman sosial maupun penanganan
dampak ekonomi. “Pemberian bantuan stimulus kepada koperasi dan UMKM telah
dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi objektif yang melibatkan
pemerintah kabupaten/kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,”
tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung tentang keberadaan
wifi gratis di desa adat yang merupakan program Pemerintah Provinsi Bali,
sedangkan untuk operasional dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dengan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sementara
untuk jaringan bermasalah akan dikoordinasikan dengan pemerintah
kabupaten/kota.
Terkait kelangsungan belajar-mengajar masa pandemi, Pemprov
Bali masih menggunakan model pembelajaran dalam jaringan/online dan jalur
jaringan/offline. Untuk sistem pembelajaran daring, tenaga pendidik mendampingi
siswa dengan bantuan media digital dan elektronik melalui pesan WhatsApps dan
SMS. Sementara untuk sistem pembelajaran offline, terutama bagi daerah yang
sulit mendapatkan media internet, tenaga pendidik mendatangi siswa di tempat
yang telah disepakati, sebelum diberikan tugas-tugas untuk diselesaikan.
“Kurikulum pendidikan di masa pandemi ini sudah
disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, selanjutnya kita tetap
mengiktui metode pembelajaran sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan,” sebutnya.
Sedangkan menyangkut Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2040, Gubernur Koster
menjelaskan mengenai pengaturan zonasi spesifik terhadap Kawasan Selatan Pulau
Nusa Penida telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)
dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). “Sementara untuk proses penyidikan atas
pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan setiap orang dalam hubungannya
dengan RZWP3K tetap mengacu pada KUHP dan Ketentuan SOP PPNS,” jelasnya. Ia
juga sepakat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut,
sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut.
Selanjutnya mengenai Raperda Perubahan Kedua atas Perda
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Gubernur Koster mengatakan hal
itu dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur semata. Ia
menambahkan jika perubahan ini tidak terlalu substansial namun harus dilakukan
untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya dalam pidato HUT ke-62 Provinsi Bali, Gubernur
Koster mengajak semua komponen masyarakat Bali untuk menjadikan hari jadi ini
sebagai momentum penting dan strategis dalam memaknai perjalanan Provinsi Bali
dalam tiga dimensi waktu. Yaitu masa lalu (atita),
masa kini (wartamana) dan masa yang
akan datang (anagata).
Secara historis dan sosiologis, ia mengatakan jika krama
Bali adalah manusia yang unggul, berkualitas dan berintegritas dengan
nilai-nilai kebudayaan tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai karya seni
unggulan dan kebudayaan tinggi yang tercipta di pulau nan indah ini. Sementara
di sisi integritas, Gubernur Koster mengaku keunggulan masyarakat Bali
tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersumber dari
nilai-nilai kearifan lokal.
Saat ini kebudayaan Bali merupakan sumber daya utama,
penting dan strategis, hal tersebut bisa dilihat dari perjalanan kebudayaan
Bali dari jaman dulu hingga sekarang. Karakteristik alam Bali juga mendukung
serta menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai
dan adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, sehingga menjadikan pulau
kecil ini menjadi unik.
Ia mengatakan pembangunan Bali secara umum telah berlangsung
dengan sejumlah kemajuan yang memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
krama Bali. Oleh karena itu, diperlukan orientasi dan arah kebijakan untuk
menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, demi menuju Bali
Era Baru dengan visi Nangun Sat Kerthi
Loka Bali. (gs)
Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum. dipercaya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Tongkat kepemimpinan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi berganti. Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum. dipercaya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menggantikan Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum.
Pergantian pimpinan Korlantas Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.
Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum pun dilantik sebagai Kakorlantas Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Senin (12/10/2026).
Usai pelantikan, prosesi serah terima jabatan (sertijab) dilanjutkan di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, pada hari yang sama. Prosesi tersebut menandai pergantian kepemimpinan di lingkungan Korlantas Polri. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama dan personel Korlantas Polri.
Pergantian ini menjadi awal bagi Brigjen Pol. Aries Syahbudin untuk melanjutkan berbagai agenda strategis Korlantas Polri.
Brigadir Jenderal Polisi Dr. Aries Syahbudin merupakan Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, dengan pengalaman panjang yang mempertemukan pemahaman strategis dan kecakapan operasional.
Saat menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dan Polda Sulawesi Selatan, ia menghadapi beragam karakter wilayah dan persoalan lalu lintas. Pengalaman yang memperkaya pemahamannya tentang kebutuhan masyarakat, kondisi jalan, serta tantangan personel dalam menjalankan tugas.
Di lingkungan Korlantas Polri, tanggung jawabnya berkembang melalui jabatan Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel, Kepala Bagian Operasi, hingga Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Korlantas Polri.
Rangkaian posisi tersebut memberinya sudut pandang yang luas: mengenali potensi risiko, menyiapkan langkah antisipasi, dan mengawal kebijakan agar dapat dilaksanakan secara tepat.
Ketika menjabat Kabag Ops, perannya terlihat dalam kesiapan berbagai operasi besar. Dari pengamanan Natal dan Tahun Baru hingga arus mudik dan balik Lebaran, ia terlibat dalam penguatan sistem kendali, kesiapan komunikasi, serta pengarahan personel. Seluruhnya menjadi bagian dari upaya menyatukan perencanaan dengan kebutuhan pelaksanaan.
Dalam persiapan Operasi Ketupat 2025, ia menjabarkan pemetaan titik rawan, antisipasi kepadatan, dan kesiapan rekayasa lalu lintas. Pemantauan berbasis data dan teknologi mendukung respons petugas terhadap perubahan situasi. Keterlibatannya dalam pengaturan langsung di lapangan turut melengkapi pengalaman tersebut.
Pada periode itu, Operasi Ketupat 2025 menorehkan capaian penting. Evaluasi Korlantas mencatat penurunan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan jumlah korban meninggal dunia sebesar 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan mudik tahun tersebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah.
Sebagai Kabag Ops, Aries Syahbudin menjadi bagian penting dalam mengawal keberhasilan bersama tersebut. Sebuah capaian yang memperlihatkan arti kesiapan operasional, koordinasi lintas instansi, dan keputusan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Perannya juga hadir dalam persiapan menuju Zero ODOL. Sejak 2025, ia menjelaskan penanganan bertahap melalui sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum, disertai pendekatan kepada pengemudi, pemilik kendaraan, serta pelaku usaha. Dalam persiapan Zero ODOL 2027, ia menekankan keterlibatan seluruh fungsi lalu lintas dan konsistensi kerja sama lintas sektor.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk membangun angkutan barang yang lebih tertib dan melindungi keselamatan setiap pengguna jalan.
Kini, tanggung jawab sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri dipercayakan kepadanya. Pengalaman dari kewilayahan hingga tingkat nasional menjadi landasan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, memperkuat pelayanan, dan menjaga kesinambungan berbagai agenda strategis Korlantas Polri. (gs/bi)
ASESMEN: Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr. Sucipto, saat membuka kegiatan Asesmen Implementasi PHBS bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aula Dinas Kesehatan Buleleng, Selasa (13/10). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Kabupaten Buleleng, cukup tinggi hingga September 2026. Dalam periode yang sama, tiga orang meninggal dunia akibat rabies. Kondisi ini menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk memperkuat pencegahan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr. Sucipto, saat membuka kegiatan Asesmen Implementasi PHBS bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aula Dinas Kesehatan Buleleng, Selasa (13/10).
Kadis Sucipto menjelaskan dua dari tiga korban meninggal akibat rabies tidak melaporkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sementara itu, satu korban tidak kembali ke fasyankes untuk mendapatkan Vaksin Antirabies (VAR).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko rabies masih perlu ditingkatkan. Padahal, penanganan yang cepat dan sesuai prosedur medis sangat penting setelah seseorang mengalami gigitan hewan yang berisiko menularkan rabies.
“Kurangnya pemahaman dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap kasus gigitan hewan menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya.
Berbagai langkah penanganan rabies telah dilakukan dibuleleng melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program. Sebanyak 74 Tim Siaga Rabies (TISIRA) telah dibentuk di sejumlah desa. Selain itu, terdapat 129 peraturan desa (Perdes) dari 129 desa serta 33 perarem yang mendukung penanganan rabies.
Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum maksimal dalam menekan risiko penularan. Karena itu, penguatan pencegahan perlu disertai peningkatan kesadaran masyarakat untuk segera mencari pertolongan medis setelah mengalami gigitan hewan penular rabies.
Pihaknya menambahkan, rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain rabies, zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) juga menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.
Risiko penularan dapat meningkat akibat interaksi manusia dengan hewan, perubahan lingkungan, pola hidup, serta mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat dan kerja sama berbagai sektor.
“Pencegahan zoonosis dan PIE memerlukan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta melibatkan lintas sektor,” ungkap kadis Sucipto
Pendekatan tersebut perlu diterapkan melalui penguatan higiene dan sanitasi, keamanan pangan, penanganan hewan secara aman, serta pengelolaan lingkungan. Pelaksanaannya juga perlu didukung kebijakan dan program yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui kegiatan asesmen ini, Kadis Sucipto berharap kegiatan yang melibatkan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut dapat memberikan manfaat bagi penguatan upaya pencegahan penyakit dan perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Buleleng. (gs/bi)
LEPAS KONTINGEN: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, yang juga menjabat Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Denpasar, secara resmi melepas Kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar untuk mengikuti Lomba Tingkat IV Kwartir Daerah (Kwarda) Bali Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Walikota Denpasar, Selasa (13/10). (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, yang juga menjabat Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Denpasar, secara resmi melepas Kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar untuk mengikuti Lomba Tingkat IV Kwartir Daerah (Kwarda) Bali Tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (13/10), ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dan penyematan jaket kontingen secara simbolis. Sebanyak 19 orang diberangkatkan, terdiri atas 16 peserta, satu pimpinan kontingen, serta masing-masing satu pembina pendamping putra dan putri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar, Dr. I Gusti Lanang Jelantik, beserta jajaran pengurus Kwarcab dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Wawali Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mempersiapkan diri untuk membawa nama Kota Denpasar pada ajang kepramukaan tingkat Provinsi Bali. Arya Wibawa menyebutkan, keikutsertaan kontingen ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Pramuka Penggalang Denpasar meraih predikat Regu Berprestasi Tinggi pada Lomba Tingkat III Kwarcab Kota Denpasar, Juli 2026 lalu.
Arya Wibawa berpesan agar seluruh peserta mengikuti 21 mata lomba dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaik. Ada keterampilan kepramukaan, ketangkasan, kreativitas, pengetahuan, kerja sama, dan berbagai tantangan lainnya. Di samping itu Arya Wibawa juga berharap kontingen Denpasar mampu meraih prestasi tertinggi sekaligus memperoleh tiket menuju Lomba Tingkat V tingkat nasional pada 2027. Namun, menurutnya, prestasi harus diraih melalui usaha yang jujur dan terhormat. Selain itu, peserta diingatkan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, serta nama baik Kota Denpasar selama mengikuti perlombaan di Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai, Margarana, Tabanan.
Lebih lanjut, Arya Wibawa menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan persaudaraan dengan seluruh peserta dari kabupaten lain di Bali. Semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna bahwa semua adalah satu keluarga besar, diharapkan menjadi landasan bagi para Pramuka untuk menjunjung kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan sikap saling menghormati. Selebihnya Arya Wibawa juga menitipkan pesan kepada pimpinan kontingen dan pembina pendamping agar senantiasa memberikan perhatian terhadap kesehatan, keselamatan, kebutuhan, serta kondisi psikologis peserta selama kegiatan berlangsung.
“Berprestasi dengan kemampuan, menang dengan kehormatan, dan bersaudara dalam kebersamaan,” ujar Arya Wibawa.
Sementara itu, Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar, Dr. I Gusti Lanang Jelantik, menjelaskan bahwa kontingen telah menjalani pembinaan secara intensif selama dua bulan terakhir. Pembinaan tersebut meliputi materi dan keterampilan kepramukaan, penguatan pengetahuan, serta wawasan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan dalam perlombaan. Sebanyak 16 peserta yang tergabung dalam dua regu, masing-masing beranggotakan delapan orang, merupakan Pramuka Penggalang terpilih yang berhasil meraih predikat Regu Berprestasi Tinggi pada Lomba Tingkat III Kwarcab Kota Denpasar.
Kontingen dijadwalkan berangkat menuju Bumi Perkemahan I Gusti Ngurah Rai, Margarana, Tabanan, pada Rabu (14/10) dan mengikuti Lomba Tingkat IV selama kurang lebih empat hari hingga Minggu (18/10). Lanang Jelantik berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kualitas Pramuka Penggalang Kota Denpasar yang berkarakter, berprestasi, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas.
“Kami memohon doa restu serta menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Denpasar, khususnya Wakil Wali Kota Arya Wibawa, sehingga kontingen dapat mengikuti perlombaan dengan persiapan yang optimal,” ujarnya. (eka/bi)