Denpasar, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster menjabarkan alokasi anggaran untuk
penanggulangan Covid-19 di Bali sudah berjalan maksimal. Hal tersebut bisa
dilihat dari penyerapan anggaran hingga tri wulan kedua ini yang telah mencapai
hampir 100%.
Hal itu ia sampaikan saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD
Provinsi Bali pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-62 Provinsi Bali yang
dirangkaikan dengan Pembacaan Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum
Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2019 dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran
2020, Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali tahun 2020-2040, serta Raperda Provinsi Bali
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar,
Jumat (14/8-2020).
Ditambahkannya, penyerapan anggaran telah mencapai di atas
90%, bahkan ada yang telah 100%. “Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 310
miliar lebih sudah terealisasi sebesar Rp 287 miliar lebih atau 92,57 persen.
Sementara jaring pengaman sosial sebesar Rp 197 miliar lebih sudah terealisasi
sebanyak Rp 178 miliar lebih atau sebesar 90,22 persen,” jelas mantan anggota
DPR RI tiga periode tersebut.
GUBERNUR KOSTER, bersama Ketua DPRD Bali dan Wagub Bali meninggalkan ruang sidang istimewa DPRD Bali.
Dalam sidang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu, Gubernur Koster pula menjelaskan terkait anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan sebesar Rp 102 miilar lebih, dan telah terealisasi 100%. Hal itu menjadi bukti keseriusan Pemprov Bali dalam penanggulangan dampak pandemi. Di samping dukungan berbagai pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini juga mengaku dalam situasi
pandemi ini, pemerintah telah berupaya menghitung ulang semua potensi dan
proyeksi kenaikan dan penurunan pendapatan sesuai dengan kajian data
perekonomian dan realisasi tahun berjalan. “Kajian ini juga menjadi dasar
pertimbangan dalam Perubahan Kedua atas Perda 2 Tahun 2011,” ujarnya dalam
sidang yang juga turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana
Sukawati (Cok Ace), Sekda Prov Bali Dewa Made Indra, serta segenap kepala OPD
di lingkungan Pemprov Bali.
Ia juga mengungkapkan selama masa pandemi ini, Pemerintah
Pusat dan Pemprov Bali telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada
masyarakat yang terdampak, baik berupa jaring pengaman sosial maupun penanganan
dampak ekonomi. “Pemberian bantuan stimulus kepada koperasi dan UMKM telah
dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi objektif yang melibatkan
pemerintah kabupaten/kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,”
tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung tentang keberadaan
wifi gratis di desa adat yang merupakan program Pemerintah Provinsi Bali,
sedangkan untuk operasional dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dengan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sementara
untuk jaringan bermasalah akan dikoordinasikan dengan pemerintah
kabupaten/kota.
Terkait kelangsungan belajar-mengajar masa pandemi, Pemprov
Bali masih menggunakan model pembelajaran dalam jaringan/online dan jalur
jaringan/offline. Untuk sistem pembelajaran daring, tenaga pendidik mendampingi
siswa dengan bantuan media digital dan elektronik melalui pesan WhatsApps dan
SMS. Sementara untuk sistem pembelajaran offline, terutama bagi daerah yang
sulit mendapatkan media internet, tenaga pendidik mendatangi siswa di tempat
yang telah disepakati, sebelum diberikan tugas-tugas untuk diselesaikan.
“Kurikulum pendidikan di masa pandemi ini sudah
disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, selanjutnya kita tetap
mengiktui metode pembelajaran sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan,” sebutnya.
Sedangkan menyangkut Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2040, Gubernur Koster
menjelaskan mengenai pengaturan zonasi spesifik terhadap Kawasan Selatan Pulau
Nusa Penida telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)
dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). “Sementara untuk proses penyidikan atas
pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan setiap orang dalam hubungannya
dengan RZWP3K tetap mengacu pada KUHP dan Ketentuan SOP PPNS,” jelasnya. Ia
juga sepakat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut,
sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut.
Selanjutnya mengenai Raperda Perubahan Kedua atas Perda
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Gubernur Koster mengatakan hal
itu dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur semata. Ia
menambahkan jika perubahan ini tidak terlalu substansial namun harus dilakukan
untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya dalam pidato HUT ke-62 Provinsi Bali, Gubernur
Koster mengajak semua komponen masyarakat Bali untuk menjadikan hari jadi ini
sebagai momentum penting dan strategis dalam memaknai perjalanan Provinsi Bali
dalam tiga dimensi waktu. Yaitu masa lalu (atita),
masa kini (wartamana) dan masa yang
akan datang (anagata).
Secara historis dan sosiologis, ia mengatakan jika krama
Bali adalah manusia yang unggul, berkualitas dan berintegritas dengan
nilai-nilai kebudayaan tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai karya seni
unggulan dan kebudayaan tinggi yang tercipta di pulau nan indah ini. Sementara
di sisi integritas, Gubernur Koster mengaku keunggulan masyarakat Bali
tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersumber dari
nilai-nilai kearifan lokal.
Saat ini kebudayaan Bali merupakan sumber daya utama,
penting dan strategis, hal tersebut bisa dilihat dari perjalanan kebudayaan
Bali dari jaman dulu hingga sekarang. Karakteristik alam Bali juga mendukung
serta menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai
dan adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, sehingga menjadikan pulau
kecil ini menjadi unik.
Ia mengatakan pembangunan Bali secara umum telah berlangsung
dengan sejumlah kemajuan yang memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
krama Bali. Oleh karena itu, diperlukan orientasi dan arah kebijakan untuk
menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, demi menuju Bali
Era Baru dengan visi Nangun Sat Kerthi
Loka Bali. (gs)
RESIK SAMPAH: Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga dan di bawah komando Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila bersama jajaran kepala perangkat daerah dan ratusan ASN turun langsung melakukan aksi bersih sampah bertajuk Resik Sampah Ngayah Ring Pertiwi, Jumat (22/5), di Kawasan Kota Tabanan. (Foto: Hms Tbn)
Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan bergerak cepat mengatasi persoalan sampah yang mulai meluber di sejumlah ruas jalan utama kota. Mendapat atensi langsung dari Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga dan di bawah komando Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila bersama jajaran kepala perangkat daerah dan ratusan ASN turun langsung melakukan aksi bersih sampah bertajuk Resik Sampah Ngayah Ring Pertiwi, Jumat (22/5), di Kawasan Kota Tabanan.
Langkah ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya timbulan sampah tercampur pasca diberlakukannya kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Tabanan.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 07/DLH/2026 tentang Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kabupaten Tabanan. Sejak 1 Mei 2026, TPA Mandung hanya menerima jenis sampah residu. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar masyarakat dinilai masih belum melakukan pemilahan sampah rumah tangga sehingga menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik dan memicu pencemaran lingkungan.
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Tabanan bergerak cepat agar timbulan sampah tidak semakin meluas. Melalui gerakan gotong royong yang melibatkan ASN lintas perangkat daerah, pemerintah menunjukkan keseriusannya menjaga kebersihan dan keindahan kota sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Adapun titik-titik pembersihan dipusatkan di beberapa lokasi strategis, mulai dari sisi Timur dan Barat Lapangan Alit Saputra, Jalan KS Tubun, Jalan Diponegoro, kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Gelatik, seputaran Toko Cakra Tabanan, Jalan Rama hingga Jalan Melati. Seluruh peserta terlihat bersama-sama memilah dan mengumpulkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan maupun area publik.
Selain membersihkan kawasan kota, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pemerintah daerah terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan setiap hari.
Menyampaikan arahan Bupati Tabanan, Sekda I Gede Susila menyampaikan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan, kesadaran memilah sampah dari rumah tangga menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Tabanan. “Kami ingin memberikan contoh langsung kepada masyarakat, bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sampah harus dipilah dari rumah agar tidak menimbulkan penumpukan dan pencemaran lingkungan,” ujarnya. (gs/bi)
LOMBA SENAM: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan menggelar Lomba Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan suasana meriah dan penuh semangat yang berlangsung di Lapangan Voli Jagasatru, Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Jumat 22 Mei 2026. (Foto: ist)
Tabanan, baliilu.com – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan menggelar Lomba Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan suasana meriah dan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus membumikan visi Gubernur Bali, Wayan Koster, yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Melalui lomba senam ini, masyarakat diajak untuk menumbuhkan budaya hidup sehat melalui olahraga bersama, sekaligus memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar peserta dan masyarakat.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, I Made Dirga. Perlombaan diikuti oleh 10 grup yang mewakili masing-masing PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Tabanan. Setiap grup terdiri dari 9 peserta dengan kategori usia di atas 50 tahun atau lansia.
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Voli Jagasatru, Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Jumat 22 Mei 2026 ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Turut hadir Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai I Made Dirga, Ketua Fraksi I Putu Eka Nurcahyadi, seluruh Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, serta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan.
Ketua Panitia Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali, I Made Suarta menjelaskan kegiatan ini merupakan representasi harmoni antara alam, manusia, dan budaya Bali. Gerakan-gerakan dalam senam ini mengandung semangat menjaga keseimbangan kehidupan sesuai filosofi Bali dan diharapkan menjadi implementasi nyata dari visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini termasuk dalam rangkain Bulan Bung Karno 2026 dan HUT PDI-Perjuangan Ke-53.
Dia mengatakan, kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa semangat gotong-royong dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pola hidup sehat di tengah perkembangan zaman.
“Diharapkan kegiatan serupa dapat rutin digelar setiap tahun agar semakin memperkuat budaya hidup sehat sekaligus menjaga warisan budayajn Bali tetap lestari,” katanya.
Lomba berlangsung sukses, penuh semangat, kekompakan, dan kebersamaan dari seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir. (gs/bi)
KUNJUNGAN: Belasan istri Kepala Daerah para anggota APEKSI Komwil IV, pada Jumat (22/5) saat melakukan kunjungan ke Pasar Kumbasari. (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Selain kawasan Sanur, dua objek City Tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kuta dan Pasar Kumbasari turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV APEKSI ke-21, yang dibalut dalam kegiatan Ladies Program.
Belasan istri Kepala Daerah para anggota APEKSI Komwil IV ini, pada Jumat (22/5), dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali, melalui belajar Tari Pendet dan juga membuat Gebogan yang biasa digunakan sebagai sarana upakara di Bali.
Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, menyampaikan, pada Ladies Program Rakerkomwil IV APEKSI ke-21, pengenalan budaya Bali menjadi salah satu poin utama.
Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali lebih dikenal oleh masyarakat secara luas.
“Kami ingin mengenalkan secara lebih mendalam tentang Tari Pendet dan Gebogan yang selama ini mungkin hanya disaksikan saja oleh para wisatawan saat berkunjung ke Bali. Lewat belajar tari Pendet dan membuat Gebogan ini, saya harap ibu-ibu Kepala Daerah juga mengetahui tentang seluk beluk kesenian Bali, sebagai kekayaan warisan leluhur,” ungkap Sagung Antari.
Usai berkegiatan di Puri Jero Kuta, rombongan istri Kepala Daerah melanjutkan perjalanan menuju Pasar Kumbasari, untuk melihat berbagai produk unggulan UMKM binaan Dekranasda dan Disperindag Kota Denpasar.
Pemilihan lokasi ini sebagai City Tour pada Ladies Program juga bukan tanpa alasan. Sagung Antari mengemukakan, berbagai produk unggulan UMKM Kota Denpasar yang dijajakan di Pasar Kumbasari memiliki potensi untuk dipasarkan secara luas. Untuk itu, dengan menyertakan Pasar Kumbasari sebagai salah satu lokasi tujuan, secara tidak langsung akan mempromosikan potensi ekonomi kreatif Kota Denpasar.
“Ada berbagai macam produk kerajinan Kota Denpasar yang memiliki ciri khas. Seperti aneka kain endek, sandal, dan lainnya,” kata Sagung Antari.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengungkapkan, pada setiap gelaran Rakerkomwil IV APEKSI, Ladies Program merupakan agenda wajib yang harus selalu ada. Selain sebagai ajang untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi antarkota, acara ini juga sekaligus menjadi momentum untuk saling bertukar pengalaman dan juga informasi seputar program penunjang pembangunan.
“Salah satunya adalah program kerajinan, kesenian, dan ekonomi kreatif yang biasanya dikomandoi oleh istri para kepala daerah. Tentu semangat ini yang kita usung, agar sinergi dan kolaborasi antarkota semakin erat,” katanya. (eka/bi)