Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan publik yang berlandaskan integritas, kepastian, dan empati. Hal ini disampaikan saat membuka Sosialisasi bertema “Strategi Pencegahan Maladministrasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar” yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar  di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar, Selasa (30/6).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali yang diwakili Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, I Nyoman Agus Santika, jajaran kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, para camat, kepala puskesmas, kepala sekolah, lurah, serta kepala desa se-Kota Denpasar.

Dalam sambutannya, Eddy Mulya mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga harus memberikan kepastian, keadilan, dan rasa percaya kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, hingga lemahnya pengelolaan pengaduan, berpotensi menimbulkan maladministrasi. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui penguatan sistem pelayanan yang sesuai standar, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

“Pencegahan maladministrasi dimulai dari komitmen untuk melayani dengan integritas, kepastian, dan empati. Memastikan setiap masyarakat yang datang percaya bahwa pemerintah hadir untuk melayani adalah tugas kita bersama. Pelayanan publik yang berkualitas bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan,” tegas Eddy Mulya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat berbagai instrumen penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya misi ketiga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan budaya pelayanan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna mendukung reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Saat ini, Pemerintah Kota Denpasar memiliki 101 unit penyelenggara pelayanan dengan total 1.256 jenis layanan. Untuk mencegah potensi maladministrasi, standar pelayanan terus diperkuat agar lebih jelas, terukur, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga ditingkatkan melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, serta keterbukaan informasi layanan.

Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten meraih kategori Sangat Baik, dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 92,29.

Selain itu, keberadaan aplikasi Denpasar Prama Sewaka sebagai platform layanan dan pengaduan terintegrasi semakin memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan. Selama tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 1.727 pengaduan masyarakat telah diterima dan seluruhnya berhasil ditindaklanjuti.

Eddy Mulya menambahkan, budaya pelayanan juga terus diperkuat melalui semangat Sewakadarma dengan motto “Melayani adalah Kewajiban”. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan yang profesional, responsif, berintegritas, serta tidak diskriminatif.

Pemerintah Kota Denpasar juga terus mengoptimalkan digitalisasi layanan, penyesuaian jam pelayanan pada periode tertentu, penyediaan layanan khusus, hingga layanan jemput bola agar pelayanan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman. Selain itu, pada evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap 17 lokus, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,80 dengan kategori Pelayanan Prima.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Nyoman Endi Suari, mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk kolaborasi antara Ombudsman RI Perwakilan Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai bentuk-bentuk maladministrasi dan langkah-langkah pencegahannya.

Melalui kegiatan yang diikuti peserta secara luring maupun daring dari perangkat daerah, puskesmas, Perumda, desa, kelurahan, serta sekolah SD dan SMP se-Kota Denpasar ini diharapkan seluruh penyelenggara pelayanan publik semakin memahami potensi maladministrasi, mampu melakukan langkah-langkah pencegahan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster siap tancap gas untuk menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih karena Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial.

“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan terkait penerapan program tersebut, Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan. Namun, ia mengakui sejauh ini capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar masih belum memuaskan. “Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Bahkan, Gubernur Koster menargetkan proses pendaftaran dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Guna mempercepat proses pendaftaran, pada kesempatan tersebut Gubernur Koster juga berharap adanya dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar dapat menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat. “Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Ia meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan untuk menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.

Secara khusus, Luhut mengapresiasi Provinsi Bali yang menunjukkan keseriusan dalam mengawal program ini. “Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), serta perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) pada 43 kabupaten/kota. Tito mengatakan percepatan ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).

Selain Luhut, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh penggunaan energi bersih dan terbarukan guna mendukung visi Bali Mandiri Energi.

Dalam Sosialisasi Pre-Feasibility Study Proyek Percontohan Energi Laut Terbarukan di Nusa Penida pada Selasa (30/6) di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) laut dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif di Bali yang mendukung penerapan Bali Mandiri Energi.

“Di sisi energi, salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Bali Mandiri Energi. Bahkan, Bapak Gubernur selalu mendukung penggunaan EBT, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan usaha pariwisata,” jelasnya.

Walaupun demikian, ia juga menekankan bahwa studi ini harus mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan, pariwisata, pelayaran, dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata sebelum proyek tersebut dijalankan.

“Kehadiran masyarakat Nusa Penida diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pra-studi ini, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu sektor lain sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. R. Dwi Susanto, Senior Research Scientist di University of Maryland, menjelaskan bahwa berdasarkan studi USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, terdapat 32 selat di Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), salah satunya adalah Nusa Penida.

“Selat-selat di Indonesia sangat ideal untuk pengembangan EBT arus laut. Teknologinya juga telah terbukti andal dan layak secara komersial. Selain itu, tidak mengganggu estetika, aktivitas nelayan, pelayaran, maupun pariwisata,” ungkapnya.

Pre-Feasibility Study di Nusa Penida diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat membuktikan kelayakan komersial energi arus laut serta mendorong pemanfaatannya di masa depan. Sosialisasi pra-studi kelayakan ini juga bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata terkait pengembangan EBT arus laut di Selat Nusa Penida. (gs/bi)