Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Dinas Pertanian dan Pangan Badung Luncurkan Display Kopi

BALIILU Tayang

:

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana di sela-sela peluncuran display kopi di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Senin (4/1).

Badung, baliilu.com – Mengawali tahun 2021, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung meluncurkan Display Kopi dalam upaya untuk menggairahkan petani kopi khususnya dalam rangka untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan aneka produk kopi yang sudah banyak dikembangkan oleh petani kopi di wilayah Badung Utara.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana di sela-sela peluncuran display kopi di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Senin (4/12) mengatakan Display Kopi ini dibangun dalam rangka untuk membantu mempromosikan aneka jenis  produksi kopi dan komoditas pertanian lainnya serta sebagai media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda yang ingin menekuni profesi sebagai barista. Karena display kopi ini juga dilengkapi dengan alat-alat untuk meracik kopi yang modern dan sudah tersedia instruktur yang memiliki sertifikat.

Seperti diberitakan sebelumnya dalam rangka menggairahkan sektor pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan sudah melatih puluhan anak- anak muda untuk menjadi barista yang andal dan profesional yang diharapkan nanti dapat mengembangkan diri menjadi tenaga barista yang siap pakai atau menjadi wirausaha muda yang akan menyerap tenaga kerja dan membeli produksi kopi yang dihasilkan para petani di Badung utara, karena di samping sektor pariwisata, Badung juga memiliki potensi yang besar di sektor perkebunan khususnya kopi. (bt)

Baca Juga  Update Covid-19 (8/12) di Bali, Pasien Sembuh Kembali Naik Signifikan Capai 140 Orang
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Kemitraan dengan Usaha-usaha Besar

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Oleh karena itu, kemitraan kedua pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat berdaya saing di pasar global.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 18 Januari 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk dapat menjamin agar kontrak kerja yang ditandatangani sejumlah pihak tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Presiden.

Kedua, melalui kerja sama tersebut, Presiden mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas.

“Terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar, dan bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan usaha-usaha besar ini agar bisa menaikkan kelasnya,” ucapnya.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Minta Kaum Ibu Jadi Contoh Penerapan 3M Plus

Selain itu, yang ketiga, kemitraan ini tentu harus diperluas lebih lanjut dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya apabila ada UMKM, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan dua belah pihak dan terus berkembang,” tuturnya.

Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di Tanah Air, utamanya di tengah situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang ditunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu menerjemahkan arahan Presiden beberapa waktu lalu.

“Saya menghargai upaya BKPM yang berupaya keras melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, hingga berkontribusi besar untuk meningkatkan kelas UMKM Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, program kemitraan ini merupakan tindak lanjut BKPM terhadap sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, sebanyak 56 perusahaan besar, baik perusahaan luar maupun dalam negeri, menandatangani komitmen kemitraan dengan 196 UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp 1,5 triliun. (gs)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Presiden Minta OJK dan Pelaku Industri Keuangan Jaga Kepercayaan Pasar dan Masyarakat

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020, kerja sama antara sejumlah pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Mulai dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo ingin agar kerja sama tersebut terus dilanjutkan.

“Saya sangat senang selama 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama tersebut dilanjutkan,” ujar Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021.

Menurut Presiden, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan menjaga kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya. Presiden berpesan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, dan harus mengeluarkan taringnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. Untuk itu, Presiden mendorong agar industri keuangan Indonesia bisa membangun sistem internal yang berstandar internasional secara baik.

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Menurutnya, pelaku usaha kecil yang memiliki potensi harus diberikan prioritas.

Baca Juga  Desa Dauh Puri Kaja Gelar Pembukaan Pembentukan dan Bimtek Tanggap Bencana

“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM harus lebih mudah dan cepat,” jelasnya.

Di sisi lain, Presiden juga telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan agar menyiapkan regulasi yang jauh ke depan dan meninggalkan cara-cara lama serta peraturan yang telah usang yang sangat ketinggalan di dunia keuangan global.

“Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.

Presiden juga berharap agar generasi muda dan UMKM yang belum bankable dapat mengembangkan skala usahanya. Untuk itu, Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro harus bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif.

“Kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan,” tandasnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

SWF Indonesia Beri Solusi Pembiayaan Pembangunan dan Tingkatkan Investasi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Upaya tersebut diwujudkan dengan antara lain menyiapkan sejumlah anggaran dan berbagai kebijakan agar perekonomian nasional bisa segera pulih dan bangkit.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021,” ungkap Presiden.

Sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah antara lain pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), akan segera terbit dalam waktu secepat-cepatnya agar Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

Salah satu yang telah selesai PP-nya yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF), yang bernama INA atau Indonesia Investment Authority.

“Kita dirikan untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini,” jelasnya.

Menurut Presiden, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Selain itu, juga untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) Indonesia dan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.

“Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menteri Keuangan ya kira-kira USD 20 miliar. Duit yang gede banget,” ujarnya.

Baca Juga  Antisipasi Cuaca Buruk di Pengujung Tahun, DLHK Intensifkan Perompesan Pohon Perindang

Pemerintah sendiri akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp 15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp 50 triliun untuk INA. Presiden berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Data realisasi investasi sampai dengan kuartal III 2020 tercatat sebesar Rp 611,6 triliun, yang terdiri dari PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar sebesar Rp 309,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal II tahun 2020 sebesar Rp 191,9 triliun dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 205,7 triliun.

“Peningkatan realisasi investasi tahun 2020 ini merupakan hal positif dan patut dipertahankan mengingat kita di tengah ketidakpastian global akibat pandemi,” imbuhnya.

Sementara itu, tadi pagi, Badan Pusat Statistik telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar USD 163,3 miliar dan total impor tahun 2020 sebesar USD 141,6 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 surplus sebesar USD 21,7 miliar.

“Dibandingkan tahun 2019 justru kita defisit sebesar USD 3,6 miliar. Ini memberikan sebuah optimisme dan kita harapkan di tahun 2021 terus meningkat dan kita tetap pada posisi surplus neraca perdagangan kita,” paparnya.

“Tapi hati-hati, kita jangan cukup berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras untuk terus meningkatkan realisasi yang baik ini. Momentum ini harus kita jaga dan kita lihat sebagai peluang. Optimisme ini harus terus kita kelola dengan baik,” tandasnya. (gs)

Lanjutkan Membaca