Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026.

“Makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan mereka dalam mencapai potensi secara optimal. Menurut Presiden, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi.

“Ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20 persen, mendekati 30 persen, anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting, sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot dan tulang kurang berkembang,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa dampak kekurangan gizi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk berkembang di bidang pendidikan maupun pekerjaan pada masa mendatang. Pengalaman tersebut, menurut Presiden, ditemuinya secara langsung saat berinteraksi dengan masyarakat di berbagai daerah.

“Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal, berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian atau sebagai nelayan,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan Program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa. Presiden juga menyampaikan bahwa sejumlah negara maju telah menerapkan program serupa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusianya.

“Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini, kalau berhasil, akan menimbulkan suatu kemanjuan yang sangat besar untuk ekonomi kita,” ujar Presiden.

Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Presiden menilai Program MBG akan memberikan dampak ekonomi yang luas hingga ke tingkat desa. Melalui operasional dapur-dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya, dia tidak akan diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringetnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.

Presiden meyakini bahwa pelaksanaan Program MBG secara optimal akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru. Kepala Negara pun menyatakan keyakinannya bahwa program tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta, 30 ribu dapur berjalan dengan benar dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan, 3 juta lapangan kerjaan. Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil,” tandas Presiden. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan.

Cucun menyampaikan DPR menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. “Mengenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN dan oleh KPK terkait kasus di lingkungan pemerintahan lainnya,” ujar Cucun saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, DPR tetap akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara.

“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya,” katanya.

Menurut Cucun, Komisi IX DPR akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan tata kelola BGN, terutama saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk APBN Tahun Anggaran 2027. Selain itu, ia menerangkan setiap lembaga negara telah memiliki mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pengawasan internal melalui inspektorat hingga pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR.

“Dalam negara ini semua sudah ada fungsinya masing-masing. Ada pengawasan internal, ada pengawasan DPR, ada juga catatan-catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti,” tegas Legislator Fraksi PKB itu.

Di sisi lain, Cucun berharap pimpinan baru BGN nantinya dapat menjalankan amanat Presiden dengan baik dan memastikan program-program strategis yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut tetap berjalan efektif. Terhadap pimpinan baru BGN, tuturnya, pengawasan DPR bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Harapannya pimpinan BGN yang baru betul-betul menjaga amanat Presiden dan mampu menjalankan seluruh target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan agar program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap terlaksana secara optimal. “Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dinas Sosial Kabupaten Gianyar menggelar Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Camat Blahbatuh, pada Kamis (4/6). Kegiatan yang diikuti 106 peserta tersebut menjadi bagian dari peluncuran terbatas (piloting) digitalisasi bantuan sosial di Provinsi Bali sebelum diterapkan lebih luas.

Uji coba Portal Perlinsos dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem dalam mendukung proses pengusulan dan verifikasi penerima bantuan sosial secara digital. Pada tahap awal, pengujian difokuskan pada dua program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Nurwidyaswanto, menyampaikan Kecamatan Blahbatuh juga menjadi kecamatan pertama di Kabupaten Gianyar yang menyelesaikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi agen dan pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Dengan selesainya aktivasi IKD bagi seluruh agen dan pendamping, Blahbatuh dinilai siap untuk menjadi lokasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan pendampingan dari berbagai unsur pendamping sosial yang terdiri atas pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos), serta kader Posyandu di wilayah Kecamatan Blahbatuh.

Nurwidyaswanto menjelaskan bahwa melalui Portal Perlinsos, data yang diinput oleh agen maupun pendamping akan terintegrasi dengan berbagai data kementerian, lembaga, dan instansi terkait.

“Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan verifikasi secara langsung untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial sehingga proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat salur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurwidyaswanto menambahkan apabila hasil verifikasi menunjukkan calon penerima belum memenuhi kriteria, agen maupun masyarakat yang diusulkan dapat mengajukan sanggahan melalui portal yang sama. Mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Hasil uji coba terbatas ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem sebelum implementasi digitalisasi bantuan sosial diperluas ke wilayah lainnya,” tutupnya. (gs/bi)