Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Penuhi Undangan Ketua DPRD Badung Bahas Tanda Daftar Pura dan Kewenangan di Daerah

BALIILU Tayang

:

Dirjen Bimas Hindu Temui Ketua DPRD Badung
PERTEMUAN: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., menggelar pertemuan bersama Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta Sekretaris DPRD Badung I Gde Surya Kurniawan yang berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Badung, pada Kamis (15/10/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., hadir memenuhi undangan Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dalam rangka membahas rencana konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung terkait sejumlah hal yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu di daerah, termasuk pendataan dan pendaftaran pura. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung I Made Ponda Wirawan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Satria, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Badung I Gde Surya Kurniawan. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung I Made Subawa.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah pentingnya pendaftaran pura untuk memperoleh tanda daftar dari Kementerian Agama. Tanda daftar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi dan pendataan di tingkat pusat, tetapi juga menjadi salah satu persyaratan penting untuk mempermudah akses bantuan pemerintah bagi pura yang membutuhkan.

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., menjelaskan bahwa proses pendaftaran pura sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga terjadi penumpukan permohonan yang jumlahnya mencapai hampir 20.000. Pihaknya terus berupaya mempercepat penyelesaian permohonan agar pengempon pura dapat memperoleh tanda daftar sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya kita sama-sama ingin mempermudah dan mencoba mempercepat akses para pengempon pura yang mendaftarkan puranya untuk mendapatkan tanda daftar. Pentingnya pendaftaran ini bukan hanya untuk mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Bantuan Rp 1 M untuk Korban Gempa NTT

Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Medan, ketika pengajuan bantuan hampir Rp 11 miliar telah disetujui Presiden, tetapi mengalami kendala karena tidak tersedianya penerima yang memiliki tanda daftar. Akibatnya, pengajuan tersebut harus direvisi menjadi Rp 700 juta. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kelengkapan administrasi dan pendataan pura agar penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai persyaratan.

Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa hingga 12 Oktober 2026, pihaknya telah menyelesaikan lebih dari 20.000 permohonan. Sementara itu, khusus di Kabupaten Badung, masih terdapat sekitar 400 permohonan yang belum diproses. Percepatan pelayanan diharapkan dapat membantu para pengempon pura dalam melengkapi administrasi dan memperoleh kepastian proses pendaftaran.

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyambut baik informasi dan penjelasan yang disampaikan Dirjen Bimas Hindu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Badung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan, program serta kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan umat Hindu dan pelaksanaan urusan keagamaan di daerah.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan rencana konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung dapat berjalan secara terarah, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Badung dan Kementerian Agama dalam mendukung tertib administrasi pura serta mempermudah akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Respons Antrean BBM di Bali, Kodam IX/Udayana Dukung Langkah Pengamanan di SPBU

Published

on

By

TNI Amankan Distribusi BBM di Bali
PENGAMANAN: Jajaran TNI saat melaksanakan upaya pengamanan pendistribusian BBM di Bali menyusul terjadinya kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Kodam IX/Udayana menyatakan dukungannya terhadap upaya pengamanan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali menyusul terjadinya kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan BBM secara tertib, aman, dan kondusif.

Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama staf dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IX/Udayana, Rabu (14/10/2026).

Dalam audiensi tersebut, pihak Pertamina memohon dukungan personel TNI untuk membantu pengamanan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Bali. Dukungan ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, mengendalikan situasi di tengah antrean kendaraan, serta mencegah terjadinya perselisihan antara masyarakat maupun dengan petugas SPBU.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga kelancaran distribusi BBM. Dukungan pengamanan diharapkan dapat membantu menciptakan situasi yang tertib dan kondusif, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Sebelumnya, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Bali menjadi perhatian setelah memicu antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM, yang berpotensi mendorong pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, seusai rapat bersama Gubernur Bali di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), menjelaskan bahwa keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jadwal distribusi. Menurutnya, kapal tersebut mengalami kendala saat proses penjangkaran sehingga waktu kedatangan yang telah direncanakan bergeser hingga malam sebelumnya.

Baca Juga  119 Tim Ramaikan Turnamen Padel Piala Pangdam IX/Udayana, Semarak HUT Ke-81 RI Makin Meriah

Simon menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan untuk mencari pembenaran atas kondisi yang terjadi. Ia menekankan bahwa hal terpenting adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhan BBM dapat terpenuhi dan distribusi kembali berjalan dengan baik.

Selain kendala distribusi, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, seperti Pertalite, yang dipengaruhi perbedaan harga dengan BBM nonsubsidi turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ketika kondisi tersebut diikuti kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok, tekanan terhadap pelayanan di SPBU dapat semakin meningkat.

Dalam situasi tersebut, pengamanan di lapangan menjadi salah satu langkah pendukung untuk menjaga ketertiban selama proses pengisian BBM berlangsung. Kehadiran personel TNI diharapkan membantu mengantisipasi potensi kerawanan, menjaga situasi tetap terkendali, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dan petugas yang melaksanakan pelayanan.

Sementara itu dalam keterangan persnya, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa dukungan Kodam IX/Udayana merupakan bagian dari upaya membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika pelayanan BBM di Bali. Menurutnya, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar langkah pengamanan dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Pada prinsipnya, Kodam IX/Udayana mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pendistribusian BBM. Kami berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan tertib dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kapendam.

Melalui koordinasi antara Kodam IX/Udayana, Pertamina, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, diharapkan pengamanan distribusi BBM dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kodam IX/Udayana juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. (gs/bi)

Baca Juga  Aksi Main Hakim Sendiri Tak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingginya Aktivitas Penerbangan di Bali, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Susun Rencana Kontingensi Kecelakaan Pesawat Udara

Published

on

By

Penyusunan Rencana Kontingensi SAR Pesawat
PENYUSUNAN RENCANA: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kecelakaan Pesawat Udara di Bali Bagian Selatan yang berlangsung selama tiga hari, pada 14–16 Oktober 2026, bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung Werkudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. (Foto: Hms SAR)

Jimbaran, Badung, baliilu.com – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan pesawat udara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kecelakaan Pesawat Udara di Bali Bagian Selatan dalam rangka Pemetaan Wilayah Rawan Kedaruratan Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, pada 14–16 Oktober 2026, bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung Werkudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Nyoman Sidakarya. Dalam sambutannya Sidakarya menekankan langkah antisipasi sebelum terjadi keadaan darurat. “Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah kejadian terjadi, harus kita persiapkan sebelum kejadian, melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, sumber daya yang siap, serta pemahaman yang sama dari seluruh unsur yang terlibat,” ungkapnya.

Kegiatan diikuti 80 peserta dari berbagai unsur terkait untuk mendukung penyusunan dokumen yang komprehensif. Dihadirkan pula 2 narasumber dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Penyusunan rencana kontingensi ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas penerbangan di Bali, khususnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, bandara tersebut mencatatkan 143.312 pergerakan pesawat, baik lepas landas maupun mendarat. Selain penerbangan komersial, penggunaan helikopter untuk mendukung perjalanan bisnis, wisata, dan transportasi cepat juga semakin menjadi bagian dari aktivitas transportasi udara di Bali.

Tingginya aktivitas penerbangan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan seluruh unsur pencarian dan pertolongan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat. Oleh karena itu, penyusunan rencana kontingensi menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan pelaksanaan operasi SAR dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan sesuai prosedur.

Baca Juga  Aksi Main Hakim Sendiri Tak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

“Rencana kontingensi bukan sekedar dokumen tetapi merupakan kesepakatan dan komitmen bersama.tentang tugas, peran, sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang harus dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan pesawat udara,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, skenario kedaruratan yang menjadi fokus pembahasan adalah kejadian pesawat udara yang menghilang dari radar di wilayah perairan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Skenario tersebut digunakan sebagai dasar untuk memetakan wilayah operasi, mengidentifikasi potensi sumber daya yang dapat dikerahkan, serta menyusun langkah-langkah penanganan apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di kawasan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan materi dari narasumber mengenai sistem pencarian dan pertolongan (SAR) serta sistematika penyusunan rencana kontingensi. Materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menyelaraskan pemahaman, mengidentifikasi kebutuhan operasional, dan merumuskan mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Keberadaan rencana kontingensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan personel, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi antarlembaga ketika menghadapi situasi kedaruratan. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang terarah, upaya pencarian dan pertolongan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan pesawat udara dapat diminimalkan.

Dalam wawancaranya usai acara, Retno Budiharto selaku perwakilan dari Direktur Operasi Basarnas mengutarakan harapannya setelah dokumen Rencana Kontingensi ini disepakati. “Kami berharap juga dengan adanya dokumen rencana kontingensi ini setelah ditandatangani masing-masing bisa melakukan peran dan tugasnya dan kedepannya dapat lebih terkordinir, solidaritas, kolaborasi dan lainnya bisa lebih baik khususnya sinergitas seluruh potensi SAR yang di Kantor SAR Denpasar,” ujarnya.

Penyusunan rencana kontingensi ini menjadi bagian dari komitmen Basarnas dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi kedaruratan, khususnya kecelakaan pesawat udara, demi memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang profesional, modern, dan teruji kepada masyarakat. (eka/bi)

Baca Juga  Kapolres Gianyar Hadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-81 di Alun-alun Gianyar

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Di Tengah Antrean BBM, Perumda dan OPD Pemkot Denpasar Serentak Bagikan Ratusan Nasi Bungkus di Beberapa SPBU

Published

on

By

Pemkot Denpasar Bagikan Nasi Bungkus di SPBU
BAGIKAN NASI BUNGKUS: Lebih dari 300 nasi bungkus dan air minum dibagikan oleh jajaran OPD Pemkot Denpasar dan Perumda untuk masyarakat yang mengantre di beberapa titik SPBU, Kamis (15/10) siang. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Di tengah antrean panjang masyarakat yang akan membeli BBM di SPBU Kota Denpasar, aksi kepedulian secara serentak datang dari jajaran OPD Pemerintah Kota Denpasar dan juga Perusahaan Daerah (Perumda) Kota Denpasar. Lebih dari 300 nasi bungkus dan air minum dibagikan untuk masyarakat yang mengantre di beberapa titik SPBU, Kamis (15/10) siang.

Adapun Perumda yang terlibat, yakni Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS), dan Perumda Pasar Sewakadarma. Sementara OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, jajaran Camat, Perbekel/Lurah dan lainnya.

Saat dihubungi, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma, I Wayan Suadi Putra, menyampaikan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu warga yang kelelahan akibat antrean panjang menyusul gangguan distribusi BBM di Bali.

“Atas arahan Bapak Walikota Denpasar, di tengah situasi yang menyulitkan, jajaran Perumda Kota Denpasar hari ini serentak bergerak untuk membagikan nasi dan air minum sebagai bentuk kepedulian dan semangat saling membantu di tengah kondisi ini,” ungkap Wayan Suadi.

Ia menyebutkan, beberapa titik lokasi pembagian meliputi SPBU kawasan Gatot Subroto, SPBU Jalan Raya Puputan, SPBU Jalan Setiabudi, SPBU Jalan Pulau Buton, SPBU Jalan Kamboja, SPBU Jalan Imam Bonjol, SPBU Jalan Hayam Wuruk, dan SPBU seputaran Pasar Anyarsari.

Lebih lanjut, Wayan Suadi mengatakan, selain aksi berbagi makanan dan minuman, pihaknya juga membantu mengatur arus kepadatan di sekitar kawasan SPBU, sehingga kemacetan akibat dampak antrean panjang dapat sedikit terurai.

Pihaknya berharap aksi kecil ini dapat sedikit meringankan beban warga dan menjadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, semangat gotong-royong dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai spirit kebersamaan Kota Denpasar tetap harus dijaga, sembari menunggu distribusi BBM kembali normal. (eka/bi)

Baca Juga  Aksi Main Hakim Sendiri Tak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca