Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden dikutip dari laman presidenri.go.id.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera. (gs/bi)