Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Hotel The Meru, Sanur, Denpasar, Selasa (9/6). Rakor ini difokuskan pada optimalisasi peran sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka) dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Turut hadir Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Puspa, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, para pelaku usaha Horeka di Bali serta para pejabat terkait di lingkungan Kementerian LH dan Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari solusi bersama dalam memperbaiki tata kelola sampah di Bali.

“Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan arahan dan solusi bagi pemerintah daerah agar segera keluar dari permasalahan ini. Kita harus duduk bersama, menyusun roadmap, dan memperkuat regulasi sehingga persoalan sampah dapat segera ditangani,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai 867,1 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 45,5 persen berasal dari sektor Horeka, sedangkan 55 persen berasal dari rumah tangga.

Bupati menjelaskan bahwa sebelumnya pengelolaan sampah masih didominasi pola ‘kumpul-angkut-buang’ tanpa pemilahan. Namun, kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

“Dari total timbulan sampah di Badung, sekitar 660 ton per hari sudah terkelola. Hal ini didukung oleh keberadaan TPST-3R di sebagian besar desa, serta pemanfaatan incinerator yang kini diperbolehkan untuk membantu penanganan sampah,” ungkapnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa, sekitar 76 persen sampah di Badung telah melalui proses pemilahan, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Namun demikian, pihaknya menyoroti permasalahan yang masih terjadi pada sektor Horeka, khususnya dalam kerja sama dengan pihak ketiga. Menurutnya, sebagian pihak ketiga belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, sehingga sampah langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.

“Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka permasalahan sampah tidak akan pernah selesai. Penanganan harus dimulai dari hulu, termasuk mendorong sektor Horeka untuk mengelola sampah secara mandiri, bukan hanya mengandalkan sistem angkut dan buang,” tegas Adi Arnawa.

Bupati berharap melalui rakor ini dapat dihasilkan langkah konkret dan tindak lanjut nyata dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama menangani persoalan sampah.

“Kami berharap ada komitmen bersama untuk memerangi sampah, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA Suwung dapat ditekan dan hanya menyisakan residu,” pungkasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Badung Education Fair (BEF) 2026 sekaligus meluncurkan Program Beasiswa “Nak Badung” di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (9/6). Ada dua jenis beasiswa yang diluncurkan, yakni Beasiswa Motivasi untuk Siswa SMA/SMK sederajat dan Beasiswa Afirmasi untuk mahasiswa baru jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, maupun Profesi.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama secara simbolis antara Bupati Badung dengan Perguruan Tinggi se-Bali untuk Beasiswa Afirmasi. Selain itu, Sekda Badung IB Surya Suamba turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov Bali untuk program Beasiswa Motivasi.

Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan dari BPD Bali kepada 5 sekolah dengan transaksi Simpel terbanyak dan Agen Simpel Teraktif 2025, yaitu SMPN 2 Abiansemal, SMPN 1 Kuta Selatan, SMPN 1 Petang, SDN 4 Kapal, dan SDN 1 Kerobokan. Pemkab Badung juga menerima apresiasi dari Bank Indonesia (BI) atas dukungan program Cinta, Bangga, Paham Rupiah yang diserahkan langsung oleh Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Henry Nosih Saturwa.

Bupati Adi Arnawa seusai acara menyampaikan, Beasiswa “Nak Badung” dirancang untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan siap bersaing global menuju Indonesia Emas 2045. Tahun ini, kuota Beasiswa Afirmasi ditargetkan menyasar 450 penerima melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran. Beasiswa Afirmasi diperuntukkan bagi keluarga yang belum memiliki lulusan S1/D4, anak petani, serta berbasis kearifan lokal bagi anak ketiga (Nyoman) atau keempat (Ketut).

“Mudah-mudahan dengan pemberian beasiswa ini akan lebih banyak memberikan akses kepada masyarakat Badung, dengan prinsip-prinsip keadilan bagi yang tidak mampu pun juga akan bisa mengikuti sekolah SMA termasuk melanjutkan kepada jenjang Perguruan Tinggi. Saya sudah memikirkan juga bagi anak-anak Badung yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, saya sudah perintahkan untuk diberikan beasiswa dari jenjang sekolah-sekolahnya, di samping memang kita berikan program bantuan difabel Rp 1 juta/bulan,” jelasnya.

Bupati menambahkan, penerima Beasiswa Motivasi berhak mendapatkan uang SPP, biaya personil, dan seragam. Sementara penerima Beasiswa Afirmasi mendapatkan uang SPP/UKT, biaya personil, biaya kos, laptop, hingga biaya wisuda.

“Untuk Beasiswa Motivasi berhak mendapat uang SPP/sumbangan pendidikan, biaya personil dan biaya seragam sekolah sedangkan Beasiswa Afirmasi mendapatkan uang SPP/UKT, biaya personil termasuk biaya indekos, biaya laptop, dan biaya wisuda. Masyarakat petani ini satu-satunya tujuan kami adalah untuk memberikan reward ini semua kepada petani, agar petani yang di Badung ini fokus untuk memproduksi pangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Gusti Made Dwipayana, menjelaskan bahwa BEF yang digelar berkelanjutan sejak 2022 kini fokus menghadirkan proses pembelajaran, kolaborasi, dan kreativitas inklusif, bukan sekadar hasil akhir. Menurutnya, dalam dunia pendidikan hal yang paling berharga bukan sekadar capaian akhir, melainkan perjalanan untuk mencapai keberhasilan tersebut.

“Tema ‘Pendidikan Berkelanjutan untuk Semua’ yang diusung tahun ini merupakan refleksi komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, inklusif, relevan, dan berkelanjutan sepanjang hayat,” paparnya.

Dwipayana menegaskan bahwa peluncuran Beasiswa “Nak Badung” dalam momen BEF 2026 ini menjadi bukti konkret perluasan akses pendidikan merata bagi seluruh anak di Kabupaten Badung tanpa terkecuali.

Pada kesempatan ini, turut hadir Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII I Gusti Lanang Bagus Eratodi, Kadis Dikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta beserta Forkopimda Badung, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua TP PKK Badung beserta segenap Ketua Organisasi Kewanitaan, Tim Perumus Kebijakan Kabupaten Badung, para pimpinan Perguruan Tinggi, kepala sekolah, guru, insan pendidikan, dan perbekel/lurah se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian yang diserahkan pada Senin (8/6) ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Pemkab Tabanan dalam menjaga predikat tertinggi tersebut, 12 kali berturut-turut sejak LKPD TA 2014. Bupati Tabanan, I Komang Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat Tabanan atas kerja keras dan sinergi yang terus terjaga.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan sangat baik. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD TA 2025 meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengawasan.

Meskipun kembali meraih predikat terbaik, Sanjaya menegaskan, bahwa Pemkab Tabanan tidak boleh berpuas diri. Segala rekomendasi dan catatan kecil yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan kualitas tata kelola keuangan ke depan. Disamping itu, dikatakan pihaknya dan jajaran selalu fokus pada Akuntabilitas dan Efisiensi serta mempertegas komitmen untuk kesejahteraan Masyarakat.

“Ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan. Dengan diraihnya penghargaan ke-13 kalinya di tahun 2026 ini, Pemkab Tabanan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang paling konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme tata kelola birokrasi,” imbuh Sanjaya. (gs/bi)