Denpasar, baliilu.com – Mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, Gubernur Bali Wayan Koster dihadapan Konsul Jenderal Republik Tiongkok di Denpasar, Mr. Zhang Zhisheng menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (1949-2026), Selasa (29/9/2026) di Bali Beach Covention Center, Sanur.

“Semoga Republik Rakyat Tiongkok semakin maju dan hubungan Pemerintah Republik Indonesia dengan Tiongkok, serta Pemerintah Provinsi Bali dengan Tiongkok yang telah baik ini terus ditingkatkan,“ ucap Gubernur Koster dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster mengucapkan terimakasih kepada Konsul Jenderal Republik Tiongkok di Denpasar, Mr. Zhang Zhisheng atas kerja sama yang baik selama ini dengan harapan kerja sama yang sudah terjalin terus akan meningkat.

Gubernur Koster menyebutkan hubungan Bali dengan Tiongkok sudah terjalin sejak lama, selain karena historis, Bali dan Tiongkok juga sudah melakukan kerja sama di sektor budaya, ekonomi, perdagangan sampai ekspor buah – buahan maupun juga industri kerajinan rakyat, kemudian berlanjut kerjasamanya ke sektor pariwisata dan pendidikan. Hubungan ini terus meningkat, bahkan di bidang pariwisata, wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Bali sampai 31 Agustus 2026 itu sudah mencapai 400 ribu lebih orang. Kerja sama terbaru antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tiongkok di Bali ialah adanya kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang telah di-groundbreaking pada tanggal 8 Juli 2026 dengan target selesai pada bulan Oktober 2027 atau bisa beroperasi pada bulan November/Desember 2027. PSEL yang dikerjakan oleh Weiming Environment Protection Co., Ltd ini akan mampu mengolah sampah kira – kira mencapai sebanyak 1.500 ton per hari, terutama sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

“Kami berharap kerja sama Bali dan Tiongkok terus meningkat, jika memungkinkan adanya investasi energi bersih, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sedang diproses oleh PT. PLN. PLTS di Bali akan dibangun berkapasitas 1.000 sampai 1.500 MWp. Saya mendengar, China selain memiliki keunggulan teknologi, juga memiliki dana yang cukup, sehingga investasi dari China ke Bali untuk mewujudkan energi bersih sangat kami harapkan guna mendukung Bali Mandiri Energi. Ini kami perlukan agar Bali berkualitas, berdaya saing secara berkelanjutan, dan Bali betul – betul bisa “survive” guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali,“ kata Koster.

Sementara, Konsul Jenderal Republik Tiongkok di Denpasar, Mr. Zhang Zhisheng, dalam sambutannya mengatakan bahwa hubungan Tiongkok – Indonesia kini berada pada masa terbaik dalam sejarah. Tiongkok tidak hanya berupaya memajukan dirinya sendiri, melainkan senantiasa memikirkan kepentingan dunia dan nasib kemanusiaan. Sejak memasuki era baru, Presiden Xi Jinping telah mengajukan gagasan besar membangun Komunitas Senasib Sepenanggungan Umat Manusia, serta mengajukan inisiatif pembangunan global, keamanan global, peradaban global, dan inisiatif tata kelola global yang mendorong pembangunan sebagai prioritas, keamanan bersama, saling menghargai peradaban serta mewujudkan sistem dunia yang beragam dan tertib untuk menangani tantangan global.

Karena itu, ke depan, Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan strategis para pemimpin kedua negara, membangun komunitas senasib sepenanggungan antara Tiongkok – Indonesia, serta memajukan kerja sama berkualitas tinggi di bawah Belt and Road Initiative demi memenuhi cita – cita rakyat kedua negara yaitu kehidupan yang lebih baik, serta secara bersama – sama memajukan perdamaian, kestabilan, kemajuan, dan kemakmuran di tingkat regional dunia.

“Kami Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar akan senantiasa menjadi jembatan penghubung, memperdalam dan memperluas kerja sama antarwilayah, serta terus menghadirkan dorongan baru bagi perkembangan hubungan kedua negara,“ ujar Mr. Zhang Zhisheng.

Mr. Zhang Zhisheng menegaskan bahwa Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga baik, serta menjadi mitra yang senasib. Dalam setahun terakhir, upaya membangun Komunitas Masa Depan Bersama Tiongkok – Indonesia telah membuahkan hasil, diantaranya seperti: Dari segi politik, Pemerintah Tiongkok telah mengundang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT APEC di Tiongkok pada November tahun ini.

Diluncurkannya program Kemitraan Tanggap Darurat Berbasis Masyarakat Indonesia, dalam program ini dilakukan oleh Tim Penyelamat Kesejahteraan Masyarakat Shenzhen dengan menyelenggarakan pelatihan layanan publik di berbagai lokasi, seperti di Kota Denpasar dan Buleleng. Pelatihan ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat serta pengurangan risiko bencana.

Dari segi ekonomi, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar, dan salah satu sumber investasi asing bagi Indonesia. Khusus untuk Bali, buah salak Bali telah berhasil dikirim ke pasar Tiongkok, dan ekspor produk laut melalui rantai pendingin yang terus berkembang.

Adanya penerbangan langsung Beijing – Denpasar yang telah kembali beroperasi. Provinsi Yunnan, sebagai provinsi sahabat bagi Bali, telah melaksanakan tahap ketiga proyek kerja sama pariwisata pertanian lestari di Kabupaten Tabanan.

Ada juga PT General Energy Bali (China Huadian Corporation) memegang peran kunci dalam menjamin kestabilan pasokan listrik di Bali. Termasuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Bali yang didanai oleh Weiming Environment Protection Co., Ltd juga telah mulai dibangun dan diperkirakan selesai dalam satu setengah tahun kedepan. Proyek ini akan menyumbangkan gagasan serta teknologi maju Tiongkok bagi pengelolaan lingkungan hidup di Bali.

Dan Pematung Bali telah berpartisipasi dalam Festival Internasional Salju dan Es Harbin selama beberapa tahun berturut-turut, dan musisi Bali telah tampil dengan sukses di Shanghai, Guangzhou, dan kota-kota lainnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar audiensi sekaligus pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana bertempat di Ruang Tamu Pangdam IX/Udayana, Denpasar, pada Selasa (29/9/2026).

Kerja sama strategis ini digagas dalam rangka memperkuat sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga demi mendukung persiapan serta penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali. Kesepakatan ini melibatkan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bersama Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto.

Perjanjian Kerja Sama yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ini mencakup sejumlah ruang lingkup strategis. Di antaranya meliputi pertukaran data dan informasi kepemiluan, bantuan pengamanan distribusi logistik, koordinasi serta sosialisasi netralitas TNI, hingga pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di wilayah teritorial Provinsi Bali.

Salah satu poin krusial dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penanganan dan pemutakhiran data penduduk yang beralih status menjadi prajurit TNI maupun purnawirawan secara berkala. Langkah ini menjadi solusi konkret atas hasil pencermatan data turunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026, dimana terdata sebanyak 117 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih akibat beralih status menjadi anggota TNI.

Melalui kesepakatan ini, KPU Bali dan Kodam IX/Udayana berkomitmen melakukan verifikasi, pembersihan, serta perbaikan data secara terpadu guna menjamin keakuratan dan akuntabilitas daftar pemilih di Bali. Di sisi lain, Kodam IX/Udayana turut menegaskan komitmennya untuk menjamin netralitas prajurit serta siap memberikan dukungan pengamanan dan deteksi dini guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama tahapan pemilu berlangsung.

Melalui kerja sama ini, KPU Provinsi Bali dan Kodam IX/Udayana berharap tercipta koordinasi yang intensif dan berkesinambungan. Sinergi lintas lembaga ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Bali agar dapat berjalan aman, lancar, transparan, dan berintegritas. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung melaksanakan penertiban terhadap sejumlah warung yang berdiri di sepanjang Jalan Gatot Subroto Barat, tepatnya di kawasan perbatasan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Rabu (30/9).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Tibum Transmas) Satpol PP Kabupaten Badung, I Wayan Suadi. Sebanyak enam warung ditertibkan karena berdiri di atas got yang merupakan bagian dari Ruang Milik Jalan (Rumija). Keberadaan warung-warung tersebut dinilai mengganggu fungsi ruang jalan serta mengurangi keindahan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan.

I Wayan Suadi menyampaikan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga keindahan, kenyamanan, dan ketertiban (3K), sekaligus memastikan pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga keindahan, kenyamanan, dan ketertiban (3K), sekaligus memastikan pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Suadi.

Sebelum penertiban dilakukan, Pemerintah Kabupaten Badung telah menempuh pendekatan humanis kepada para pemilik warung. Pemerintah telah menyampaikan surat peringatan serta meminta pemilik warung membuat pernyataan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Kami sebelumnya telah memberikan surat peringatan dan masa tenggang selama tujuh hari kepada pemilik warung untuk melakukan pembongkaran secara mandiri,” kata Suadi.

Namun, setelah masa tenggang berakhir, masih terdapat warung yang belum dibongkar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah penertiban di lapangan.

Penertiban tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016, khususnya terkait pemanfaatan ruang serta keberadaan bangunan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan di ruang milik jalan.

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan bahwa penertiban ini tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan pembongkaran, tetapi juga merupakan bagian dari upaya penataan kawasan agar fungsi ruang publik tetap terjaga serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengguna jalan.

Penataan ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga keindahan ruang publik melalui penataan infrastruktur dan tata ruang secara berkelanjutan.

Melalui penataan yang dilakukan secara bertahap dan mengedepankan pendekatan persuasif, Pemerintah Kabupaten Badung berharap masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga ketertiban serta tidak memanfaatkan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum.

Penertiban ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan di wilayah Kabupaten Badung. (gs/bi)