NEWS
DPRD Badung Setujui Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditetapkan Jadi Perda
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Senin, 16 Oktober 2023 melaksanakan penandatanganan persetujuan bersama atas Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penandatanganan persetujuan bersama dilaksanakan pada rapat paripurna bertempat di ruang sidang utama Gosana Kantor DPRD Badung.
Rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pimpinan perangkat daerah, direktur perusda Badung, dan tenaga ahli Fraksi DPRD Badung.
Sebelum persetujuan penetapan ranperda, Sekretaris DPRD Badung Agung Wardika berkesempatan membacakan surat keputusan penetapan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketika Ketua Dewan Putu Parwata menanyakan apakah seluruh anggota dewan dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda dijawab serentak dapat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat keputusan oleh pimpinan dewan dan Bupati Badung.
Putu Parwata usai rapat paripurna kepada media mengatakan pada hari ini menggelar rapat paripurna menetapkan satu perda bersama bapak Bupati sesuai UU mengenai pajak dan retribusi daerah. Dimana prosesnya dipercepat agar tidak kehilangan waktu.
‘’Terdapat beberapa poin penting yaitu atas usul perda yang disampaikan bupati kepada DPRD dan kami tegaskan pertama, BPHTB yang telah ditetapkan 5% agar tetap dijalankan secara maksimal. Kedua, pemungutan pajak dan retribusi harus berbasis teknologi digital (online sistem) dan semua itu dilakukan transparansi serta tercatat dalam data pemerintah. Artinya sistem (online) saling terkoneksi dengan data pemerintah sehingga transparansi dan optimalisasi kerja perangkat daerah khususnya Bapenda itu bisa maksimal. Jangan sampai nanti kendor karena ini akan memengaruhi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Parwata.
Sekarang ini, PAD 7,5 triliun dengan APBD 8,35 triliun tetap kita jaga. Karena itu sistem pungutan pajak dan retribusi harus menjadi perhatian khusus kita karena jantung pemasukan Badung. ‘‘Jadi kami minta seluruh unit penghasil Pemda Badung saling bekerja sama dan fungsi DPRD akan kami jalankan sesuai UU dan akan kami awasi dengan baik. Sehingga antara kerja DPRD dengan pemda bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat,‘‘ ucapnya.
Ditegaskan lebih lanjut, penetapan BPHTB bisa dengan NJOP atau dengan perjanjian jual beli. Sekarang kita condong realistis. Jadi kami berikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan BPHTB berdasarkan keyakinan dari pemerintah dan kewajaran. Jadi yang utama kewajaran dan berkeadilan.
Sebelumnya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada Dewan, yang telah melakukan serangkaian proses pembahasan dan rampung tepat pada waktunya. Kita bersama harus menyadari bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah diperlukan adanya kajian yang komprehensif dan mendalam dari berbagai aspek kehidupan. Kajian ini tidak saja mencakup aspek legal formal, melainkan juga aspek sosialekonomi, budaya, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung secara menyeluruh.
Setelah penandatanganan persetujuan bersama, akan dilanjutkan melalui prosedur dan mekanisme evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Gubernur, kemudian setelah memperoleh hasil evaluasi akan dimohonkan penetapan hasil evaluasi kepada dewan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (gs/bi)
NEWS
PUPR Gianyar – Rekanan Tanda Tangani Kontrak Perbaikan Jalan 2026
Bupati Mahayastra Targetkan Seluruh Jalan Kabupaten Gianyar Tuntas dalam Tiga Tahun
