Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dua Dekade ITB STIKOM Bali, Puncak Acara di Pantai Pandawa Hadirkan Tulus

BALIILU Tayang

:

itb stikom
Pengurus Yayasan WDS Denpasar bersama Rektor ITB STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan (paling kanan). (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com –  Sukses ITB STIKOM Bali hingga dikenal ke luar negeri, memiliki sejarah menarik nan menggelitik. Dulu, untuk menyebarkan brosur saja repotnya setengah mati. Maklum, karyawannya hanya tiga orang perempuan. Mereka rangkap sebagai staf administrasi, marketing, cleaning service hingga tukang buka – tutup kantor.

Hari ini 20 tahun lalu, tepatnya pada 10 Agustus 2002 sebuah perguruan tinggi teknologi informasi (TI) pertama kali berdiri di Denpasar dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi TI di Bali dan Nusa Tengggara yang menyelenggarakan pendidikan TI hingga jenjang sarjana (S-1).

Namanya adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali. Kejelian para pendiri Yayasan Widya Dharma Shanti (WDS) Denpasar yang menaungi STMIK STIKOM Bali yakni Prof. Dr. I Made Bandem, MA., Drs. Dharmadiaksa, M.Si, Ak., Drs. Satria Dharma dan Lilis Yuningsih, SH, MM.Kom serta Dr. Dadang Hermawan sebagai Ketua STMIK STIKOM Bali memberi nama “STIKOM” di belakang STMIK itulah yang membawa hoki sampai sekarang. Sebab orang tidak perlu repot-repot menyebut STMIK STIKOM Bali tapi cukup menyebut STIKOM saja. Karena, memang, STIKOM sendiri adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer.

Hari ini 10 Agustus 2022 adalah Dua Dekade ITB STIKOM Bali mengabdi negeri melalui lembaga pendidikan. Tapi puncak acaranya akan diadakan di Pantai Pandawa, Kuta Selatan pada Sabtu, 13 Agustus 2022, dengan menghadirkan bintang tamu artis nasional Tulus.

Dadang Hermawan, Ni Luh Putu Putri Srinadi, Ni Made Astiti, dan Putu Anita Diastuti adalah sosok kwartet di balik sukses STMIK STIKOM Bali. Mereka mengawalinya di dua buah ruko berlantai dua di Jl. Pulau Kawe, Denpasar Barat.  Setelah izin operasional keluar pada 10 Agustus 2002, mereka segera berpromosi mencari calon mahasiswa baru.

Tantangannya luar biasa. Di tengah gencar promosi, beberapa kali STMIK STIKOM Bali diberitakan miring oleh sebuah harian lokal. “Kok belum punya izin tapi berani buka pendaftaran mahasiswa baru. Para orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya jadi galau. Mereka telepon menanyakan kebenaran berita tersebut. Tapi kami jawab, ada kok izinnya, kalau gak percaya silahkan datang cek. Mereka datang, kami perlihatkan izinnya barulah mereka percaya,” ceritra Putri Srinadi sambil tertawa.

Apalagi saat itu, Dadang Hermawan sebagai Ketua STMIK STIKOM Bali, tinggal di Malang. Komunikasi hanya lewat telepon. Menghadapi pemberitaan miring tadi, Putri Srinadi sempat curhat ke Dadang. “Pak kita diberitakan miring terus, apa kita gak jawab. Tapi pak Dadang bilang gak usah, hitung-hitung promosi gratis,” kenang Putri Srinadi.

Hanya dalam waktu sebulan, 42 mahasiswa mendaftar, 40 yang diterima dan memulai perkuliahan perdana pada September 2002.

Putri Srinadi yang sejak awal  menjadi Pembantu Ketua (PK) II Bidang Administrasi dan Keuangan STMIK STIKOM Bali, tampak bersemangat mengenang masa-masa sulit mereka jalani 20 tahun lalu. Karena karyawannya hanya bertiga, mereka bagi tugas. Kalau dua orang keluar sebarkan brosur, satu orang standby di kantor.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Kerja Sama dengan Fooyin University Taiwan

“Biasanya saya dan bu Astiti sebarkan brosur, pake motor saya astrea ceketer itu, bu Anita jaga kantor. Di kantor, kalau siapa yang datang duluan, dia yang buka pintu, nyapu dan rapikan ruangan. Kalau siapa yang pulang terakhir, dia yang tutup kantor sekalian bawa kunci. Jadi semuanya kami rangkap dengan senang hati,” kata Putri Srinadi masih dengan gelak tawa. “Kalau ingat yang dulu jadi geli sendiri, apalagi sampai ke Nusa Dua, Bukit Jimbaran sana pake ceketer. Tapi gak nyangka hasilnya seperti ini sekarang. Itulah nasib. Kita hanya bekerja, yang tentukan Di Atas Sana. Asalkan kita serius, pasti bisa,” ujarnya.

Soal penghasilan mereka, karena baru merintis maka gaji tak seberapa. “Hanya 25 ribu dari pendaftaran mahasiswa,” kata Putu Srinadi, sambil terkekeh.

Ni Made Astiti juga mengakui merintis ITB STIKOM Bali dari awal tanpa beban, walaupun semua pekerjaan mereka lakukan sendiri.

“Kalau sebar brosur itu biasa, pasang spanduk promosi juga kami kerjakan sendiri dibantu Pak Komang Nama (supir, yang sekarang kerja di tempat lain). Bahkan ngecat ruangan kuliah juga kami lakukan sendiri,” kata Made Astiti yang kala itu menjadi PK IV Bidang Pemasaran hingga tahun 2009. Kemudian dipromosikan menjadi Direktur LPBA sampai tahun 2011, lalu kembali ke STIKOM Bali sebagai Kabag Pemasaran dan kini menjadi Direktur Kerja Sama, Pemasaran dan Humas.   

Ada sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan Astiti ketika mereka sudah pindah di Teuku Umar. Saat itu, dia bersama Esron Oematan (kini staf Sarpras) hendak  ke sebuah sekolah untuk promosi. Di Jalan Supratman, Denpasar, Esron mencoba menerobos lampu merah, padahal di depannya ada polisi. Saya bilang berhenti. Eh Esron malah berhenti di tengah jalan, saya turun, kabur ke pinggir dan Esron tancap gas. Setelah merasa aman, dia kembali cari saya, tapi saya sudah pergi dengan bemo. Itu yang  tak bisa saya lupa,” kata Astiti sambil tertawa.

Ruko di Pulau Kawe itu dipakai bersama Lembaga Pendidikan Bali Asia (LPBA) dan Datayasa Komputer yang sudah berdiri duluan. Begitu juga fasilitas laboratorium dan komputer dimanfaatkan secara bersama. Tahun berikutnya (2003) mereka berani mengontrak ruko tiga lokal berlantai empat di Jl. Teuku Umar. Maklum tahun kedua itu jumlah mahasiswa baru membengkak menjadi 250 orang. Meski mahasiswa baru naik 6x lipat, biaya operasional juga makin besar. Karenanya ruko yang disewa selama 5 tahun, dibayar mencicil tiap tahun. “Saya bilang ke pemiliknya, saya kontrak 5 tahun, bayarnya per tahun 200 juta, tapi pemiliknya minta tiap tahun naik 25 juta. Ya udah, saya nekad aja ambil,” terang Dadang Hermawan.

Baca Juga  Dies Natalis Ke-24 ITB STIKOM Bali

Meski pendapatan kampusnya pas-pasan, Dadang Hermawan bertekad, soal gaji karyawan tidak boleh telat.

“Kalau besok gajian tapi uang masih kurang, sore ini pasti saya jual mobil. Biasanya sore-sore saya ke Gatot Subroto cari show room mobil untuk jual. Gak pake mobil dinas lagi. Kita di pendidikan kan keuangan tidak tentu. Biasanya tahun ajaran baru, UAS, baru ada uang. Jadi setelah mahasiswa bayar, baru saya beli mobil lagi. Makanya tiap 6 bulan saya ganti mobil,” beber Dadang sambil terbahak-bahak.

Di ruko style Bali itu, STIKOM Bali makin moncer. Tahun ketiga mahasiswa baru membengkak lagi menjadi 475 orang. Tahun keempat jumlah mahasiswa baru 750 orang. Di situlah Dadang mulai berpikir gimana caranya memiliki kampus sendiri. Awalnya seorang calo menawarkan tanah di Jl. Jaya Giri. Setelah membayar uang muka Rp 200 juta, Dadang memasang spanduk bertuliskan “Di sini akan dibangun kampus STIKOM Bali” barulah ketahuan kalau tanah itu milik orang lain. Akhirnya batal dan si calo tadi diproses secara hukum.

Dadang kemudian mengincar lokasi yang lebih elit di Jl. Raya Puputan, Renon. Masalahnya, tanah seluas 40 are itu bernilai Rp 16 miliar. Sedangkan STIKOM Bali hanya punya uang Rp 1 miliar. Nah bermodalkan Rp 1 miliar sebagai tanda jadi, Dadang nekad menandatangani perjanjian jual – beli tanah tersebut.

“Jika dalam waktu enam bulan tidak dilunasi, maka uang muka tadi hilang. Setelah pontang panting dua bulan cari duit, bulan ketiga akhirnya berjodoh dengan BPD Bali. BPD yang lunasi, sertifikat sebagai jaminan,” ucapnya.

Selanjutnya Dadang bergerak cepat membangun kampus STIKOM Bali. Tapi duitnya dari mana? Apalagi anggaran biaya sesuai maket gedung memerlukan dana Rp 25 miliar. Lagi-lagi Dadang mendapat solusi jitu. Bank BNI 46 siap membiayai proyek gedung STIKOM Bali dengan jaminan sertifikat tanah (take over dari BPD) dan bangunan gedung STIKOM Bali.

Ir. Wayan Swastika, MT, seorang dosen Fakultas Teknik Unud menawarkan diri membangun. “Setelah bangun 30 persen baru turun dana dari bank untuk bayar, begitu seterusnya sampai selesai. Dari dulu semuanya nekad saja. Toh bisa. Jadi, masalah dana sebenarnya bukan halangan untuk mengembangkan pendidikan,” kata Dadang. “Saya sudah buktikan,” lanjutnya, dengan wajah serius.

Asal tahu saja, Ir. I Nyoman Swastika yang membangun gedung STIKOM Bali tadi, akhirnya “dirangkul” masuk dalam Yayasan WDS Denpasar sebagai pengawas.

Ketua Yayasan WDS Denpasar Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si, Ak menambahkan, untuk meyakinkan Nyoman Swastika agar mau membangun kampus tersebut, dia beberapa kali menemuinya sambil memperlihatkan data perkembangan mahasiswa baru yang terus melonjak dari tahun ke tahun.

“Tapi kami tidak bayar seluruhnya, sebagian kami tawarkan dalam bentuk saham. Pak Nyoman setuju. Wah bagus nih. OK saya setuju, saya mau bangun,” kisah Dharmadiaksa.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4A TA 2025/2026

Pada saat bersamaan  Manajemen STIKOM Bali juga mendirikan SMK TI Bali Global si Jl. Tukad Citarum, Denpaaar sebagai “bahan baku” alias calon mahasiswa STMIK STIKOM Bali. Kini di Bali berdiri 7 SMK TI Bali Global tersebar di Denpasar, Jimbaran, Dalung, Karangasem, Klungkung, Singaraja dan Abiansemal serta sebuah SMK Indonesia Global di Ponorogo, Jawa Timur.

Salah satu kelebihan ITB STIKOM Bali adalah karena dikelola secara profesional oleh tim manajemen.  Sedangkan peran yayasan sebagai pengawas dan urusan pembinaan dari belakang

Tahun 2009 STMIK STIKOM Bali mulai menempati kampus megah berlantai empat di Jl. Raya Puputan No. 86 Niti Mandala, Renon, Denpasar. Jumlah mahasiswanya membengkak lagi menjadi 1.200 orang. Hutang di BNI lunas tahun 2012.

Sejak berada di kawasan elit Niti Mandala, Renon, tiap tahun jumlah mahasiswa baru tak kurang dari 1.200 – 1.500 orang. Per Juli 2022, total mahasiswa tercatat 6.000 orang. Hingga Wisuda ke-29 jumlah alumninya mencapai 9000 orang, tersebar di seluruh Indonesia hingga luar negeri. 

Pada 07 Mei 2019, STMIK STIKOM Bali resmi berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Binsis (ITB) STIKOM Bali. Lalu pada 09 Juli 2019, Pengurus Yayasan WDS Prof. Dr. I Made Bandem, MA melantik Dr. Dadang Hermawan menjadi rektor. Tiga srikandi dibalik kisah sukses ITB STIKOM Bali kini punya jabatan mentereng. Dr. Ni Luh Putri Srinadi, SE., MM.Kom sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya; Dra. Ni Made Astiti, MM.Kom sebagai Direktur Kerja Sama, Pemasaran dan Humas; dan Putu Anita Diasuti menjadi salah satu Direktur  salah satu unit bisnis STIKOM Bali Group.

Saat ini ITB STIKOM Bali dengan 6000 mahasiawa tersebar di tiga kampus. yakni ITB STIKOM Bali Renon, Jimbaran dan Abiansemal. Saat ini ITB STIKOM Bali memiliki dua fakultas yakni Fakultas Ilmu Komputer dengan tiga Program Studi (prodi): Prodi Sistem Komputer, Prodi Sistem Informasi, dan Prodi Teknologi Informasi. Ketiganya program S-1. Kemudian Fakultas satu lagi adalah Fakultas Bisnis dan Vokasi dengan dua Prodi, yakni Prodi Bisnis Digital (S-1) dan Prodi Manajemen Informatika (D-3).

Hebatnya lagi  ITB STIKOM Bali punya Program Dua Gelar Internasional untuk gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dari ITB STIKOM Bali dan gelar Bachelor of information Technology (BIT) dari HELP University Kuala Lumpur. Juga ada Program Dua Gelar Nasional untuk gelar S.Kom dari ITB STIKOM Bali dan Sarjana Manajemen (SM) dari Binus University Jakarta atau Sarjana Desain (S.Ds) dari STT Bandung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Tak Ada Kaitan dengan STIKOM Bandung

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Dies Natalis Ke-24 ITB STIKOM Bali

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4A TA 2025/2026

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2025/2026

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca