Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dukung Pariwisata di Daerah, Pemerintah Tetapkan Tarif Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan

BALIILU Tayang

:

pajak hiburan
 Kantor Kemenkeu RI. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung pengembangan sektor pariwisata dan menyelaraskan dengan kondisi perekonomian, pemerintah menurunkan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35 persen menjadi paling tinggi 10 persen. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir.

Secara umum, pemerintah juga memberikan pengecualian terkait jasa kesenian dan hiburan untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Hal ini menunjukkan pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah.

“PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru, sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pada masa itu, objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan,” jelas Lydia Kurniawati Christyana selaku Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dalam keterangannya, Selasa (16/1).

Jenis kesenian dan hiburan meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Baca Juga  Sinergitas Penerimaan Pajak PKB, BBNKB dan MBLB

Dari 12 jenis kegiatan tersebut, kegiatan yang dikenakan PBJT atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen adalah untuk kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa karena hanya dikonsumsi masyarakat tertentu. Penetapan tarif batas bawah atas jenis kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah penetapan tarif pajak yang race to the bottom atau berlomba-lomba menetapkan tarif pajak rendah guna meningkatkan omset usaha.

“Penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara,” ujar Lydia.

Lydia menambahkan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak daerah. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberi ruang kepada pemerintah daerah (pemda) dengan memberikan kewenangan atau diskresi untuk menetapkan dan menyesuaikan tarif PDRD sesuai dengan kondisi perekonomian di wilayah masing-masing. Kewenangan tersebut termasuk dalam menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu dalam range tarif 40 hingga 75 persen. Selain itu, UU HKPD juga mengatur kewenangan pemda untuk memberikan fasilitas berupa insentif fiskal guna mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di wilayah masing-masing sesuai amanah pasal 101 dalam UU HKPD. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pengusaha Kadin Apresiasi Pemerintah Gelontorkan Rp 1.000 Triliun untuk Pembangunan

Published

on

By

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporan saat pertemuan Presiden Prabowo dengan pengusaha Kadin di Istana Negara.
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporannya saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Sektor jasa konstruksi menjadi salah satu bidang yang merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa, saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Andi Rukman, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan nasional dengan menggelontorkan Rp 1.000 triliun untuk pembangunan. Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah telah memberikan optimisme sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

“Bapak telah mampu menavigasikan negara yang sungguh sangat baik khusus di bidang konstruksi. Bapak telah menggelontorkan seribu triliun lebih untuk dana infrastruktur. Merah putih, dapur, cetak sawah, kampung nelayan, sekolah rakyat, irigasi, dan luar biasa,” ujar Andi Rukman.

Selain besarnya alokasi dana untuk pembangunan, Andi Rukman juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 yang dinilainya menjadi terobosan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan dengan nilai hingga Rp 400 juta.

“Bapak Presiden telah membuatkan kami Perpres 46 di mana belum ada Presiden sebelumnya membuat perpres ini, yakni penunjukkan langsung kepada UMKM 0 sampai 400 juta Bapak Presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Rukman menilai program revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dijalankan pemerintah turut memberikan dampak positif. Ia menyebut ribuan sekolah dan puskesmas telah menjadi sasaran revitalisasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Buka Turnamen Tenis Meja Hari Pajak 2026

“Pekerjaan proyek revitalisasi pendidikan dan Kesehatan. Ribuan sekolah telah diperbaiki, puskesmas,” pungkas Andi Rukman.

Apresiasi tersebut mencerminkan dukungan dunia usaha terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan semakin mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Perkuat Ketahanan Bangsa Hadapi Ketidakpastian Global

Published

on

By

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat soal swasembada pangan pada pertemuan dengan pengusaha Kadin di Istana Negara.
TAKLIMAT: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Presiden, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.

“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” jelas Presiden dalam taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Kepala Negara menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Presiden pun optimistis bahwa dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global.

“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti berbagai konflik yang terjadi di dunia, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di kawasan ASEAN. Presiden menilai sejumlah konflik yang terjadi tersebut memberikan dampak terhadap Indonesia, di antaranya mempengaruhi stabilitas harga pangan hingga energi.

“Mingkin perang Ukraina lebih lama dari perang dunia kedua juga. Jutaan sudah korban dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh ke mana-mana, kepada harga pangan, harga BBM, dan sebagainya,” pungkasnya.

Ketercapaian swasembada pangan tersebut menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dunia sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. (gs/bi)

Baca Juga  Anom Gumanti Pimpin Rapat Paripurna DPRD Badung Bahas Ranperda RPJMD, Pajak Daerah, KUA dan PPAS Perubahan 2025

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kombes Pol. Eko Budhi Purwono Raih Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Berdedikasi Lewat Program Green Policing

Published

on

By

Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya dalam mengimplementasikan program Green Policing, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan diserahkan pada malam puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (31/7). Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Chairman CT Corp Chairul Tanjung, jajaran pejabat negara, serta tokoh masyarakat.

Kombes Eko Budhi dikenal sebagai pelaksana utama program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan. Melalui program tersebut, ia mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Berbagai kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, hingga penguatan partisipasi publik menjadi bagian dari implementasi Green Policing. Pendekatan tersebut dinilai mampu membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Hoegeng Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kombes Pol. Eko Budhi Purwono menyampaikan bahwa keberhasilan Green Policing merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Green Policing lahir dari semangat kebersamaan. Tujuan kami bukan hanya menghijaukan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar menjadi bagian dari solusi dalam menjaga alam dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Kombes Pol. Eko Budhi Purwono.

Baca Juga  Keluarkan Surat Edaran, PPPK Mitigasi Potensi Penyalahgunaan Kode QR

Hoegeng Awards menjadi ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, inovasi, dan kepedulian tinggi dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca