Buleleng, baliilu.com – Desa Julah Kecamatan Tejakula, Buleleng-Bali, salah satu desa tertua di Bali, kembali menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, Selasa (3/12).

Bertempat di ruang pertemuan Kantor Desa Julah, diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dispar Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, menghasilkan sejumlah strategi baru untuk mengembangkan potensi desa sebagai destinasi wisata unggulan.

Kadis Dody mengungkap bahwa Desa Julah disebut memiliki berbagai potensi wisata yang luar biasa. Kekayaan budaya seperti seni tari tradisional, kerajinan lokal, dan ritual adat menjadi daya tarik utama. Selain itu, panorama alam berupa persawahan hijau, pegunungan asri, serta lanskap pedesaan yang tenang menawarkan pengalaman wisata alam yang autentik. Sebagai salah satu desa tertua, nilai sejarah Desa Julah juga menyimpan cerita unik yang dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Meskipun demikian, beberapa kendala seperti infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang sulit dan minimnya fasilitas pendukung wisata, menjadi penghambat utama. “Promosi Desa Julah yang masih terbatas juga membuat desa ini kurang dikenal luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata dinilai perlu ditingkatkan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata,” ujar Dody yang dikutip dari laman bulelengkab.go.id.

Melalui diskusi yang intens, beberapa langkah strategi disepakati untuk menjadikan Desa Julah destinasi unggulan, seperti perbaikan infrastruktur, paket wisata kreatif, promosi digital, pemberdayaan masyarakat dan.pelestarian lingkungan.

Sebagai tindak lanjutnya, akan dibentuk tim kerja yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait. Tim ini akan menyusun rencana pengembangan desa wisata yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan pihak sponsor.

Mantan Camat Buleleng itu optimistis bahwa Desa Julah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. “Desa Julah tidak hanya menyimpan kekayaan budaya dan alam, tetapi juga sejarah panjang yang dapat menarik wisatawan. Dengan strategi yang tepat, desa ini dapat menjadi ikon wisata baru di Bali,” ujarnya.

Dengan semangat dan kolaborasi yang terjalin, Desa Julah siap menata langkah menuju masa depan pariwisata yang lebih cerah, menjadikannya kebanggaan baru bagi Buleleng. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, meluncurkan program Desa Wisata Serangan Terintegrasi (Dewi Sita) di Wantilan Pura Sakenan, Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat (29/11). Program ini bertujuan mengembangkan Desa Serangan sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, mengintegrasikan pelestarian budaya, keseimbangan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program “Dewi Sita” merupakan implementasi Proyek Perubahan Diklat PKN Tk II Angkatan ke-29 Provinsi Bali di Desa Wisata Serangan untuk mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis lingkungan, ekonomi sirkular, dan pelestarian sumber daya alam, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam membangun pariwisata yang inklusif dan ramah lingkungan.

Peluncuran program ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ni Komang Pendawati, Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, Penglingsir Puri Agung Kesiman Anak Agung Ngurah Kusuma Wardhana, dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan Desa Wisata Serangan sebagai destinasi unggulan yang mengedepankan pelestarian budaya lokal, keseimbangan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dewi Sita bukan hanya program pengembangan pariwisata, tetapi juga upaya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pelestarian adat serta budaya Desa Serangan. Ini adalah langkah nyata menuju transformasi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya,” ujar Walikota Jaya Negara.

Disampaikan pula, program “Dewi Sita” mencakup berbagai inisiatif, seperti pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat, promosi paket wisata ramah lingkungan, dan pelibatan UMKM lokal dalam mendukung ekonomi sirkular. Walikota Jaya Negara mengharapkan, program ini dapat meningkatkan daya tarik Desa Serangan sebagai destinasi wisata yang unik sekaligus menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Acara peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan diiringi dengan pertunjukan seni budaya, penyerahan sembako serangkaian HUT Radio Publik Kota Denpasar, mencerminkan semangat gotong-royong dalam membangun desa wisata yang kreatif dan berkelanjutan.

Sementara, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti serta mewakili project leader Program Dewi Sita menyampaikan, bahwa terdapat sepuluh Program Inovatif dalam Dewi Sita. Yakni Paruman Dewi Sita oleh Dinas Perkim dengan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat Serangan, mendukung konsep pro-poor tourism. Selaras Dewi Sita oleh Dinas Sosial, melalui Sekolah Keluarga Harapan untuk memberdayakan perempuan melalui kurikulum khusus dan pelatihan SDM.

Di samping itu terdapat pula Lekas Bisa Wujudkan Dewi Sita oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membangun Pariwisata berbasis komunitas untuk memanfaatkan potensi lokal. Sigap Dewi Sita oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai mitigasi risiko kebakaran dengan menempatkan unit damkar di Desa Serangan. Makin Dekat Makin Bersih Dewi Sita oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui peluncuran bank sampah dan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan. Pasikian Dewi Sita oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah Pemetaan Konflik untuk menciptakan keamanan di lingkungan multikultural.

Tarian Gaya Pesona Dewi Sita oleh Dinas Kebudayaan sebagai inventarisasi cagar budaya sebagai potensi wisata edukatif. Pilar Dewi Sita dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai literasi dan digitalisasi keuangan untuk transparansi pengelolaan desa. Dewi Sita Berseri oleh Dinas Pariwisata sebagai penguatan regulasi, branding, dan infrastruktur pariwisata. Rindu Dewi Sita oleh Dinas Kominfos yakni Interoperabilitas data untuk memantau perkembangan pariwisata melalui aplikasi DPS.

Sebagai capaian dan komitmen, Desa Wisata Serangan yang sebelumnya meraih predikat Terbaik III Desa Wisata Rintisan Tingkat Nasional (2023) kini diarahkan menjadi model desa wisata mandiri dan maju. Dengan dukungan dari seluruh pihak, program ini diharapkan membawa transformasi besar untuk menjadikan Desa Serangan sebagai ikon pariwisata berkelanjutan di Bali. “Harmoni antara manusia, budaya, dan alam adalah inti dari Dewi Sita,” tutup Riyastiti. (eka/bi)

Karangasem, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pariwisata melalui pelaksanaan monitoring yang ketat terhadap wisatawan yang datang, termasuk kewajiban pembayaran Tourism Levy Voucher atau Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk pengelolaan dan pengembangan sektor utama pendukung pariwisata Bali.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, saat melaksanakan monitoring dan sosialisasi PWA di kawasan Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (25/10).

Cok Bagus Pemayun menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pariwisata Bali terkait PWA diwujudkan melalui pembayaran yang telah dilakukan oleh para wisatawan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menjaga lingkungan dan melestarikan budaya Bali, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA). Melalui monitoring dan sosialisasi, ia ingin memastikan wisatawan telah memenuhi kewajiban tersebut.

“Saat ini, sekitar 35-40 persen wisatawan telah membayar Levy Voucher. Kami harapkan angka ini dapat ditingkatkan seiring dengan penyempurnaan sistem yang terus berjalan. Monitoring ini penting untuk memastikan Bali menerapkan standar yang diakui secara nasional dan internasional,” ujar Cok Bagus Pemayun.

Seiring dengan itu, pemerintah berencana memasang alat pemindai otomatis di bandara untuk meningkatkan efisiensi monitoring pembayaran. Selain itu, kerja sama dengan pihak pariwisata dan mitra internasional terus dilakukan untuk mengedukasi wisatawan agar melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali, sehingga antrean di bandara dapat dikurangi.

“Sosialisasi mengenai program ini telah kami lakukan secara bertahap, namun kami sadar bahwa program baru ini membutuhkan edukasi yang berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan agar bisa berjalan maksimal,” tambah Pemayun.

Di sisi lain, Ketua Pengelola Kawasan Pariwisata Pura Besakih, Gusti Lanang Muliartha, juga menyatakan dukungan terhadap program monitoring dan sosialisasi PWA yang digelar Dispar Provinsi Bali untuk memastikan penerapan Perda PWA yang telah berjalan sejak Februari 2024 dengan tarif Rp 150.000 per orang.

“Ya, ini sangat bagus, karena sudah ada peraturan daerahnya, tinggal harus ditegakkan. Yang penting, ada tiga poin yang harus dilakukan, yakni bagaimana mengkomunikasikan kepada pihak wisatawan dengan baik dan tepat. Berikutnya, bagaimana teknis eksekusinya, serta yang terpenting, bagaimana tindak lanjut jika ada yang masih tidak memenuhi kewajiban tersebut. Itu yang mungkin bisa membuat semuanya berjalan lancar. Kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan langkah-langkah peningkatan layanan di Besakih. Kunjungan ke Besakih meningkat dibandingkan tahun lalu, dengan mayoritas wisatawan asing, terutama dari Eropa. Rata-rata kunjungan harian mencapai 900 orang, dengan puncaknya hingga 1.500 wisatawan pada musim ramai.

Sementara itu, pelaksanaan monitoring tampak berjalan lancar, dan mayoritas wisatawan pun antusias berinteraksi dengan tim monitoring saat didekati. Beberapa wisatawan mengakui bahwa mereka masih belum mengetahui mengenai penegakan Perda PWA di Bali, sehingga belum melakukan pembayaran. Tim pun mengarahkan wisatawan untuk melaksanakan pembayaran melalui aplikasi lovebali.baliprov.go.id.

Dari hasil pendataan tim monitoring terhadap wisatawan yang belum melakukan pembayaran, diperoleh informasi mengenai lokasi akomodasi mereka. Beberapa di antaranya adalah Adhi Jaya Hotel Kuta, The Kayana Seminyak, Kuta Heritage, Ubud Home Stay, Buda Merta Ubud, Alila Ubud, Ayodya Nusa Dua, Padang Bai Beach Inn, Kubu Kukuh, dan Bali Relaxing Resort Nusa Dua. Kadis Pariwisata Cok Bagus Pemayun berharap agar para stakeholder di sektor perhotelan dan akomodasi, termasuk yang tercantum di atas, dapat mendukung sosialisasi penerapan kebijakan pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. (gs/bi)