Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menerima kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2026, Rabu (2/9). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung ini menandai dimulainya rangkaian audit kepatuhan dan efektivitas terhadap sejumlah program prioritas daerah.

Kehadiran rombongan BPK RI Bali dipimpin oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I, Ikhsan Aprian, yang hadir mewakili Kepala BPK Perwakilan Bali. Kedatangan tim auditor ini diterima langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, yang didampingi oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta serta Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB. Surya Suamba.

Kabid Pemeriksaan Bali I BPK Bali, Ikhsan Aprian, memaparkan bahwa terdapat tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemkab Badung. Proses audit ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kalender, terhitung mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.

Agenda pertama meliputi pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta prioritas nasional lainnya tahun 2024 sampai semester I tahun 2026. Agenda kedua difokuskan pada efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sampai semester I tahun 2026.

“Dan yang ketiga, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026,” jelas Ikhsan Aprian.

Bupati I Wayan Adi Arnawa menyambut baik dimulainya proses audit ini sebagai langkah krusial untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan program yang telah dijalankan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi eksternal demi menyempurnakan performa tiga sektor utama yang menjadi objek pemeriksaan tersebut.

“Tentu harapan kita nanti ada satu hasil yang mana bisa dijadikan sebagai satu pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam tiga hal tadi itu. Saya meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Badung untuk kooperatif serta mendukung penuh kelancaran tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Adi Arnawa.

Pada kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Bali turut menyerahkan Surat Tugas pemeriksaan secara resmi kepada Pemkab Badung yang diterima langsung oleh Bupati. Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memberikan perhatian dan penanganan terhadap warga terdampak kebakaran di Jalan Nakula, Desa Pemecutan Klod. Selain memastikan proses pemadaman berjalan maksimal, Pemkot Denpasar melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga bergerak memberikan layanan kesehatan, bantuan logistik, makanan, hingga pendampingan psikososial bagi para korban.

Penanganan warga terdampak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta OPD terkait lainnya. Pemeriksaan kesehatan juga diberikan secara berkala, khususnya bagi warga yang terdampak paparan asap selama kejadian kebakaran.

Dinas Sosial Kota Denpasar juga terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan warga terdampak, termasuk mereka yang memilih mengungsi sementara di rumah kerabat. Pendataan tersebut dilakukan agar bantuan tetap dapat disalurkan dan tidak ada warga terdampak yang luput dari perhatian pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laxmy Saraswati, didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial I Gusti Ketut Sudiatmika, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 85 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut.

“Pada tahap awal semua warga terdampak telah dievakuasi. Meski warga terdampak merupakan warga luar Denpasar, bantuan kemanusiaan tentu tetap kami jalankan terhadap musibah yang terjadi,” ujar Laxmy.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan asesmen sekaligus pemutakhiran data untuk mengetahui jumlah warga terdampak yang berasal dari dalam maupun luar Bali. Asesmen tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan penanganan lanjutan bagi para korban.

“Dari hasil asesmen nantinya, untuk warga yang tidak memiliki penunjukan di Denpasar, kami akan pulangkan ke daerah asal,” jelasnya.

Sementara itu, Sudiatmika menambahkan, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan dasar kepada warga terdampak. Pada Selasa (1/9), bantuan awal berupa matras dan kebutuhan dasar telah diberikan kepada warga yang mengungsi.

Selain bantuan dari masyarakat berupa sembako dan pakaian layak pakai, Dinas Sosial juga mendistribusikan family kit untuk kebutuhan balita, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk alas tidur dan selimut.

Pendampingan terhadap warga juga terus dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih berada di tempat pengungsian. Pemkot Denpasar memastikan proses penanganan tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikososial masyarakat yang terdampak.

Di sisi lain, proses pemadaman kebakaran di Jalan Nakula hingga Rabu (2/9) siang masih berlangsung. Untuk mempercepat penanganan titik api yang berada di bawah tumpukan puing dan sampah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mendatangkan tiga unit ekskavator untuk melakukan penggarukan.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar, I Made Tirana, mengatakan penggunaan ekskavator diperlukan agar titik api yang berada di bawah tumpukan material dapat dijangkau.

“Tanpa ekskavator kita sulit memadamkan api yang di bawah tumpukan sampah. Seberapa besar kita semprot dari atas, apinya tidak akan kena. Kecuali kita garuk ekskavator baru kita semprot,” katanya.

Menurut Tirana, teknik tersebut juga pernah diterapkan dalam penanganan kebakaran di TPA Suwung dan dinilai lebih efektif untuk memastikan titik api di bawah tumpukan material dapat benar-benar padam.

Ia memperkirakan apabila proses penggarukan berjalan sesuai rencana, api dapat benar-benar padam pada Kamis (3/9) pagi. Saat ini titik api disebut telah berkurang dan sebagian besar yang terlihat hanya berupa asap.

Armada Damkar Kota Denpasar yang masih dilibatkan dalam penanganan mencapai sembilan unit, sementara dari sebelumnya sebanyak 12 unit. Selain itu, tiga unit armada Damkar Kabupaten Badung turut diperbantukan.

Pemkot Denpasar memastikan penanganan pascakebakaran akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendataan, hingga pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak.

Dengan sinergi lintas OPD dan dukungan masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan sesuai kebutuhan hingga proses pemulihan berjalan dengan baik. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (PKP) terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Ni Luh Putu Rini Styasih, SE, M.Si., bersama jajaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pemantauan dilakukan di Pasar Kreneng dan CV Sumber Pangan dengan melihat secara langsung kondisi stok, pasokan, perkembangan harga, serta aspek keamanan pangan.

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Ni Luh Putu Rini Styasih, SE, M.Si., saat dihubungi Rabu (2/9) menyampaikan bahwa monitoring secara langsung menjadi bagian penting dalam memperoleh informasi kondisi pangan secara aktual, baik dari sisi ketersediaan maupun perkembangan harga di lapangan.

“Monitoring ini kami lakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi stok, pasokan, distribusi dan perkembangan harga pangan. Selain itu, bersama Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, kami juga memastikan pangan yang beredar dan tersedia bagi masyarakat memenuhi aspek keamanan sehingga aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, secara umum kondisi stok dan pasokan pangan masih terus dipantau. Namun, terdapat perkembangan harga pada beberapa komoditas, khususnya beras dan daging ayam.

Tim Satgas Pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menegaskan bahwa informasi mengenai perkembangan harga tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan terhadap ketersediaan maupun distribusi pangan.

Kegiatan pemantauan akan dilakukan secara berkala terhadap stok, pasokan dan harga pangan. Informasi dari lapangan ini penting sebagai dasar untuk melihat perkembangan kondisi pangan sekaligus menentukan langkah antisipasi apabila terdapat potensi gangguan pasokan maupun perubahan harga yang cukup signifikan.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, pedagang, serta pihak terkait lainnya dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan.

Selain memastikan aspek ketersediaan dan harga, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan turut melakukan pemantauan dari sisi keamanan pangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat tidak hanya tersedia dan terjangkau, tetapi juga aman dan layak untuk dikonsumsi.

Pada prinsipnya, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pangan di Kota Denpasar tersedia dengan baik, pasokannya lancar, harganya tetap terpantau, serta pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Monitoring ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. (eka/bi)