Badung, baliilu.com – Fraksi Badung Gede yang mendapat kesempatan terakhir menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Badung soal 8 ranperda yang disampaikan pada pembukaan rapat paripurna 14 Oktober 2021, memiliki pandangan yang sama dengan dua fraksi sebelumnya (PDI-P dan Golkar, red) yakni paham dan sependapat untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Badung.
Fraksi Badung Gede menyampaikan pemandangan umum Fraksi dibacakan Drs. I Made Retha, SH, MAP di depan Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Badung yang dibuka secara resmi Ketua Dewan Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Selasa (19/10) di ruang sidang utama Gedung DPRD Badung.
Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid dihadiri langsung Wakil Ketua Made Sunarta, bersama anggota DPRD Badung. Turut hadir Bupati Badung Giri Prasta, Forkopimda, Sekda Badung Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusda, dan tenaga ahli dewan dan fraksi.
Made Retha menyampaikan setelah menyimak, memperhatikan dan mempelajari dokumen penjelasan Bupati Badung, Fraksi Badung Gede memberikan pendapat tentang Ranperda APBD 2022. Dikatakan Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada rancangan APBD serta rancangan penjabaran APBD 2022 dirancang Rp. 2.900.345.173.494 turun 23,69% dari APBD induk 2021.
Drs. I Made Retha, SH, MAP menyerahkan dokumen pemandangan umum Fraksi Badung Gede DPRD Badung kepada ketua dewan Putu Parwata
Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dalam belanja daerah pada rancangan APBD serta rancangan penjabaran APBD dirancang sebesar Rp. 2.900.345.173.494 turun 23,69%. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat dengan bidang prioritas yakni bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata, dan bidang infrastruktur yang selanjutnya dapat menggambarkan komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja oprasional 82,74 %, belanja modal 1,82%, belanja tak terduga 6,27 dan belanja transfer 9,16%. Dengan alokasi anggaran pendidikan 20,13% dari total belanja daerah, dan alokasi anggaran kesehatan 20,23% dari total belanja daerah.
‘’Dengan mengkaji rancangan anggaran tersebut pada prinsipnya dapat kami pahami karena dalam situasi pandemi Covid-19, tentu sangat mempengaruhi APBD Badung yang bertumpu pada pariwisata. Dengan APBD 2022 yang dirancang masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai akibat ketidakpastian akan berakhirnya Covid-19 sehingga membutuhkan kecermatan dalam menyusun proyeksi APBD di tahun 2022. Untuk itu kami memberikan saran masukan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut,’’ ujar Retha.
Untuk meningkatkan PAD dalam situasi pandemi Covid-19 Fraksi Badung Gede berharap pada pemerintah terus melakukan inovasi baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi guna mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pemerintah agar terus berusaha meningkatkan pendapatan transfer baik dari provinsi maupun pemerintah pusat yang bersumber pada APBN melalui dana transfer umum, dana transfer khusus, dan dana insentif dengan membangun berbagai inovasi kegiatan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Badung.
Dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 95 menyebutkan bahwa dalam pendekatan penganggaran baik pendekatan penganggaran terpadu maupun pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja, tidak semata-mata menekankan pada out put sebuah program kegiatan, melainkan juga menekankan outcome-nya. ‘’Untuk itu kami mendorong program kegiatan yang direncanakan pemerintah dapat memiliki outcome terukur yang betul-betul bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Badung, tidak sekedar menjadi menara gading di tengah kota dalam situasi pandemi Covid-19. Kami sependapat dengan pemerintah untuk terus mendorong bangkitnya pariwisata dimasa pandemi Covid-19 dengan tidak henti-hentinya melakukan berbagai inovasi. Kami mendorong pemerintah agar terus membangkitkan sektor pertanian dan perikanan sebagai alternatif potensi yang mampu menunjang pendapatan asli daerah selain pariwisata, lebih-lebih kita telah menetapkan sebagai program prioritas di bidang pangan untuk itu perlu memberikan konsentrasi lebih dalam implementasinya,’’ ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi Badung Gede juga mengusulkan agar pemerintah dapat membangun rumah/grase mobil pemadam kebakaran di Kantor Lurah Benoa, karena selama ini mobilnya tidak memiliki rumah/grase tidak tertutup kemungkinan cepat rusak, sedangkan satu sisi investasinya sangat besar. Janganlah kita hanya ingat pada saat kebakaran terjadi dan lupa pada saat kita biasa-biasa saja.
Terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda tentang Retrebusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018-2038, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Yang telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan tersebut dibentuk dengan maksud agar tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga kita bersama wajib menyelesaikan serta patut kita syukuri dan berikan apresiasi pada pansus dan lembaga terkait telah mampu menyelesaikan tepat waktu.
‘’Untuk itu Fraksi Badung Gede sependapat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Sedangkan terkait dengan perda inisiatif dewan tentang Narkotika kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung segera memberikan pendapat atau tanggapan,’’ ujar Retha menutup pemandangan umum Fraksi Badung Gede. (gs)
PANEN RAYA: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto melakukan panen raya bersama Forkopimda Provinsi Bali dan kelompok tani di Desa Adat Wangaya Betan, Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7/2026). (Foto: Pendam IX)
Tabanan, baliilu.com – Komitmen TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional kembali diwujudkan melalui Panen Raya Bersama TNI yang dipimpin Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto bersama Forkopimda Provinsi Bali dan kelompok tani di Desa Adat Wangaya Betan, Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Panen Raya Serentak Tebu, Padi, dan Kedelai yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia sebagai bentuk sinergi nasional dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Secara nasional, panen raya meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di delapan lokasi, panen padi yang didampingi TNI Angkatan Darat di 31 lokasi, serta panen kedelai yang didampingi TNI Angkatan Laut di empat lokasi. Kegiatan tersebut mencerminkan kolaborasi nyata seluruh matra TNI dalam mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Melalui kegiatan ini, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan sektor pangan secara terpadu, mulai dari peningkatan produksi, pendampingan kepada petani, hingga hilirisasi hasil pertanian agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan ketahanan pangan merupakan hasil kerja gotong royong seluruh komponen bangsa. Pelibatan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan menunjukkan bahwa kedua institusi tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat serta memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Bali, kegiatan Panen Raya Kodam IX/Udayana dihadiri Forkopimda Provinsi Bali, Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Asrendam IX/Udayana, para Asisten Kasdam, LO TNI AL, LO TNI AU, para Dan/Kabalakdam IX/Udayana, Forkopimda Kabupaten Tabanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kelompok tani.
Dalam sambutannya, Pangdam IX/Udayana menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga panen raya dapat terlaksana dengan baik.
“Keberhasilan panen hari ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang terus berkomitmen menjaga produktivitas sektor pertanian,” ujar Pangdam.
Pangdam menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada petani, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan produktif guna meningkatkan hasil pertanian.
Lebih lanjut, Pangdam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan inovasi dan teknologi modern.
“Kedepan kita harus berani berinovasi. Optimalisasi teknologi pertanian, penggunaan benih unggul seperti Merah Cendana, pengelolaan irigasi yang baik, hingga manajemen pascapanen yang tepat harus terus kita dorong agar hasil pertanian semakin meningkat, berkualitas, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Pangdam berharap Panen Raya Bersama TNI tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong-royong dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. (gs/bi)
BERIKAN PIDATO: Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Malang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden bahkan menyatakan bahwa apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.
Presiden menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya besar mempersiapkan masa depan Indonesia di mana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia pada 2045–2050. Menurut Presiden, cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik.
“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” ujar Presiden.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pertahanan dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.
“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” kata Presiden.
Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri yang telah membantu masyarakat melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan jembatan dan penyediaan titik air. Menurut Presiden, kesulitan rakyat harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.
“Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga, berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi,” ungkap Presiden.
Menutup pidatonya, Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan milik rakyat, sehingga keberadaannya harus selalu diarahkan untuk membantu rakyat dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” pungkas Presiden. (gs/bi)
PANEN RAYA: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung panen raya tebu di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Malang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat.
Setibanya di lokasi, Kepala Negara meninjau insinerator atau alat pembakar sampah, serta melihat berbagai hasil dan inisiatif hilirisasi yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat industri nasional. Kedatangan Kepala Negara disambut dengan pertunjukan Tari Beskalan Putri, sebelum kemudian meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI di bidang ketahanan pangan.
Presiden Prabowo kemudian menyaksikan secara langsung proses panen raya tebu yang dilaksanakan di Lanud Abdulrachman Saleh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang dilaksanakan secara nasional sebagai wujud kolaborasi TNI dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Dalam laporannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa panen raya serentak tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu, TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi,” ujar Panglima TNI.
Secara khusus, Panglima TNI menjelaskan bahwa panen tebu di Lanud Abdulrachman Saleh mencakup lahan seluas 800,5 hektare dengan estimasi hasil panen mencapai 72.045 ton.
“Luas siap panen mencapai 800,5 hektare dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata Rp720 ribu per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional,” lanjutnya.
Selanjutnya, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, kegiatan tersebut mencerminkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri,” tegas Presiden. (gs/bi)