Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang tetap optimis dan realistis meskipun berada di tengah tekanan fiskal. Namun, Golkar menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi pungutan wisatawan asing (PWA) yang dinilai belum tergarap optimal.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam rencana penyertaan modal pada Perseroda PKB senilai Rp 1,4 triliun hingga tahun 2028, dengan meminta kejelasan asumsi dan proyeksi pendapatan investasi.
Hal itu dikatakan Ni Putu Yuli Artini, SE saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna Ke-7 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang APBD 2026 dan Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Rabu, 15 Oktober 2025 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I, Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi. Hadir Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Anggota DPRD Bali, Forkopimda, Pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Yuli Artini lanjut mengatakan dalam situasi penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Fraksi Partai Golkar mendorong Gubernur melakukan reformasi birokrasi diantaranya adalah rasionalisasi struktural dan digitalisasi pelayanan publik serta mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sumber-sumber baru yang berpotensi menaikkan PAD.
“Dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, kami Fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan penjelasan saudara Gubernur terkait dengan PWA yang tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 375 miliar, padahal potensi yang ada asumsinya kalau wisatawan asing yang masuk ke Bali sebanyak 5-6 juta per tahun, dengan pungutan Rp. 150.000 sehingga potensi yang masuk ke kas daerah antara Rp 750 miliar sampai dengan Rp. 900 miliar, apa kendalanya?’’ ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pegawai-pegawai honorer dan non-ASN yang masih tercecer agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Sedangkan belanja tidak terduga yang direncanakan sekitar Rp. 50 miliar dalam RAPBD tahun 2026 sebaiknya jangan dikurangi, untuk memudahkan Gubernur bersama DPRD untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggulangi apabila terjadi bencana seperti bencana banjir waktu lalu atau bencana-bencana lainnya yang tidak terprediksi.
Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Fraksi Partai Golkar sangat mendukung ide Gubernur, sesuai dengan rencana bahwa akan mengadakan Penyertaan Modal Perseroda PKB dari tahun 2026 s/d 2028 sebesar Rp. 1,4 triliun.
“Namun Fraksi Partai Golkar belum melihat rencana penyertaan modal tersebut dianggarkan dalam Raperda APBD Tahun 2026 dan mohon penjelasan,’’ ujarnya.
Dari hasil analisis investasi, Fraksi Partai Golkar melihat bahwa penyertaan modal pada Perseroda PKB sebesar Rp. 1,4 triliun selama 3 tahun sangat dilematis, kalau tidak dilakukan maka tanah Pemprov senilai Rp. 5 triliun akan pasif, tetapi bila dilakukan terlihat menguntungkan namun proyeksi pendapatan dan penggunaan modal kurang jelas, sehingga kurang meyakinkan hasilnya.
“Kami Fraksi Partai Golkar mempertanyakan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat Bali khususnya masyarakat Klungkung dan sekitarnya secara ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan agama. Dengan demikian perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan hukum kedepannya,’’ katanya.
Namun, dari kedua raperda yang diusulkan, Fraksi Partai Golkar setuju kedua Raperda ini bisa dibahas lebih lanjut.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah memperkuat pengendalian pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meningkatkan penegakan regulasi lingkungan untuk mencegah bencana berulang. Pihaknya juga mendorong Gubernur untuk mengevaluasi serta menyelaraskan OSS ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah.
“Kami Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan kepada saudara Gubernur atas perjuangannya yang gigih melobi untuk mengupayakan bantuan pusat pascabencana banjir yang melanda Bali di tengah situasi pemotongan dana transfer daerah,’’ ucapnya. (gs/bi)
