EKONOMI & BISNIS
GNPIP Bali Nusra, Optimalkan Upaya dan Aksi Nyata dalam Stabilisasi Harga Pangan
Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Pada Jumat, 9 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dipusatkan di The Laguna, Nusa Dua, Bali.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Inspektur Jenderal Kementarian Dalam Negeri, Deputi Bidang 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan NTT, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Wakil Walikota Mataram, Pj. Walikota Kupang, Bupati Sumba Barat, Walikota Palembang, Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali Nusra, perwakilan Forkompimda/instansi vertikal se-Bali, pelaku usaha, BUMD Pangan dan UMKM binaan Bank Indonesia serta dihadiri secara daring (taping) oleh Gubernur Bali.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan dari sisi supply dan demand dengan mengedepankan sinergi antarlembaga dengan prinsip gotong-royong. Oleh karena itu, GNPIP hadir untuk mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan secara terintegrasi serta berdampak nasional.
“Kita harus mendorong sinergi pengembangan inovasi dan digitalisasi pertanian seperti yang telah dilakukan oleh TPID Bali Nusra melalui aplikasi B`Pung Petani dalam membangun ketahanan pangan di daerah,” ujar Destry. Dampak dari penguatan sinergi tersebut sudah terasa, secara nasional inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy) menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,71% (yoy). Inflasi volatile foods juga turun menjadi sebesar 5,7% (yoy) dari puncaknya di bulan Juli yang sekitar 12%, inflasi inti juga mulai stabil di level 3,30% (yoy) dari bulan lalu yang sebesar 3,31% (yoy). Destry menambahkan bahwa dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, maka tekanan inflasi akan terkendali dan berada di rentang sasaran 3,0±1% pada 2023, dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan berada di rentang sasaran lebih awal pada paruh pertama 2023.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya juga turut menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di daerah, salah satunya melalui pengendalian inflasi pangan. Transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali perlu didukung dengan digitalisasi sumber data agar perumusan program lebih efektif dan terarah. Agung Rai Wirajaya mengapresiasi berbagai langkah Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang secara gigih mendorong transformasi ekonomi dengan mengaktifkan kembali sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali juga difokuskan pada penguatan sinergi dalam menjaga inflasi volatile food (VF). Dalam HLM TPID pada Agustus 2022, Provinsi Bali telah mencanangkan GNPIP melalui beberapa program strategis yaitu gerakan tanam cabai “Merdeka 77.000” yang diserahkan kepada Bupati/Walikota se-Bali serta penandatanganan deklarasi dukungan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) oleh Bupati/Walikota se-Bali guna menjaga stabilitas harga pangan.
“Ke depan, TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk menjaga inflasi Provinsi Bali agar dapat kembali ke sasaran yang ditetapkan,” tutup Koster.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tahir Balaw menyampaikan apresiasi kegiatan GNPIP dan Rakorwil Bali Nusra karena menunjukkan komitmen daerah dalam pengendalian inflasi. Hal ini dengan pertimbangan urgensi stabilitas harga pangan yang berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi. Selain itu, Tomsi juga meminta Kepala Daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam pengendalian inflasi di masing-masing daerahnya.
Di kesempatan lainnya, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto menyampaikan apresiasi kegiatan GNPIP ini sebagai bentuk hand on hand antar daerah dalam upaya menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan di Bali Nusra. Untuk itu, perlu penguatan sinergi seluruh elemen baik di pusat maupun di daerah serta kolaborasi secara pentahelix ABGCM (Academy, Business, Community, Government, Media). Badan Pangan Nasional bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya telah melakukan penguatan data neraca pangan yang terintegrasi menjadi 1 data (termasuk di setiap daerah), melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, melakukan operasi pasar dan memperkuat cadangan pangan antara lain pembangunan infrastruktur cold storage, heat pump dryer, reefer container, dan air blast freezer.
Rangkaian kegiatan GNPIP Bali Nusra juga ditandai dengan peresmian KAD baik intra Bali (Tabanan – Denpasar, Bangli – Buleleng, Bangli – Denpasar, Badung – Buleleng, Buleleng – Denpasar), kerja sama antar provinsi (Bangli – Mataram, Bangli – Kupang, Bangli – Sumba Barat, Bangli – Palembang), kerja sama penguatan local value chain komoditas pangan (Perumda Dharma Santhika dengan PT Aerofood Indonesia, Ayu Nadi Swalayan, Coco Grup, dan Perumda Swatantra), penguatan hilirisasi UMKM pangan, serta program Dedikasi Untuk Negeri untuk lingkup ketahanan pangan. TPID wilayah Bali dan Nusra juga mendeklarasikan komitmen untuk melanjutkan pelaksanaan GNPIP pada tahun 2023. Komitmen bersama tersebut ditandai dengan pemukulan kulkul secara bersama oleh Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Rakorwil Bali Nusra) guna menyepakati strategi pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra tahun 2023. Rakorwil Bali Nusra diikuti oleh anggota TPID Bali Nusra dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari Rakorwil dapat dicatat beberapa hal yakni (1) tren inflasi volatile food di Balinusra s.d. November 2022 sudah mulai terkendali, (2) keberhasilan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda, TPID, dan seluruh stakeholders, dan (3) pengembangan industri pangan di Bali Nusra yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terus memfasilitasi dan mendorong berbagai langkah untuk menstabilkan harga. (gs/bi)
