Pada Jumat, 9 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT melaksanakan GNPIP Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) dipusatkan di The Laguna, Nusa Dua, Bali. (Foto: ist)
Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Pada Jumat, 9 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dipusatkan di The Laguna, Nusa Dua, Bali.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Inspektur Jenderal Kementarian Dalam Negeri, Deputi Bidang 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan NTT, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Wakil Walikota Mataram, Pj. Walikota Kupang, Bupati Sumba Barat, Walikota Palembang, Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali Nusra, perwakilan Forkompimda/instansi vertikal se-Bali, pelaku usaha, BUMD Pangan dan UMKM binaan Bank Indonesia serta dihadiri secara daring (taping) oleh Gubernur Bali.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan dari sisi supply dan demand dengan mengedepankan sinergi antarlembaga dengan prinsip gotong-royong. Oleh karena itu, GNPIP hadir untuk mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan secara terintegrasi serta berdampak nasional.
Pemukulan kentongan menandai dibukanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) di The Laguna, Nusa Dua, Bali. (Foto: ist)
“Kita harus mendorong sinergi pengembangan inovasi dan digitalisasi pertanian seperti yang telah dilakukan oleh TPID Bali Nusra melalui aplikasi B`Pung Petani dalam membangun ketahanan pangan di daerah,” ujar Destry. Dampak dari penguatan sinergi tersebut sudah terasa, secara nasional inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy) menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,71% (yoy). Inflasi volatile foods juga turun menjadi sebesar 5,7% (yoy) dari puncaknya di bulan Juli yang sekitar 12%, inflasi inti juga mulai stabil di level 3,30% (yoy) dari bulan lalu yang sebesar 3,31% (yoy). Destry menambahkan bahwa dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, maka tekanan inflasi akan terkendali dan berada di rentang sasaran 3,0±1% pada 2023, dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan berada di rentang sasaran lebih awal pada paruh pertama 2023.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya juga turut menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di daerah, salah satunya melalui pengendalian inflasi pangan. Transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali perlu didukung dengan digitalisasi sumber data agar perumusan program lebih efektif dan terarah. Agung Rai Wirajaya mengapresiasi berbagai langkah Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang secara gigih mendorong transformasi ekonomi dengan mengaktifkan kembali sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali juga difokuskan pada penguatan sinergi dalam menjaga inflasi volatile food (VF). Dalam HLM TPID pada Agustus 2022, Provinsi Bali telah mencanangkan GNPIP melalui beberapa program strategis yaitu gerakan tanam cabai “Merdeka 77.000” yang diserahkan kepada Bupati/Walikota se-Bali serta penandatanganan deklarasi dukungan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) oleh Bupati/Walikota se-Bali guna menjaga stabilitas harga pangan.
“Ke depan, TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk menjaga inflasi Provinsi Bali agar dapat kembali ke sasaran yang ditetapkan,” tutup Koster.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tahir Balaw menyampaikan apresiasi kegiatan GNPIP dan Rakorwil Bali Nusra karena menunjukkan komitmen daerah dalam pengendalian inflasi. Hal ini dengan pertimbangan urgensi stabilitas harga pangan yang berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi. Selain itu, Tomsi juga meminta Kepala Daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam pengendalian inflasi di masing-masing daerahnya.
Di kesempatan lainnya, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto menyampaikan apresiasi kegiatan GNPIP ini sebagai bentuk hand on hand antar daerah dalam upaya menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan di Bali Nusra. Untuk itu, perlu penguatan sinergi seluruh elemen baik di pusat maupun di daerah serta kolaborasi secara pentahelix ABGCM (Academy, Business, Community, Government, Media). Badan Pangan Nasional bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya telah melakukan penguatan data neraca pangan yang terintegrasi menjadi 1 data (termasuk di setiap daerah), melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, melakukan operasi pasar dan memperkuat cadangan pangan antara lain pembangunan infrastruktur cold storage, heat pump dryer, reefer container, dan air blast freezer.
Rangkaian kegiatan GNPIP Bali Nusra juga ditandai dengan peresmian KAD baik intra Bali (Tabanan – Denpasar, Bangli – Buleleng, Bangli – Denpasar, Badung – Buleleng, Buleleng – Denpasar), kerja sama antar provinsi (Bangli – Mataram, Bangli – Kupang, Bangli – Sumba Barat, Bangli – Palembang), kerja sama penguatan local value chain komoditas pangan (Perumda Dharma Santhika dengan PT Aerofood Indonesia, Ayu Nadi Swalayan, Coco Grup, dan Perumda Swatantra), penguatan hilirisasi UMKM pangan, serta program Dedikasi Untuk Negeri untuk lingkup ketahanan pangan. TPID wilayah Bali dan Nusra juga mendeklarasikan komitmen untuk melanjutkan pelaksanaan GNPIP pada tahun 2023. Komitmen bersama tersebut ditandai dengan pemukulan kulkul secara bersama oleh Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Rakorwil Bali Nusra) guna menyepakati strategi pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra tahun 2023. Rakorwil Bali Nusra diikuti oleh anggota TPID Bali Nusra dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari Rakorwil dapat dicatat beberapa hal yakni (1) tren inflasi volatile food di Balinusra s.d. November 2022 sudah mulai terkendali, (2) keberhasilan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda, TPID, dan seluruh stakeholders, dan (3) pengembangan industri pangan di Bali Nusra yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terus memfasilitasi dan mendorong berbagai langkah untuk menstabilkan harga. (gs/bi)
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.
Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.
Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.
Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).
Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)
Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras di tengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis Rabu (2/9/2026) mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria.
Achris Sarwani lanjut menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September), berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, sebut Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)