Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

GNPIP Bali Nusra, Optimalkan Upaya dan Aksi Nyata dalam Stabilisasi Harga Pangan

BALIILU Tayang

:

bi bali
Pada Jumat, 9 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT melaksanakan GNPIP Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) dipusatkan di The Laguna, Nusa Dua, Bali. (Foto: ist)

Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Pada Jumat, 9 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dipusatkan di The Laguna, Nusa Dua, Bali.

Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Inspektur Jenderal Kementarian Dalam Negeri, Deputi Bidang 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan NTT, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Wakil Walikota Mataram, Pj. Walikota Kupang, Bupati Sumba Barat, Walikota Palembang, Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali Nusra, perwakilan Forkompimda/instansi vertikal se-Bali, pelaku usaha, BUMD Pangan dan UMKM binaan Bank Indonesia serta dihadiri secara daring (taping) oleh Gubernur Bali.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan dari sisi supply dan demand dengan mengedepankan sinergi antarlembaga dengan prinsip gotong-royong. Oleh karena itu, GNPIP hadir untuk mengoptimalkan upaya dan aksi nyata  dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan secara terintegrasi serta berdampak nasional.

bi
Pemukulan kentongan menandai dibukanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) di The Laguna, Nusa Dua, Bali. (Foto: ist)

“Kita harus mendorong sinergi pengembangan inovasi dan digitalisasi pertanian seperti yang telah dilakukan oleh TPID Bali Nusra melalui aplikasi B`Pung Petani dalam membangun ketahanan pangan di daerah,” ujar Destry. Dampak dari penguatan sinergi tersebut sudah terasa, secara  nasional inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy) menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,71% (yoy). Inflasi volatile foods juga turun menjadi sebesar 5,7% (yoy) dari puncaknya di bulan Juli yang sekitar 12%, inflasi inti juga mulai stabil di level 3,30% (yoy) dari bulan lalu yang sebesar 3,31% (yoy). Destry menambahkan bahwa dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, maka tekanan inflasi akan terkendali dan berada di rentang sasaran 3,0±1% pada 2023, dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan berada di rentang sasaran lebih awal pada paruh pertama 2023.

Baca Juga  Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Balinusra 2025

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya juga turut menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di daerah, salah satunya melalui pengendalian inflasi pangan. Transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali perlu didukung dengan digitalisasi sumber data agar perumusan program lebih efektif dan terarah. Agung Rai Wirajaya mengapresiasi berbagai langkah Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang secara gigih mendorong transformasi ekonomi dengan mengaktifkan kembali sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali juga difokuskan pada penguatan sinergi dalam menjaga inflasi volatile food (VF). Dalam HLM TPID pada Agustus 2022,  Provinsi Bali telah mencanangkan GNPIP melalui beberapa program strategis yaitu gerakan tanam cabai “Merdeka 77.000” yang diserahkan kepada Bupati/Walikota se-Bali serta penandatanganan deklarasi dukungan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) oleh Bupati/Walikota se-Bali guna menjaga stabilitas harga pangan.

“Ke depan, TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk menjaga inflasi Provinsi Bali agar dapat kembali ke sasaran yang ditetapkan,” tutup Koster.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tahir Balaw menyampaikan apresiasi kegiatan  GNPIP dan Rakorwil Bali Nusra karena menunjukkan komitmen daerah dalam pengendalian inflasi. Hal ini dengan pertimbangan urgensi stabilitas harga pangan yang berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi. Selain itu, Tomsi juga meminta Kepala Daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam pengendalian inflasi di masing-masing daerahnya.

Di kesempatan lainnya, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto menyampaikan apresiasi kegiatan GNPIP ini sebagai bentuk hand on hand antar daerah dalam upaya menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan di Bali Nusra. Untuk itu, perlu penguatan sinergi seluruh elemen baik di pusat maupun di daerah serta kolaborasi secara pentahelix ABGCM (Academy, Business, Community, Government, Media). Badan Pangan Nasional bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya telah melakukan penguatan data neraca pangan yang terintegrasi menjadi 1 data (termasuk di setiap daerah), melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah  defisit, melakukan operasi pasar dan memperkuat cadangan pangan antara lain pembangunan infrastruktur cold storage, heat pump dryer, reefer container, dan air blast freezer.

Rangkaian kegiatan GNPIP Bali Nusra juga ditandai dengan peresmian KAD baik intra Bali (Tabanan – Denpasar, Bangli – Buleleng, Bangli – Denpasar, Badung – Buleleng, Buleleng – Denpasar), kerja sama antar provinsi (Bangli – Mataram, Bangli – Kupang, Bangli – Sumba Barat, Bangli – Palembang), kerja sama penguatan local value chain komoditas pangan (Perumda Dharma Santhika dengan PT Aerofood Indonesia, Ayu Nadi Swalayan, Coco Grup, dan Perumda Swatantra), penguatan hilirisasi UMKM pangan, serta program Dedikasi Untuk Negeri untuk lingkup ketahanan pangan. TPID wilayah Bali dan Nusra juga mendeklarasikan komitmen untuk melanjutkan pelaksanaan GNPIP pada tahun 2023. Komitmen bersama tersebut ditandai dengan pemukulan kulkul secara bersama oleh Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT.

Baca Juga  Program GNPIP Diharapkan Bangun Ekosistem Pangan Bali yang Tangguh dan Berdaya Saing

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Rakorwil Bali Nusra) guna menyepakati strategi pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra tahun 2023. Rakorwil Bali Nusra diikuti oleh anggota TPID Bali Nusra dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari Rakorwil dapat dicatat beberapa hal yakni (1) tren inflasi volatile food di Balinusra s.d. November 2022 sudah mulai terkendali, (2) keberhasilan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda, TPID, dan seluruh stakeholders, dan (3) pengembangan industri pangan di Bali Nusra yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terus memfasilitasi dan mendorong berbagai langkah untuk menstabilkan harga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Baca Juga  Ny. Antari Jaya Negara Sebut Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" TP PKK Aksi Nyata Pemberdayaan Masyarakat

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  Ny. Antari Jaya Negara Sebut Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" TP PKK Aksi Nyata Pemberdayaan Masyarakat

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Program GNPIP Diharapkan Bangun Ekosistem Pangan Bali yang Tangguh dan Berdaya Saing

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Program GNPIP Diharapkan Bangun Ekosistem Pangan Bali yang Tangguh dan Berdaya Saing

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Ny. Antari Jaya Negara Sebut Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" TP PKK Aksi Nyata Pemberdayaan Masyarakat

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca