Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Dukung ICANN87 Digelar di Bali

Siap Luncurkan Domain .Bali dan Angkat Aksara Bali ke Panggung Internet Dunia

Loading

BALIILU Tayang

:

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Prof. Hammam Riza bersama jajaran panitia ICANN87 di Jayasabha, Denpasar.
AUDIENSI: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Prof. Hammam Riza, ilmuwan dan Perekayasa Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga Guru Besar Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) Universitas Syiah Kuala, bersama jajaran panitia ICANN87 di Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ICANN87 Annual General Meeting (AGM) di Nusa Dua, Bali, pada 17–22 Oktober 2026. Forum tahunan organisasi pengelola tata kelola internet dunia itu dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Bali di panggung global, sekaligus mengangkat nilai-nilai peradaban dan kebudayaan Bali melalui peluncuran domain .Bali serta penguatan eksistensi Aksara Bali di ruang digital internasional.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi Prof. Hammam Riza, ilmuwan dan Perekayasa Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga Guru Besar Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) Universitas Syiah Kuala, bersama jajaran panitia ICANN87 di Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7).

Dalam pertemuan itu, Prof. Hammam menyampaikan bahwa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) merupakan organisasi yang mengelola sistem penamaan domain dan alamat protokol internet (IP Address) secara global. Organisasi tersebut kerap disebut sebagai “PBB-nya internet dunia” karena menjadi forum multistakeholder yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas teknis, hingga masyarakat sipil dalam merumuskan tata kelola internet dunia.

ICANN87 yang akan dipusatkan di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua. “ Diperkirakan dihadiri sekitar 2.500 hingga 3.000 peserta dari lebih dari 150 negara,” tandasnya.

Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2026, dilanjutkan dengan gala dinner pada malam harinya.

Salah satu agenda penting yang diusung Indonesia adalah peluncuran domain .Bali sebagai identitas digital yang diharapkan menjadi penguat branding Pulau Dewata di tingkat internasional.

Selain itu, forum tersebut juga akan menjadi momentum peluncuran dukungan terhadap Aksara Nusantara, termasuk Aksara Bali, sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Indonesia di era digital.

Baca Juga  Hadiri Peresmian Kantor Konjen Timor Leste, Sekda Dewa Made Indra Tawarkan Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Perwakilan ICANN, Samiran Gupta, selaku Vice President, Stakeholder Engagement and Managing Director, Asia Pacific ICANN turut mengapresiasi sambutan positif Gubernur Koster.

“Penyelenggaraan ICANN87 di Bali menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peran aktif dalam tata kelola internet global,” kata Samiran.

Ia berharap Gubernur Bali dapat hadir sekaligus membuka rangkaian kegiatan tersebut mengingat besarnya arti strategis penyelenggaraan ICANN87 bagi Bali maupun Indonesia.

Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah pertemuan internet terbesar di dunia tersebut.

“(Domain, red) Dot Bali bagus sekali, karena kata ‘dot’ dalam bahasa Bali juga bermakna ingin atau kepingin. Bisa dimaknai sebagai I want Bali. Ini menjadi branding yang sangat kuat bagi Bali di tingkat internasional,” ujar Koster.

Menurutnya, penyelenggaraan ICANN87 bukan sekadar forum teknologi informasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan nilai-nilai peradaban Bali kepada masyarakat dunia.

“Acara ini sangat penting karena dapat mengangkat nilai peradaban kita. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan kesempatan kepada Bali menjadi tuan rumah,” katanya.

Koster menegaskan bahwa pelestarian Aksara Bali merupakan salah satu kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Bali. Melalui Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Penggunaan Aksara Bali, pemerintah mewajibkan penggunaan aksara tersebut pada papan nama kantor pemerintah, fasilitas umum, jalan, lembaga pendidikan, hingga berbagai produk yang berasal dari Bali.

Ia menilai aksara bukan sekadar simbol budaya, melainkan fondasi utama sebuah peradaban.

“Semua kebudayaan, adat istiadat, hingga pengetahuan berawal dari aksara. Tanpa aksara kita tidak bisa mewariskan peradaban. Hulunya adalah aksara. Karena itu saya sangat tegas terhadap implementasi kebijakan ini,” tegasnya.

Baca Juga  GM Conrad Bali Sampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Gubernur Koster

Menurut Koster, berbagai negara maju seperti Jepang dan China tetap mempertahankan penggunaan aksara asli mereka dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan daya saing global. Bali pun, katanya, harus memiliki keberanian yang sama dalam menjaga identitas budayanya.

“Nilai spiritual aksara Bali sangat tinggi. Aura dan daya tarik budaya Bali juga lahir dari sana. Karena itu saya mewajibkan produk-produk Bali menggunakan Aksara Bali. Saya bahkan rutin melakukan inspeksi lapangan, jika tidak dilaksanakan, tentu ada sanksi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia optimistis peluncuran domain .Bali akan memperkuat identitas digital Bali sekaligus menjadi warisan penting bagi generasi mendatang.

“Kebijakan yang lahir di Bali selalu mendapat perhatian dunia. Saya kira ini menjadi rezeki bagi Bali dan juga bagi saya secara pribadi karena kegiatan internasional yang luar biasa seperti ini dapat berlangsung di Bali,” kata Koster.

ICANN87 merupakan Pertemuan Umum Tahunan (Annual General Meeting/AGM) ke-28 yang diselenggarakan secara hibrida dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Peserta yang ingin mengikuti kegiatan secara langsung diwajibkan mendaftar paling lambat 14 Oktober 2026 melalui situs resmi ICANN.

Forum ini akan mempertemukan perwakilan pemerintah, perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet, akademisi, pakar keamanan siber, operator registri domain, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas pengguna internet dari berbagai negara. Indonesia melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan global tersebut.

Dengan dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan ICANN87, Pulau Dewata dikatakan Gubernur Koster tidak hanya menjadi pusat pertemuan tata kelola internet dunia, tetapi juga memperoleh panggung strategis untuk memperkenalkan identitas budaya, memperkuat diplomasi digital, serta menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang mampu memadukan kemajuan teknologi dengan pelestarian warisan budaya. (gs/bi)

Baca Juga  Pemkab Tabanan Apresiasi Dukungan Pemprov Bali dalam Peringatan Ke-76 Puputan Margarana

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Bali Peringkat Satu Dunia, Kalahkan London, Hanoi, Dubai dan NY, Menpar: Ini Representasi Jutaan Ulasan Objektif Wisatawan

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Resmikan Tugu CBP Rupiah, Koster: Bukti Kontribusi Bali Jaga Stabilitas, Kemandirian dan Keberlanjutan Ekonomi Bangsa

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Dubes Korea Selatan Bahas Penguatan Kerja Sama Energi Bersih, Kendaraan Listrik, hingga Kota Cerdas

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Koster Minta BPD Bali Jadi Bank Kebanggaan Krama, Harus Perkuat Kompetensi SDM dan Sistem IT

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca