Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Dukung Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI Susun RUU Statistik

Gubernur Wayan Koster: Statistik Itu Sangat Kita Butuhkan untuk Akurasi Perencanaan

Loading

BALIILU Tayang

:

koster
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cinderamata kain Tenun Endek Bali kepada Taufik Basari saat memimpin Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik, Senin, 10 April 2023.di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (Soma Umanis, Bala), 10 April 2023.

Denpasar, baliilu.com – Kegiatan Statistik selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang keberadaannya sudah selama 26 tahun, sehingga saat ini sebagian besar normanya dianggap tidak lagi bisa menjawab semua kebutuhan hukum terhadap kegiatan berhubungan dengan statistik yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Statistik sehingga bisa menjawab kebutuhan hukum terkait statistik nasional maupun dinamika statistik dunia internasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Kunjungan Kerja rombongan Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik yang dipimpin Taufik Basari di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (Soma Umanis, Bala), 10 April 2023.

“Terimakasih telah memilih Bali sebagai tempat kunjungan kerja dalam mencari masukan terkait penyusunan undang-undang tentang statistik. Rupanya undang-undang yang lama sudah berlangsung selama 26 tahun, jadi memang mungkin sudah banyak harus mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan yang ada saat ini agar menjadi lebih akomodatif dan representasi,” ungkap Gubernur Koster.

Untuk itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini sangat mendukung upaya Badan Legislasi DPR RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Statistik yang baru.

“Mungkin akan mengganti, tidak hanya sekedar perubahan dari keseluruhan ketentuan yang ada. Sehingga kita memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyiapkan data statistik yang sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan,” terangnya.

Kebutuhan penggantian Undang-Undang juga didasari karena adanya kebutuhan otonomi daerah, perlunya integrasi penyelenggaraan Statistik Daerah dengan Sistem Statistik Nasional, baik statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus, serta belum diatur mengenai penggunaan big data sebagai salah satu sumber data baru.

Baca Juga  Gubernur Wayan Koster Letakkan Batu Pertama Gedung 2A RSUD Bangli

“Statistik itu sangat kita butuhkan untuk akurasi perencanaan. Sering sekali kita mengabaikan statistik, jadi asal kita membuat kebijakan dalam program tanpa dukungan data yang kuat. Jadi harus dijadikan suatu budaya pada penyelenggara pemerintahan agar terbiasa bekerja statistik. Itulah sebabnya, Saya sangat mendukung inisiatif DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Statistik,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Bali yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan instansi lainnya dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi dapat mengunjungi Portal Bali Satu Data baik melalui website https://balisatudata.baliprov.go.id/ maupun melalui aplikasi Bali Satu Data yang berbasis Android dan iOS.

Sementara itu, Taufik Basari selaku pimpinan rombongan Kunjungan Kerja Badan Legislasi RUU Statistik dalam laporannya menyampaikan kehadirannya di Bali untuk mendengarkan masukan terkait revisi undang-undang statistik.

“Sudah cukup lama keberadaannya. Tentu kondisi yang saat ini ada, terdapat banyak perbedaan yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini baik perkembangan ketatanegaraan, perkembangan otonomi daerah, perkembangan informasi teknologi dan digitalisasi.  Sehingga kita harus melakukan penyesuasaian, perbaikan dan penyempurnaan,” jelasnya.

Ditambahkan Taufik Basari, tentu kita sama-sama memiliki semangat bahwa pembangunan di Indonesia harus dijalankan secara berkelanjutan, inklusif dan tepat sasaran. Tentunya untuk dapat melakukan pencapaian pembangunan tersebut, diperlukan tahapan-tahapan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan secara terukur. Kita harus memiliki pijakan yang tepat berupa data statistik.

Baca Juga  Patroli Keimigrasian akan Rutin Digelar, Gubernur Koster Tegaskan Sinergi Lintas Lembaga Jaga Stabilitas Keamanan Bali

“Jangan sampai dalam pelaksanaan pembangunan, ketika membuat program dan kebijakan menggunakan dasar yang tidak jelas. Kita hanya pakai feeling, mengira-ngira, bahkan tidak ada rujukannya. Memang kita harus biasakan, ketika membuat program kebijakan, melaksanakan pembangunan, perencanaan termasuk evaluasinya harus berdasarkan data yang valid dan kuat,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter

Published

on

By

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir memberikan keterangan pers terkait mutasi 146 Pati dan Pamen Polri.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P. memberikan keterangan pers, Jumat (31/7). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Polri melakukan mutasi terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Edison Isir, Jumat (31/7).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol., 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga  Terima Audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali, Gubernur Koster Dorong Penguatan Produk Asli Bali

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Anak Nasional 2026 di Jembrana, Bupati Kembang Tegaskan Pentingnya Karakter dan Budaya di Era Teknologi

Published

on

By

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.
HADIRI HAN: Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Jembrana.

Peringatan HAN tahun ini diisi dengan beragam rangkaian kegiatan positif dan inklusif. Acara diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial, serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba video edukatif.

Selain itu, pada momen ini juga dilaksanakan pelantikan kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Jembrana, sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh sekadar menjadi momentum seremonial belaka, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

“Peringatan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah harapan dan masa depan kita. Tugas kita bersama adalah membentuk mereka menjadi pribadi yang baik, berkarakter, memiliki cita-cita tinggi, serta berani mencoba hal-hal baru,” ujar Bupati Kembang.

Menghadapi pesatnya perkembangan zaman, Bupati Kembang juga menyoroti perubahan pola belajar anak di masa depan yang makin akrab dengan teknologi. Menurutnya, adaptasi teknologi harus tetap berjalan selaras dengan penguatan identitas budaya lokal.

“Hari ini anak-anak kita mungkin masih belajar menggunakan buku. Ke depan, mereka akan lebih banyak belajar melalui ponsel, teknologi, hingga Artificial Intelligence (AI). Namun, harapan saya, kemajuan teknologi ini tidak boleh membuat mereka lupa atau keluar dari akar budaya dan tradisi kita,” tambahnya.

Baca Juga  Ketua KONI Badung Made Nariana: Gubernur Koster Tak Menolak Piala Dunia U-20, Namun Menolak Tim Israel Demi Keamanan Bali

Terakhir, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik dan mengimbau para orang tua untuk senantiasa memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak mereka dalam mengarungi era digital. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kolaborasi Lintas OPD Jadi Kunci Buleleng Raih Swasti Saba Padapa 2027

Published

on

By

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng dihadiri jajaran OPD.
RAKOR: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat langkah menuju penghargaan Swasti Saba Padapa Tahun 2027 melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. Pertemuan tersebut menghadirkan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Bali dan Buleleng sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.

Dikonfirmasi, Jumat (31/7), Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Buleleng yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Buleleng, Arya Mataram menegaskan bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sejatinya bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan membangun daerah yang mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat.

“Penilaian Kabupaten/Kota Sehat bukan sebuah ajang perlombaan. Ini adalah langkah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja bersama yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Mataram.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja. Program ini merupakan gerakan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penghargaan Swasti Saba diberikan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buleleng untuk melakukan penguatan kelembagaan, melengkapi data dukung, serta meningkatkan capaian pada sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bekal menghadapi penilaian tahun 2027.

“Waktu kita tidak panjang. Tahun ini adalah masa pembenahan. Seluruh OPD harus bergerak bersama karena setiap tatanan memiliki indikator yang saling berkaitan. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai Kabupaten Buleleng sehingga mampu meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027,” katanya.

Baca Juga  Ekonomi Bali 2025 Tumbuh 5,82 Persen, Gubernur Koster Paparkan Capaian Pembangunan di Berbagai Sektor

Kabid Mataram juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penilaian sebelumnya bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga kualitas bukti dukung, validasi data, serta koordinasi antar-OPD. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan menjelang penilaian.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan KKS sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2025, beberapa indikator masih memerlukan penguatan agar seluruh tatanan mampu memenuhi standar penilaian Swasti Saba.

Sementara itu, Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Dewa Alit, mengajak seluruh anggota Tim Pembina, Forum KKS, dan perangkat daerah untuk menjaga semangat kolaborasi dalam mengejar target penghargaan Swasti Saba Padapa.

Menurut Dewa Alit, peluang Buleleng untuk meraih penghargaan tersebut sangat terbuka apabila seluruh pihak mampu bekerja lebih terintegrasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap indikator didukung data yang valid.

“Target untuk Buleleng sudah semakin dekat. Karena itu saya mengajak seluruh OPD, Forum KKS, kecamatan hingga desa untuk bergerak dalam satu irama. Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan atau Bappeda, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid, saya optimistis Buleleng mampu mencapai penghargaan Swasti Saba Padapa pada tahun 2027,” ujar Dewa Alit.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah memiliki kontribusi strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam memenuhi indikator sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yaitu 1. Tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, 2. Tatanan permukiman dan fasilitas umum, 3. Tatanan satuan pendidikan, 4. Tatanan pasar, 5. Tatanan perkantoran dan perindustrian, 6. Tatatan pariwisata, 7. Tatanan transportasi dan dan tertib lalu lintas di jalan, 8. Tatanan perlindungan sosial, 9. Tatanan penanggulangan bencana. Selain itu penilaian utama KKS masyarakat memiliki jamban. ”Capaian Open Defecation Free atau stop buang air besar sembarangan baru mencapai 90% di tahun 2025, kalau di Swastisaba kita sudah kategori Padapa, namun ada indikator lainnya yang harus dipenuhi,” terangnya.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Pusat Matangkan Percepatan PSEL Denpasar, Rencana “Groundbreaking” Juni

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Forum Kabupaten/Kota Sehat, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mampu meningkatkan nilai penilaian, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang semakin bersih, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Buleleng. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca