Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Dukung Sinergitas BNN, KPK dan BNPT Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme

BALIILU Tayang

:

de
FOTO BERSAMA: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, dan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar, foto bersama saat acara diskusi panel yang dilaksanakan di Gedung PRG Polda Bali, Rabu, 24 November 2021. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster didaulat menjadi keynote speaker dalam pembukaan diskusi panel yang dihadiri secara langsung oleh narasumber, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar dengan mengangkat tema ‘’Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme untuk Pembangunan SDM Unggul di Era VUCA’’.

Acara diskusi panel yang dikemas secara Blended Webinar ini dilaksanakan di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (Buda Wage, Langkir), 24 November 2021 dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kodam IX/Udayana, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra dan seluruh Bupati/Walikota se-Bali, Kejaksaan Negeri se-Bali, Kapolres se-Bali, dan Komandan Distrik Militer se-Bali.

Gubernur Koster memberikan dukungan atas diselenggarakannya kegiatan diskusi panel yang menyinergikan pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme ini. Untuk itu, Gubernur Bali mengharapkan kegiatan yang jadi kolaborasi antara BNN, KPK dan BNPT dan pertama kali digelar di Indonesia serta lokasinya di Bali ini bisa diteruskan ke daerah lainnya.

Mengenai narkoba, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyebut bahwa narkoba saat ini sudah masuk ke pelosok desa terpencil. Kemudian di masa pandemi, bahkan menjadi masa dimana kasus narkoba meningkat dimana-mana dan Indonesia kini tak hanya jadi tempat transit dan konsumen semata, namun sudah menjadi produsen.

“Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berpotensi merusak masa depan generasi muda, akan tetapi telah menjadi sumber maraknya tindakan kriminal hingga dapat menjadi faktor penghambat pembangunan nasional,” jelas Gubernur Koster.

Terkait korupsi, Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan bahwa tingginya kasus korupsi dapat menimbulkan degradasi moral yang juga menimbulkan kerugian negara yang nilainya tidak sedikit. “Hal tersebut ditunjukkan dengan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun dan kasus suap mencapai Rp 322 miliar. Jumlah ini setara dengan 3.000 (bangunan, red) puskesmas dan 1.750 sekolah dasar,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Kemudian mengenai terorisme, mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan masalah terorisme telah menjadi ancaman kita semua, hingga dapat menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman, karena menebar ketakutan dan lebih jauh lagi dapat mengancam ideologi negara, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan nyata lainnya.

“Untuk itu, kegiatan hari ini diharapkan tidak hanya mampu menurunkan dampak terorisme, namun juga bisa memperkuat sinergi bersama antara BNN, KPK dan BNPT. Kemudian yang terpenting, hal ini sangat bermakna untuk mendukung pembangunan Bali dan Indonesia pada umumnya,” ujar Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, seraya mengucapkan terimakasih kepada Kepala BNN RI, Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, dan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang sudah memilih Bali untuk melakukan diskusi panel.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra dalam sambutan pembukaannya mencetuskan bahwa diskusi yang menghadirkan narasumber terbaik di bidang narkoba, korupsi, dan terorisme ini diharapkan mampu mendukung upaya preventif dan holistik dalam menghadapi persoalan besar Indonesia.

“Apalagi sekarang kejahatan terorganisir sudah melibatkan teknologi digital, sehingga perlu adanya SDM-SDM unggul untuk mengantisipasinya. Ini upaya kita untuk menjadikan Indonesia bebas narkoba, korupsi dan teroris agar terwujudnya generasi muda yang tangguh dan berbudi menuju Indonesia maju,” tegasnya.

Dalam diskusi panel tersebut, Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus R Golose yang mendapatkan kesempatan pertama menyebutkan Indonesia merupakan pasar potensial peredaran gelap narkoba dengan persentase pengguna mencapai 1,8 persen atau setara dengan 3,4 juta orang. “Delapan puluh persen narkoba masuk melewati jalur laut yang sulit untuk dideteksi, karena radar yang mereka pakai dimatikan,” ujar mantan Kapolda Bali ini.

“VUCA sendiri yang jadi bagian tema diskusi disebutnya adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. VUCA dapat diartikan dimana dunia yang kita hidupi sekarang berubah dengan sangat cepat, tidak terduga dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif. Pengaruh terbesar dari pergeseran dunia adalah karena pengaruh teknologi yang berkembang sangat pesat,” ujar Golose seraya mengharapkan adanya peran aktif pemda dalam mendukung aksi-aksi pemberantasan narkoba yang digaungkannya dengan slogan War on drugs atau perang melawan narkoba. Apalagi saya sangat konsen dengan masalah narkoba di Bali. Jadi tidak boleh ada anggapan di Bali orang bisa pakai, bahkan bisa melakukan pesta narkoba. Tidak boleh itu terjadi.

Selanjutnya, Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri menyebut korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya merampas hak asasi manusia, tetapi juga  mengancam ekonomi bangsa. “Setiap anak bangsa harus berperan menurunkan angka korupsi. Semua anak bangsa harus menjadi pelaku sejarah pemberantsan korupsi,” ajak Ketua KPK RI ini.

Terakhir, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam kesempatannya menyebut ideologi sesat terorisme menghalalkan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan serta menjadi sebuah ideologi yang anti demokrasi, anti kemanusiaan dan sangat intoleran. Menjadi semakin berbahaya, menurut Boy Rafli ketika ideologi terorisme dan radikalisme yang berasal dari luar tersebut dipaksakan masuk ke negara kita dengan memasukkan narasi-narasi serta teks agama yang menjadikannya sangat mungkin terdoktrin pada masyarakat awam.

“Tujuan teroris adalah menghancurkan negara, jadi saya mengajak generasi muda dan kita semua untuk terus menyosialisasikan, mengajarkan bagaimana sejarah bangsa kita. Empat konsensus negara kita yang kita sepakati bersama tidak boleh diganggu oleh ideologi lain,” tegas Komjen Pol. Rafli.

Di akhir acara diskusi panel, Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan cinderamata berupa Kain Tenun Endek Bali kepada Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, dan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca