Jakarta, baliilu.com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, capaian CKG di Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 28,5 persen dari target 46 persen. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Buleleng memperluas jangkauan pelayanan dengan mendatangi langsung masyarakat melalui Posyandu, sekolah, kegiatan sosial, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu, (11/11) mengatakan peningkatan capaian CKG terus diupayakan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Strategi jemput bola dilakukan agar pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis semakin mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok usia.

“Kami terus berupaya mendekatkan pelayanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, mulai dari Posyandu, sekolah, Puskesmas keliling, hingga kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat. Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif menjangkau mereka agar semakin banyak warga mendapatkan kesempatan untuk memeriksakan kesehatannya,” ujar Sucipto.

Menurutnya, pelayanan CKG dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti Posyandu, gebyar kesehatan, serta pemeriksaan di sekolah-sekolah, khususnya bagi anak usia sekolah. Setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, Dinkes Buleleng menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi yang melaksanakan kegiatan sosial maupun bakti sosial. Melalui kerja sama tersebut, pelayanan CKG dapat menjangkau lebih banyak warga, termasuk masyarakat yang belum sempat memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya perluasan layanan juga dilakukan melalui Posyandu balita, Posyandu lansia, serta pelayanan Puskesmas keliling yang rutin dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.

Sucipto menegaskan, peningkatan capaian CKG tidak hanya bergantung pada ketersediaan pelayanan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit.

“Kami mengajak masyarakat Buleleng untuk tidak menunggu sampai sakit baru memeriksakan diri. Pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi kemungkinan penyakit lebih awal, seperti hipertensi, diabetes, maupun gangguan ginjal. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih cepat, penanganan dapat segera dilakukan sehingga risiko komplikasi bisa dicegah,” tegasnya.

Program CKG menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan yang terkadang tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Melalui pemeriksaan atau skrining kesehatan, masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga apabila ditemukan indikasi penyakit, langkah penanganan dapat segera dilakukan.

Deteksi dini juga berperan penting dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Masyarakat yang mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal dapat memperoleh edukasi dan penanganan sesuai kebutuhan, sekaligus melakukan perubahan pola hidup untuk menjaga kesehatan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Puskesmas atau fasilitas kesehatan tempat pemeriksaan dilakukan akan membantu proses rujukan ke tingkat pelayanan lanjutan apabila dibutuhkan pemeriksaan atau tindakan spesialistik.

Dengan demikian, CKG tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh tindak lanjut pelayanan yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan penanganan dan mencegah komplikasi akibat penyakit yang tidak terdeteksi sejak dini.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Dinkes Buleleng juga terus membangun sinergi dengan pemerintah desa, perangkat desa, kecamatan, serta berbagai sektor terkait. Dukungan lintas sektor dinilai penting untuk menyosialisasikan manfaat CKG dan mendorong masyarakat agar lebih aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Sucipto berharap seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda, orang dewasa, hingga kelompok lanjut usia, dapat memanfaatkan layanan CKG yang tersedia melalui Posyandu, Puskesmas, maupun kegiatan pemeriksaan kesehatan lainnya.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan CKG yang tersedia. Mari bersama-sama membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan harus dimulai dari pemeriksaan sejak dini,” tutupnya. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel membutuhkan komitmen serta langkah nyata dari seluruh jajaran pemerintahan. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, yang dibuka langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu (11/11).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, Penanggung Jawab Wilayah Bali dan Papua Barat serta Wilayah Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas inisiatif dan pendampingan yang diberikan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sanjaya menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus melakukan perbaikan, penyesuaian, dan inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Ia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).

Di tengah perkembangan era digital, Bupati Sanjaya turut menekankan pentingnya optimalisasi transformasi pemerintahan digital, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan. Ia menginginkan seluruh perangkat daerah mampu menjadi ujung tombak pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap proses pelayanan terbebas dari pungutan liar maupun praktik korupsi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas, menurutnya, juga harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sanjaya menilai, pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, khususnya dalam pembinaan, pencegahan, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi sekaligus rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

Menutup sambutannya, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta, khususnya para kepala perangkat daerah, untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan forum tersebut sebagai ruang dialog strategis dalam memperkuat sinergi serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.

“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya. (gs/bi)