Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KESEHATAN

Gubernur Koster Perjuangkan 2.860.116 Penduduk Bali Divaksinasi

BALIILU Tayang

:

Gubernur Koster saat meninjau vaksinasi di Ubud bersama Kapolda Bali, Sekda Bali, Bupati Gianyar.

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra kembali menegaskan Provinsi Bali menarget jumlah penduduk sasaran yang akan divaksinasi sebanyak 3 juta orang (70% dari 4,3 juta penduduk, red).

Hal itu disampaikannya saat melakukan rapat koordinasi dengan bupati/walikota di Bali pada, Senin (Soma Paing, Warigadean) tanggal 22 Maret di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

“Untuk mencapai vaksinasi sebanyak tiga juta orang tersebut, tercatat jumlah penduduk yang sudah divaksinasi di Bali sebanyak 139.884 orang dan lagi 2.860.116 penduduk Bali belum divaksinasi, sehingga saat ini saya sedang berjuang agar 2.860.116 orang ini segera mendapatkan vaksinasi,” tegas Gubernur Koster yang didampingi langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra dan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Pemprov Bali ini mengatakan untuk kelompok masyarakat yang sudah divaksin secara tuntas adalah tenaga kesehatan sejumlah 44.426 orang (112,23%). Untuk kelompok masyarakat yang sedang divaksinasi meliputi lansia, pelayan publik (petugas keamanan, pegawai, petugas transportasi, sektor pariwisata, pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, atlet, dan wartawan, red) hingga masyarakat perkotaan.

Mantan anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menginformasikan bahwa mulai Senin, 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 (14 hari) dilaksanakan vaksinasi di 3 zona hijau yang menjadi destinasi wisata sebanyak 170.487 orang, mulai dari kawasan Ubud, meliputi Kelurahan Ubud, Kedewatan, Sayan, dan Petulu total sebanyak 47.045 orang. Kawasan Nusa Dua dan sekitarnya, meliputi ITDC, Kelurahan Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran, dan Tuban total sebanyak 87.715 orang, dan Kawasan Sanur, meliputi Desa Sanur, Sanur Kauh, serta Sanur Kaja total sebanyak 35.727 orang.

“Jumlah vaksin yang diperlukan mencapai 5.720.232 dosis, kemudian jumlah vaksin yang sudah diterima sebanyak 710.480 dosis (200.000 AZ), dan jumlah vaksin tambahan yang diperlukan sebanyak 5.009.752 dosis,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini seraya menambahkan waktu pelaksanaan vaksinasi di Pulau Bali akan berlangsung 100 hari, yakni dari tanggal 23 Maret – 30 Juni 2021 dengan target sasaran penduduk yang divaksin sebanyak 28.602 orang/hari dan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 Wita – selesai.

Untuk mensukseskan vaksinasi ini, Wayan Koster mengungkapkan sumber daya yang diperlukan berupa tenaga vaksinator sejumlah 716 orang dan sumber tenaga vaksinator ini berasal dari tenaga kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan TNI/Polri.

“Ada juga tenaga pendukung vaksinasi sebanyak 4.296 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2.864 orang, tenaga nonkesehatan sebanyak 1.432 orang. Selain itu, sumber tenaga pendukung lainnya juga sangat diperlukan yang meliputi tenaga kesehatan provinsi/kabupaten/kota, TNI/Polri, dan tenaga setempat,” tambahnya.

Gubernur Bali jebolan ITB ini juga memberikan solusi di dalam kegiatan vaksinasi bisa memanfaatkan tempat di fasilitas kesehatan, gedung milik pemerintah pusat, gedung milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, gedung milik TNI/Polri, gedung milik perguruan tinggi, gedung/aula sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, wantilan desa adat, tempat lainnya yang memenuhi syarat.

“Selama kegiatan fasilitas pendukung seperti laptop, printer, jaringan internet, meja, dan kursi, ambulance serta petugas medis harus siap di tempat vaksinasi,” tegasnya.

Agar kegiatan vaksinasi dilakukan secara terpola dan cepat, Gubernur Koster menjelaskan manajemen pelaksanaan vaksinasi di provinsi yang menangani vaksinasi untuk anggota DPRD provinsi, ASN dan non-ASN provinsi instansi vertikal, BUMN dan BUMD, lembaga perbankkan, pekerja pariwisata, pekerja pasar swalayan, perguruan tinggi, lembaga adat dan keagamaan provinsi, organisasi profesi provinsi, organisasi kemasyarakatan provinsi, dan kelompok masyarakat tertentu yang menjadi penanggungjawabnya adalah Kadis Kesehatan dan Kalaksa BPBD Provinsi Bali.

“Sedangkan kabupaten/kota menangani vaksinasi untuk anggota DPRD kabupaten/kota, ASN dan non -ASN kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, pasar tradisional, lembaga adat dan keagamaan kabupaten/kota, organisasi profesi kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan kabupaten/kota, krama desa/kelurahan/desa adat yang menjadi penanggung jawab adalah bupati/walikota,” jelas Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Sebagai penutup, Wayan Koster mengharapkan sinergitas instansi/lembaga pendukung mulai dari TNI dan Polri, perguruan tinggi dan organisasi profesi bisa dilakukan secara gotong-royong. Untuk pembiayaan bersumber dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan pihak lain penyelenggara vaksinasi. “Sedangkan penyediaan vaksin menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dialokasikan melalui pemerintah provinsi,” pungkasnya. (gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KESEHATAN

Satu Suntikan Vaksin Heksavalen, Gabungkan Enam Perlindungan Penyakit

Bali Jadi Daerah Percontohan Vaksin Heksavalen

Loading

Published

on

By

Vaksin Heksavalen
Balita saat menerima suntikan Vaksin Heksavalen. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Orang tua kini bisa sedikit bernapas lega. Keluhan tentang banyaknya suntikan saat imunisasi dasar pada bayi akhirnya direspons pemerintah dengan meluncurkan Vaksin Heksavalen, inovasi yang menggabungkan enam perlindungan penyakit ke dalam satu suntikan.

Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga wilayah percontohan nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai mengimplementasikan vaksin pada bulan Oktober tahun ini, dan menyasar bayi yang lahir setelah 9 Juli 2025.

Vaksin Heksavalen memberikan perlindungan terhadap Difteri, Pertusis, TetanusH hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipe B (Hib), dan Polio, serta menggantikan jadwal imunisasi dasar pada usia 2, 3, dan 4 bulan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Gede Nyoman Sebawa, menyebut terobosan ini merupakan hasil evaluasi lapangan terhadap berbagai keluhan masyarakat.

“Kami menemukan banyak orang tua mengeluhkan anaknya terlalu sering disuntik saat imunisasi. Kalau dulu dua jenis vaksin disuntikkan terpisah, sekarang cukup satu kali,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10).

Menurutnya, pengurangan jumlah suntikan tidak hanya mengurangi rasa sakit dan trauma pada bayi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan orang tua untuk menuntaskan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Selain dari sisi kenyamanan, vaksin kombinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan cakupan imunisasi yang sebelumnya kerap muncul antara vaksin Pentavalen dan Polio injeksi.

“Dengan dijadikan satu dosis Heksavalen, cakupannya akan sama. Ini langkah penting agar semua bayi mendapat perlindungan penuh,” jelas dr. Sebawa.

Dari sisi pelaksanaan, pihaknya menambahkan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pemberian vaksin kini lebih praktis dan efektif, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, hingga posyandu.

“Untuk Kabupaten Buleleng, sasaran awal bayi usia 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari sudah terdata sekitar 2.450 bayi,” tambahnya.

Dr. Sebawa berharap, dengan penerapan vaksin Heksavalen ini, pemerintah menargetkan capaian IDL sebesar 95 persen, sekaligus mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat enam penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Pastikan Kesehatan, Dinkes Denpasar Rutin Cek Kesehatan Warga Terdampak Banjir

Published

on

By

SAFARI KESEHATAN: Pelaksanaan safari kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan menyasar wilayah terdampak pada Minggu (14/9). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar terus berupaya memastikan kesehatan warga yang terdampak banjir melalui program Safari Kesehatan yang digelar secara rutin. Giat tersebut dikemas dengan sistem jemput bola yang menyasar titik-titik wilayah terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati saat dikonfirmasi Minggu (14/9) menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memantau dan menjaga kesehatan warga yang berada di kantong-kantong pengungsian akibat banjir.

“Sebagai upaya memastikan kesehatan warga terdampak banjir, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara rutin menggelar Safari Kesehatan. Pemeriksaan menyasar kantong-kantong pengungsian, dengan menerjunkan Tim Kesehatan Puskesmas yang mewilayahi,” kata Agung Candrawati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir tetap terjaga dan dapat segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah kesehatan.

“Harapannya dapat memastikan kesehatan warga terdampak,” ujarnya.

Bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Agung Candrawati mengimbau untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat, atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus di wilayah masing-masing.

“Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan Safari Kesehatan, tim kesehatan juga memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga terdampak, termasuk cara pencegahan penyakit yang umum terjadi pasca-banjir seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, dilakukan juga distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Dengan upaya ini, Dinkes Denpasar berharap dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi warga terdampak banjir dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan warga terdampak dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Kunjungan Spesialis Obgyn ke Puskesmas, Tingkatkan Keterampilan Nakes untuk Pelayanan Prima bagi Ibu Hamil

Published

on

By

obgyn puskesmas buleleng
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program ini tidak hanya memberikan akses pemeriksaan bagi ibu hamil oleh dokter spesialis, tetapi juga bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada ibu hamil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, dokter umum dan bidan di Puskesmas mendapatkan pelatihan langsung dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam hal pemeriksaan kehamilan, deteksi risiko tinggi, serta penggunaan USG dasar.

“Diharapkan setelah mendapatkan pendampingan dari dokter spesialis, tenaga medis di Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan dengan USG secara mandiri. Ini akan sangat membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan yang tepat sejak awal,” ujar Budiastawan, Jumat (14/3).

Budiastawan menjelaskan, pada semester pertama, program ini telah dilaksanakan di 16 Puskesmas, dengan setiap Puskesmas memeriksa 10 ibu hamil oleh dokter spesialis. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 90% ibu hamil mengalami kehamilan berisiko tinggi, terutama akibat kurangnya perencanaan kehamilan, usia di atas 35 tahun, serta anemia.

Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima secara mandiri, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan rutin, hingga penanganan awal bagi ibu hamil. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut akan segera disiapkan.

Selain itu, Budiastawan mengimbau pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dengan baik, termasuk memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebelum hamil. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin ke Puskesmas setiap bulan sangat dianjurkan agar potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini.

“Dengan peningkatan keterampilan tenaga medis di Puskesmas, kami berharap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat. Langkah ini juga berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah risiko seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk, dan stunting,” tutup Budiastawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca