Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual dari KDKMP Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Sabtu (16/5). Peresmian operasionalisasi KDKMP dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditandai penekanan tombol sirine. Turut hadir Pangdam X Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta Danrem 163 Wirasatya Ida I Dewa Agung Hadisaputra beserta Forkopimda Bali dan Badung, Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Perbekel/Lurah se-Badung.

Usai mengikuti acara peresmian KDKMP, Bupati Adi Arnawa sangat mengapresiasi dan mendukung program pemerintah pusat mewujudkan koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan. Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa melalui fasilitas seperti gudang dan alat produksi yang dikelola langsung di tingkat desa/kelurahan. Selain itu Bupati menilai kehadiran KDKMP sangat sejalan dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disebutkan, KDKMP Desa Sembung ini menjadi salah satu dari delapan koperasi merah putih di Badung yang sudah siap beroperasi. Diharapkan, dengan peresmian ini akan memotivasi desa lain segera bergerak terutama untuk penyediaan lahan yang selama ini menjadi kendala dalam operasional koperasi merah putih.

“Kami selaku Bupati akan tetap mendorong dan mendukung, karena kebijakan Bapak Presiden ini menjadi salah satu implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dimana Beliau mendorong ekonomi kerakyatan tercipta di Indonesia,” jelasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, untuk di Bali sudah siap beroperasi 38 KDKMP. Sedang berproses sampai akhir bulan Juli itu akan mencapai 120 KDKMP. “Di Bali ada 716 desa/kelurahan, jadi 38 koperasi ini baru mencapai pada angka 5,3 persen. Nanti akhir Juli akan mencapai sekitar 17 persen,” terangnya. Gubernur Wayan Koster juga menyebutkan pihak Pangdam, Danrem pada bulan Juli akan menyiapkan barang-barang yang akan dijual dan ditargetkan awal Agustus sudah mulai beroperasi penuh melakukan pelayanan usaha.

Sementara Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi merah putih ini adalah peristiwa penting dan sebagai tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu hanya 7 bulan, Indonesia mampu meresmikan seribu lebih koperasi merah putih yang meliputi; fisik gedung, gudang, sistem, barang, petugas hingga unsur logistiknya. “Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia dan merupakan kebanggaan. Agustus mendatang kita targetkan 30 ribu KDKMP,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo berharap dengan beroperasinya KDKMP, perputaran ekonomi di masyarakat akan semakin meningkat. Terlebih lagi adanya program MBG yang secara nyata sudah terbukti menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan beredarnya uang di desa setiap bulan mencapai 900 juta dan 10,8 M tiap tahunnya. “Kita harapkan pertumbuhan di setiap desa/kelurahan akan nyata. Kita tidak lagi akan tergantung dari manapun, karena kita punya kekuatan sendiri,” sambungnya.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan melaporkan, setelah meresmikan kelembagaan 80.000 KDKMP di Klaten Jawa Tengah, kali ini Presiden RI kembali meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP. “Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi bangsa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan pasal 33 UUD 1945,” terangnya.

Inilah wujud ekonomi konstitusional, negara hadir memastikan rakyat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Dijelaskan, hingga saat ini sebanyak 9.294 koperasi sudah rampung, 1.061 siap beroperasi penuh dan pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang.

“Memastikan koperasi berjalan baik, pemerintah telah menyiapkan SDM dan sedang dilakukan rekrutmen 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 untuk koperasi nelayan merah putih. Mereka sebagai motor penggerak koperasi, mengawasi distribusi pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa,” terangnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan pengaturan kuota pengeluaran sapi Bali dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak secara ketat untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi lokal Bali.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menjelaskan kuota pengiriman sapi Bali ditetapkan melalui perhitungan populasi sapi jantan dan betina, angka kelahiran, serta angka kematian ternak.

“Kuota pengeluaran sapi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali berdasarkan analisis populasi sehingga keseimbangan ternak tetap terjaga,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (16/5).

Penjelasan tersebut disampaikan menanggapi informasi mengenai cepat habisnya kuota tambahan pengeluaran sapi Bali hingga muncul keluhan adanya sapi yang belum memperoleh izin pengiriman.

Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini menyebabkan kuota tambahan cepat habis karena para pemohon yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan.

“Begitu ada penambahan kuota, pemohon yang sudah siap langsung melakukan upload kelengkapan dokumen. Sistem akan memverifikasi sesuai urutan pengajuan yang masuk,” jelasnya.

Karena itu, pemohon yang terlambat mengunggah dokumen berpotensi tidak memperoleh kuota karena kapasitas yang tersedia telah lebih dahulu terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis populasi, Pemprov Bali menetapkan sebanyak 53.500 ekor sapi dapat dikeluarkan dari Bali. Kuota awal ditetapkan sebanyak 50.000 ekor, sementara 3.500 ekor disiapkan sebagai cadangan hingga Desember 2025.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor pada 29 April 2026, kemudian kembali menambah 3.000 ekor, dan saat ini tengah mengusulkan tambahan kuota baru sebanyak 3.000 ekor lagi. Semua penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis populasi.

Data populasi sapi Bali menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 populasi sapi Bali tercatat mencapai 558.463 ekor, namun turun signifikan pada 2022 menjadi 380.559 ekor atau berkurang sekitar 177.904 ekor. Populasi kemudian kembali meningkat pada 2023 menjadi 391.455 ekor dan 396.717 ekor pada 2024, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 392.160 ekor.

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, pengendalian kuota pengeluaran sapi dilakukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali sekaligus melindungi peternak lokal dan kebutuhan bibit ternak daerah. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wisatawan asing yang telah berkontribusi membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp 150.000. Penghargaan dan apresiasi itu disampaikan Gubernur Koster melalui pernyataan dalam bentuk konten grafis dan video yang diluncurkan secara resmi di Gedung Kertha Sabha, Sabtu (16/5/2026).

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan ini dipublikasikan secara luas melalui berbagai platform media.

Gubernur Koster menginformasikan, PWA mulai diterapkan pada 14 Februari 2024 dan hingga 31 Desember tahun tersebut, tercatat sebanyak 2,1 juta Wisman melunasi pembayaran PWA dengan total kontribusi sebesar Rp 318 miliar.

“Kalau dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32 persen dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang,” ujar dia.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemprov Bali melakukan revisi Perda dan Pergub agar bisa melibatkan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan PWA.

Upaya ini membuahkan hasil karena di tahun 2025, jumlah turis asing yang membayar PWA bertambah menjadi 2,4 orang atau 34 persen dari total kunjungan yang mencapai 7 juta orang.

“Total kontribusi yang masuk sebesar Rp. 369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96 persen dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa PWA sepenuhnya menerapkan sistem online.

“Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antar orang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan,” tegasnya.

Ditambahkan olehnya, dana yang dibayarkan turis asing langsung masuk  ke rekening Pemprov Bali di BPD dan selanjutnya disalurkan ke kas daerah.

Berpedoman pada regulasi yang berlaku, dana PWA sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata Bali.

Masih dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan kalau penggunaan dana PWA ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lebih dari itu, program ini juga mendapat atensi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang telah melakukan kajian dan memberi rekomendasi.

“Kita juga mendapat dukungan Jamintel, rekomendasinya agar pungutan ini bisa dioptimalkan. Dipastikan tak ada penyelewengan, hanya saja belum optimal,” urainya.

Gubernur Bali dua periode ini berkomitmen untuk terus berupaya mengoptimalkan implementasi PWA melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Kami telah menandatangani MoU dengan Kementarian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, sekarang masuk proses perjanjian kerjasama. Pada intinya, Kementerian Imigrasi sangat mendukung program ini dan akan memfasilitasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Upaya lainnya, Pemprov Bali secara resmi meluncurkan kampanye apresiasi berupa video dan konten grafis. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata serta Direktorat Jenderal Imigrasi, dan akan disebarluaskan melalui kanal digital pemerintah maupun media massa.

Pemprov Bali menjadwalkan pertemuan dengan 34 perwakilan negara sahabat pada 21 Mei 2026 mendatang.

“Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik,” jelasnya.

Melalui optimalisasi program PWA, Pemprov Bali berharap kapasitas fiskal daerah semakin kuat. Dana tersebut akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap ajeg di masa depan.

Menutup uraiannya, Gubernur Koster mengajak seluruh komponen bahu membahu dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PWA. Sebab menurutnya, ini adalah kebijakan baru dan hanya ada di Daerah Bali.

“Walaupun belum optimal, tapi ini adalah terobosan luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada dan menjadi sumber PAD yang baru,” pungkas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng. (gs/bi)