Gubernur Koster menyerahkan DIPA APBN dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (26/11).
Denpasar, baliilu.com – Di tahun 2020 Indonesia dan khususnya Provinsi Bali tidak luput dari guncangan perekonomian yang diakibatkan pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang hingga saat ini masih terus diupayakan penanganan dan pemulihannya.
Di tengah ketidakpastian ini, APBN hadir sebagai alat kebijakan kontra siklus (contracyclical) yang berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi untuk mampu bertumbuh positif, kata Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan serangkaian Penyerahan DIPA APBN dan Transfer Ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (26/11).
Berkaitan dengan itu, Gubernur Bali minta penggunaan APBN 2021 harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan betul-betul fokus, terukur, terarah dan kredibel dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia, yang pada pokoknya menekankan: (1) Memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat; (2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran; (3) Akselerasi belanja, terutama pada kuartal I tahun 2021 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi; (4) Seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan.
Prioritas nasional tahun 2021 yang didukung pencapaiannya dengan alokasi anggaran, di antaranya untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim sekaligus memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.
Atas dukungan dana APBN yang ditetapkan lebih awal ini sekaligus memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo, Gubernur Bali menegaskan kepada para bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal untuk melakukan langkah-langkah, antara lain mengoptimalkan pemanfaatan anggaran TKDD untuk mendukung upaya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial, serta pelaksanaan program prioritas nasional, memperbaiki perencanaan anggaran dan segera membelanjakan anggaran yang tersedia dengan perencanaan yang matang, sehingga realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan APBN dan APBD di instansi masing-masing.
Pada kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto, menyerahkan langsung DIPA secara simbolis kepada 14 (empat belas) unsur perwakilan Forkopimda (KODAM IX/Udayana, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar), Satuan Kerja (Satker) dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi, dan perwakilan Satker pendukung Program PEN (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Universitas Udayana, TVRI Bali, Rumah Sakit Umum Sanglah, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, BPK Perwakilan Provinsi Bali), dan Satker unsur Pemerintah Daerah/OPD dan Pelaksana Pilkada (Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali).
Penerima DIPA, Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa kepada 9 (sembilan) Bupati/Wali Kota.
Selain menyerahkan DIPA, Gubernur Wayan Koster juga menyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 9 (sembilan) Bupati/Wali Kota.
Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali menyampaikan bahwa penetapan DIPA Tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2021, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2021 dilakukan oleh pemerintah pada bulan November 2020 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2021. Untuk tahun 2021, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 398 DIPA dengan nilai sebesar Rp 12,198 triliun, yang terdiri atas:
a. DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 12,04 triliun;
b. DIPA kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 47 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 160,18 miliar. Adapun alokasi TKDD untuk daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali adalah sebesar Rp 11,848 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Provinsi Bali sebesar Rp 2,858 triliun
2. Kabupaten Badung sebesar Rp 0,755 triliun
3. Kabupaten Bangli sebesar Rp 0,908 triliun
4. Kabupaten Buleleng sebesar Rp 1,453 triliun
5. Kabupaten Gianyar sebesar Rp 0,986 triliun
6. Kabupaten Jembrana sebesar Rp 0,764 triliun
7. Kabupaten Karangasem sebesar Rp 1,143 triliun
8. Kabupaten Klungkung sebesar Rp 0,792 triliun
9. Kabupaten Tabanan sebesar Rp 1,230 triliun
10. Kota Denpasar sebesar Rp 0,959 triliun
Acara penyerahan DIPA di Provinsi Bali ini dilaksanakan secara hybrid (virtual dan secara langsung), mengikuti acara penyerahan DIPA yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri/pimpinan lembaga yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis, 25 November 2020. (gs)
PENANGKARAN TUKIK: Peninjauan Distankan Buleleng terkait pembangunan bak penangkaran tukik sebagai tempat penyelamatan sementara telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir Bali Utara. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Upaya pengembangan destinasi pariwisata berbasis konservasi lingkungan di kawasan Pantai Banyuasri, Kabupaten Buleleng mulai diwujudkan. Langkah awal dilakukan melalui pembangunan bak penangkaran tukik sebagai tempat penyelamatan sementara telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir Bali Utara.
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, I Gede Melandrat saat dihubungi mengatakan, Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157,05 kilometer yang menjadi habitat bertelur sejumlah jenis penyu, seperti penyu sisik hijau dan penyu belimbing.
Menurutnya, kawasan pantai Bali Utara memiliki ciri khas banyak ditumbuhi tanaman katang-katang yang menjadi lokasi favorit penyu untuk bertelur. Ia menyebut, penyu sisik hijau menjadi jenis yang paling sering ditemukan bertelur di kawasan Buleleng.
“Paling banyak yang bertelur adalah penyu sisik hijau, seperti di Pantai Kerobokan, Pelabuhan Buleleng, kawasan Pantai Banyuasri, dan seputar Lovina,” ujar Melandrat.
Ia menambahkan, keberadaan penyu di kawasan pesisir perlu dijaga bersama melalui keterlibatan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendorong kelompok masyarakat untuk membuat tempat penampungan sementara bagi telur penyu guna mengurangi risiko kerusakan akibat predator maupun aktivitas manusia.
“Jika penyu bertelur agar menandai tempat tersebut serta menutup dengan keranjang agar terhindar dari predator seperti anjing,” katanya.
Sementara itu, pembangunan konservasi tukik di kawasan Pantai Asri Desa Adat Banyuasri masih dilakukan secara bertahap dan tetap memerlukan koordinasi serta izin dari dinas terkait agar sesuai aturan konservasi.
Ketua Relawan Kurma Segara Raksa Banyuasri Nyoman Sadwika mengatakan, pembangunan bak penampungan sementara dilakukan setelah beberapa waktu yang lalu ada peninjauan dari Distankan Buleleng. Saat ini relawan bersama nelayan dan masyarakat baru membangun bak sederhana sebagai langkah awal penyelamatan telur penyu.
“Bak penampungan yang kami buat belum memenuhi standar konservasi, namun bak ini untuk langkah penyelamatan bagi telur-telur penyu,” ujar Sadwika.
Ia menjelaskan, setiap tahun penyu rutin bertelur di kawasan Pantai Asri. Selama ini nelayan dan masyarakat biasanya melakukan relokasi telur penyu ke lokasi penangkaran terdekat untuk menghindari kerusakan maupun ancaman predator. Kini relawan bersama nelayan dan krama desa mulai memperkuat upaya penyelamatan telur penyu secara lebih intens.
Mereka juga terus berkoordinasi dengan pemerintah agar proses konservasi berjalan sesuai aturan dan mendapat pendampingan teknis.
“Kami berharap pelestarian telur penyu dan tukiknya bisa berjalan sesuai aturan dan arahan pemerintah,” katanya.
Ke depan, kawasan konservasi tukik di Banyuasri diharapkan tidak hanya menjadi pusat penyelamatan penyu, tetapi juga berkembang sebagai destinasi wisata edukasi berbasis konservasi lingkungan di Kabupaten Buleleng. (gs/bi)
PENGARAHAN: Gubernur Bali Wayan Koster, saat memberikan pengarahan serangkaian peringatan HUT Ke-64 Bank BPD Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Sabtu (30/5). (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kinerja Bank BPD Bali yang hingga saat ini mampu berkontribusi selaras dengan pembangunan Bali.
Memperhatikan perkembangan Bank BPD Bali, salah satunya terkait sistem yang digunakan menjadi salah satu poin yang selalu di genjot untuk selalu diperbaiki menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.
Dengan memahami data, maka tata kelola keuangan akan tersalurkan dengan optimal. Hal ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat memberikan pengarahan serangkaian peringatan HUT ke-64 Bank BPD Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Sabtu (30/5).
Ditambahkannya lagi, sebagai perbankan lebih baik tidak hanya berfokus mencari uang saja, tetapi bagaimana mengembangkan Bank BPD Bali.
“Menumbuhkan satu kesadaran kolektif, membangun kekuatan kolektif sehingga mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak lain di luar Bank BPD Bali menjadi salah satu sistem yang dimiliki Bank BPD Bali untuk mengepakkan sayap secara seimbang dan bersinergi,” kata Gubernur Koster.
Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan Bank BPD Bali harus menjadi Bank yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan. Selain itu juga mampu menjadi Bank yang menjadi penopang dan penggerak pembangunan Bali, sekaligus mampu menjadi Bank kebanggaan masyarakat Bali.
Selanjutnya, Gubernur Wayan Koster juga memaparkan enam (6) pilar penguatan Bank BPD Bali untuk bangun secara bertahap, diantaranya melakukan penambahan modal, agar Bank BPD itu menjadi lebih kuat adalah menambah modal inti dari 5,8 T menjadi 6 T ke atas. Sementara modal setor terus ditingkatkan oleh para pemegang saham dari posisi saat ini 3,6 T.
Selanjutnya melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan mulai dari membangun gedung baru, menambah pengurus, menambah dan meningkatkan kualitas SDM serta mengembangkan sistem berbasis teknologi digital.
Melakukan rebranding salah satunya mengembangkan spirit baru yang berdasarkan atas filosofi kearifan lokal Bali. Meningkatkan kinerja internal dan eksternal, efisien dalam operasional, produksi dengan laba tinggi dan berdampak secara optimal terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat Bali. Dan mendukung pengembangan ekonomi Kerthi Bali, yakni memberikan fasilitas kredit untuk enam (6) sektor unggulan (pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital serta sektor pariwisata. Serta Bank BPD Bali menjadi kebanggaan masyarakat Bali, diantaranya mendukung implementasi kearifan lokal sad kerthi, menjadi mainstream keuangan dan perekonomian Bali, memperkuat militansi masyarakat Bali kepada Bank BPD Bali sekaligus mewujudkan Bali Dwipa Jaya.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyampaikan akan selalu mensupport pembangunan Bali ke depan. Di periode bulan Mei 2026 tercatat aset Bank BPD Bali tumbuh sebesar 8,19% dengan nominal sebesar 43 T, 117 M selain itu tercatat juga pertumbuhan UMKM Bali diatas 11% jauh di atas pertumbuhan UMKM nasional yang hanya 1%.
Dengan mengangkat tema “Harmoni Bertumbuh Menjaga Stabilitas” diharapkan kinerja seluruh anggota Bank BPD Bali dengan 17 Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang di Mataram) dan 38 Kantor Cabang Pembantu yang dimilikinya, mampu menjadi partner kerja yang selalu berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama dalam membangun Bali serta mewujudkan Bali yang sejahtera. (gs/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menerima kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia Iqbal, di arena Pameran IKM Bali Bangkit, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (29/5/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menerima kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia Iqbal, di arena Pameran IKM Bali Bangkit, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (29/5/2026).
Mengawali pertemuan, Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa dirinya secara khusus mengundang Ketua Dekranasda NTB yang kebetulan tengah berada di Pulau Dewata.
“Biasanya bertemu saat menghadiri acara di Jakarta. Jadi, mumpung berada di Bali, kita bisa bertemu di sini,” ujarnya.
Pertemuan dengan rombongan dari provinsi tetangga tersebut dimanfaatkan Ibu Putri Koster untuk berbagi pengalaman dalam memajukan sektor kerajinan yang saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan.
Kepada Sinta Agathia Iqbal, Ibu Putri Koster banyak bercerita mengenai tantangan yang dihadapi Bali dalam upaya melestarikan dan memajukan sektor kerajinan, khususnya tenun tradisional. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah maraknya pemasaran kain tenun bermotif serupa endek yang diproduksi di Troso, Jawa Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan karena selain motifnya ditiru, Bali juga menghadapi kelangkaan tenaga penenun.
“Kain produksi Troso dijual dengan harga lebih murah, sehingga semakin sedikit warga Bali yang tertarik menjadi penenun. Jika dibiarkan, perajin tenun di Bali lambat laun akan berkurang bahkan bisa hilang. Padahal, peminat kain endek sangat banyak,” ujar Ibu Putri Koster.
Berangkat dari kondisi tersebut, sejak menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putri Koster terus berupaya membangkitkan sektor kerajinan, khususnya yang berkaitan dengan wastra Bali. Salah satu program yang digagasnya adalah Pameran IKM Bali Bangkit. Program yang diselenggarakan sejak masa pandemi Covid-19 itu bertujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet penjualan sekaligus memperluas akses pasar.
“Motto kami adalah produk berkualitas dengan harga pantas. Jadi, produk yang dipasarkan di sini sepenuhnya merupakan hasil karya penenun Bali,” imbuhnya.
Menyinggung produksi kain di Troso, Ibu Putri Koster berharap terdapat solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
“Ini bukan kesalahan saudara-saudara kita di sana. Mari kita cari jalan tengah, misalnya menjadikan Bali sebagai super hub pemasaran kain tenun Nusantara,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dekranasda NTB menyampaikan bahwa kondisi serupa juga dialami oleh para perajin kain tenun khas daerahnya. Ia sependapat dengan Ibu Putri Koster mengenai pentingnya membangun dialog bersama para pemangku kebijakan di Jawa Tengah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Selain berbagi informasi dan pengalaman, rombongan Dekranasda NTB juga diajak berkeliling untuk melihat berbagai produk kerajinan yang dipamerkan dalam ajang IKM Bali Bangkit. (gs/bi)