Gianyar, baliilu.com – Penyelenggaraan Pariwisata Bali perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali sesuai dengan  visi  pembangunan  daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster ketika mensosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali di Puri Ubud, Sabtu (8/8-2020).

Gubernur Koster yang didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra lanjut menjabarkan isi dari Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tersebut bahwa tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Tujuannya adalah untuk: menata pengelolaan penyelenggaraan pariwisata Bali;  meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tata kelola pariwisata;  memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk pariwisata yang ditawarkan;  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku  industri pariwisata dalam menyelenggarakan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan  menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata.

Ketua DPD PDI P Provinsi Bali ini menguraikan usaha pariwisata meliputi:  daya tarik wisata;  kawasan  pariwisata;   jasa transportasi wisata;  jasa perjalanan wisata;  jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi;  penyelenggaraan kegiatan  hiburan dan rekreasi;  penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;  jasa informasi pariwisata;  jasa konsultan  pariwisata;  jasa pramuwisata;  wisata tirta;  SPA;  dan  wisata kesehatan.  Penyelenggaraan usaha  pariwisata harus memenuhi legalitas usaha dan standar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan dalam tata kelola usaha pariwisata, pengusaha  pariwisata  wajib  menyediakan barang dan/atau jasa  pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural,  dan ramah lingkungan. 

Dalam menyediakan barang dan/atau jasa pariwisata, pengusaha pariwisata harus mengutamakan:  pelayanan kepada wisatawan; persaingan usaha yang sehat;  etika bisnis;  produk lokal;  kearifan lokal;  kesejahteraan karyawan; dan  kerjasama antar-pelaku  usaha pariwisata  lokal.  Pengusaha  pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa  harus sesuai dengan  jenis usaha  yang tercantum dalam perizinan.

Wisatawan yang berkunjung ke Bali  merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu: 1) menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal; 2)  ramah lingkungan; 3) waktu tinggal lebih lama; 4) berbelanja lebih banyak; 5) memberdayakan sumber daya lokal;  6)  melakukan kunjungan ulang;  dan  7)  berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.

Dalam tata kelola daya tarik wisata, daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Daya tarik  wisata harus menjamin kepuasan  wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan  sumber daya lokal. Daya tarik  wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata. Produk kerajinan rakyat hanya boleh dijual di destinasi tersebut. 

Pemberdayaan sumber daya lokal meliputi:  pengelola;  tenaga kerja;  komoditas; produk; dan  investasi.  Daya tarik wisata dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital. Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal meliputi: tiket masuk; parkir;  transportasi dalam kawasan; pemandu wisata khusus;  busana adat; tempat penitipan barang; dan toilet.

Dalam tata kelola di kawasan pariwisata, yang dimaksud kawasan pariwisata paling sedikit meliputi:  hotel atau jenis akomodasi lainnya;  restoran atau rumah makan; dan daya tarik wisata. Dalam pengembangan kawasan pariwisata dilarang: 1) menggusur masyarakat adat;  2)  menutup akses masyarakat lokal;  3)  menguasai area publik;  4)  memindahkan sarana umum; dan 5) merusak  dan/atau mencemari  alam dan lingkungan.  Pengelola  kawasan  pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 

Pengelola  kawasan  pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya. 

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pengelola  kawasan  pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-hotel, restoran, dan  daya tarik wisata.

Dalam tata kelola jasa transportasi pariwisata, jasa transportasi  pariwisata  berkewajiban  secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali. Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  wajib:  1)  memiliki perizinan;  2)  laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;  3)  usia kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun;  4) menggunakan desain khas branding Bali; dan  5)  memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi pariwisata Bali.

Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.  Asosiasi transportasi  pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi  pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

Dalam tata kelola usaha jasa perjalanan wisata, biro perjalanan  wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen)  dari harga jual yang ditentukan oleh  penyedia jasa pariwisata.  Biro  perjalanan  wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki  Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).  Biro  perjalanan  wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung  pada saat transaksi kepada  pengusaha  jasa  makanan dan minuman.

Dalam tata kelola jasa makanan dan minuman, pengusaha  jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal. Pengusaha  jasa makanan dan minuman  membuat kesepakatan dengan  pengusaha jasa wisata lainnya, dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu.

Dalam tata kelola penyediaan akomodasi, pengusaha  penyediaan  akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada  online travel agent dan korporasi swasta.  Setiap  pengusaha penyediaan akomodasi  di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan  online travel agent  dan korporasi swasta  wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.

Dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas Bali, permainan tradisional, pijat tradisional Bali  yang mengutamakan sumber daya lokal Bali. Penyelenggara  kegiatan hiburan dan rekreasi bertanggungjawab  untuk mencegah terjadinya  pelecehan  terhadap seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi.  Seniman dan pelaku  kegiatan hiburan dan rekreasi  harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.  Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi  harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

Dalam  tata kelola jasa pramuwisata, biro perjalanan wisata  wajib menggunakan  pramuwisata yang sudah memiliki KTPP,  dan diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang  pariwisata budaya.  Kompetensi berkaitan dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan bobot 70% (tujuh puluh persen)  serta kompetensi yang berkaitan dengan bahasa dan teknik kepemanduan dengan bobot  30% (tiga puluh persen).  Pramuwisata harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra pariwisata Bali.

Pramuwisata harus menggunakan seragam busana adat Bali dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.  Desain standar busana  pramuwisata ditetapkan oleh perangkat daerah.  Pramuwisata berhak mendapatkan imbalan jasa (guide fee) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara Asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan Asosiasi Pramuwisata Provinsi. Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai daya tarik wisata dan pengenalan budaya lokal.

Dalam tata kelola wisata kesehatan, dimana wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi  pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan  kesehatan.  Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  Pengusaha  wisata kesehatan  wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengusaha  wisata kesehatan  mempromosikan dan memberdayakan pelayanan  kesehatan tradisional Bali kepada wisatawan.  Pengusaha  wisata kesehatan  harus bergabung dalam asosiasi pengusaha  wisata kesehatan yang diakui oleh pemerintah daerah. 

Pelayanan kesehatan tradisional Bali dapat diberikan oleh pengusada dan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagai  pengusada  diberikan oleh Gotra  Pengusada.  Sertifikat  kompetensi sebagai tenaga kesehatan tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya.   Pengusada dan tenaga kesehatan tradisional wajib menjadi anggota asosiasi profesi. (gs)