Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Tuntaskan Konflik Pertanahan 93 Tahun di Banjar Mumbul Badung

Gubernur Koster Serahkan Langsung Sertifikat Tanah Sebanyak 41 Bidang Seluas 1,56 Hektar ke 40 Warga dan Pura di Banjar Mumbul

Loading

BALIILU Tayang

:

gyubernur koster
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa Badung pada, Minggu (Redite Umanis, Menail) 26 Maret 2023. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan ucapan terimakasih dari warga Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan doa agar terus memimpin Pemerintah Provinsi Bali di periode kedua, karena kerjanya yang fokus, tulus, dan lurus telah menyelesaikan konflik pertanahan selama 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya.

Dalam sejarah, baru di era Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, konflik Pertanahan melalui Pelaksanaan Reforma Agraria di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tuntas dilakukan, yang ditandai dengan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah dengan luas total mencapai 1,56 Hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul pada, Minggu (Redite Umanis, Menail) 26 Maret 2023 dan disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala BPKAD Bali, I Dewa Tagel Wirasa, Anggota DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, Anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Luwir Wiana, Kepala BPN Badung, Camat Kuta Selatan, Lurah Benoa, Bendesa Adat hingga Warga di Banjar Mumbul.

Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada Warga Banjar Mumbul merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, dan beliau sudah memberikan arahan supaya masalah tanah di Banjar Mumbul ini segera diselesaikan saat beliau hadir pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia) 27 Januari 2023 di Balai Banjar Mumbul.

koster
Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama usai menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah dengan luas total mencapai 1,56 Hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul pada, Minggu (Redite Umanis, Menail) 26 Maret 2023. (Foto: gs)

Gubernur Bali meyakini hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan juga membahagiakan bagi Warga Banjar Mumbul, karena baru hari ini bisa mendapatkan sertifikat tanah dengan perjuangan yang cukup panjang yakni 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya harus menanti kepastian.

Baca Juga  Gubernur Koster Sambut Baik Pembayaran QRIS di TMD

“Kalau tidak berdasarkan niat baik kita semua, tidak akan bisa terwujud dengan diberikannya sertifikat tanah ini secara gratis dan sah. Untuk itulah, kita harus betul – betul bersyukur, karena sertifikat tanah yang diterima secara gratis ini dibantu penuh dari dana APBN, kemudian kalau dihitung per are harga tanah di Banjar Mumbul kata warga yang lokasinya berada di samping jalan bisa mencapai Rp 1 Miliar, kalau tanah yang lokasinya berada di dalam harganya mencapai Rp 500 – 600 juta,” ujar Gubernur Wayan Koster yang disambut tepuk tangan.

Warga Banjar Mumbul sangat mengapresiasi kerja tulus Gubernur Wayan Koster, setelah mendengar bahwa Gubernur Bali memonitor langsung proses penyelesaian konflik pertanahan ini dengan hasil tidak ada pungutan apa – apa kepada warga dan hambatan apa pun. “Kita bersyukur memiliki mitra kerja seperti Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang dari dulu semenjak saya menjadi Gubernur, orangnya baik – baik sekali,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini sembari mengungkapkan kalau dulu tidak ada sertifikat tanah pasti ada ancamannya, entah akan diambil oleh negara, hingga digusur untuk pembangunan, sehingga pasti membuat warga tidak nyaman. Apalagi membangun pasti sulit, karena dalam membangun dan usaha pasti ada izin membangun dan izin usaha. Karena itulah, titiang meminta untuk mengecek semua tanah negara yang ada di Bali ini dengan catatan bisa diselesaikan sesuai aturan dan kewenangan di Kementrian BPN melalui dukungan Gubernur Bali dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali.

koster
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: gs)

Gubernur Wayan Koster berpesan kepada warga Banjar Mumbul untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang diterima serta mengarsipkannya berupa fotokopi. Sertifikat tanah ini juga harus dijaga dengan baik, jangan sampai tanah yang sudah disertifikat dijual, jangan digadaikan, dan gunakanlah secara baik untuk tempat tinggal, menjadi warisan untuk anak cucu, diberdayakan untuk ekonomi seperti buka warung, sehingga memberikan manfaat untuk memenuhi kesejahteran keluarga.

Baca Juga  Badung Berikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Mengakhiri sambutannya, Wayan Koster menyatakan di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan kalau ada tanah negara yang sudah ditempati berpuluh – puluh tahun dan sepanjang itu memenuhi peraturan Perundang-undangan, maka saya akan memberikan kepastian hukum berupa sertifikat tanah, sehingga ada kejelasan baik dari pemerintah maupun warga. “Ini adalah suatu kebijakan yang sangat bijaksana untuk masyarakat dan memang pantas dilakukan, dan ini juga adalah karma baik yang harus dijadikan sebagai prinsip kehidupan kita semua untuk dijalankan dengan penuh kebaikan, ketulusan, kelurusan sehingga alam semesta merestui dan membukakan jalan sampai sukses. Jadi tentu, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik,” tutupnya yang disambut applause tepuk tangan.

koster
Foto bersama usai Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah dengan luas total mencapai 1,56 Hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul pada, Minggu (Redite Umanis, Menail) 26 Maret 2023. (Foto: gs)

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri menyampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada saat datang kesini, telah berjanji akan menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah warga Banjar Mumbul, dan hari ini janji tersebut telah dipenuhi. Untuk itulah, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, karena tugas BPN telah berkurang hari ini dengan diserahkannya sertifikat tanah kepada warga.

“Atas capaian prestasi yang baik ini, Bali kita harapkan menjadi Provinsi yang pertama kali memiliki data pertanahan yang lengkap. Paling lambat tahun 2024 semua sudah lengkap. Lengkap dalam artian, tanah harus bersertifikat semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya serta masyarakat yang telah sabar menunggu,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ketua TP PKK Denpasar Hadiri “Soft Opening” Haidilao Bali di Living World

Published

on

By

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Soft Opening Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8).
SOFT OPENING: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). Kehadiran restoran hotpot asal Tiongkok ini diharapkan dapat menambah pilihan kuliner sekaligus memberikan pengalaman bersantap baru bagi masyarakat Kota Denpasar dan wisatawan.

Soft Opening Haidilao Bali tersebut turut dihadiri Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia Murti Dewi Lazuardi, Leasing Associate Dewi Arya Wati, Manager Regional Haidilao Mi Xue Zheng, Outlet Manager Lidya, Manager Haidilao Bali Ryan Tancya Liputra, General Manager Haidilao Mi Xuez, Jajaran Konsulay Jendral Republik Rakyat China dan Jajaran Perhimpunan Tionghoa.

Dalam rangkaian soft opening tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara turut mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus atas dibukanya gerai Haidilao Bali.

Selanjutnya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran manajemen turut melakukan prosesi pembukaan gerai Haidilao Bali sebagai tanda resmi dimulainya operasional gerai tersebut untuk menyambut masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas hadirnya Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar. Menurutnya, kehadiran restoran tersebut turut memperkaya pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat.

“Semoga kehadiran Haidilao Bali dapat menambah warna dan pilihan makanan bagi masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan ke depannya dapat berkembang dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Haidilao Bali, Ryan Tancya Liputra, mengatakan Haidilao merupakan restoran yang menyajikan konsep hotpot atau steamboat, yakni hidangan rebusan yang memungkinkan pelanggan memasak sendiri berbagai bahan makanan seperti daging, makanan laut, dan sayuran ke dalam panci berisi kuah kaldu yang mendidih.

Baca Juga  Badung Berikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Ia menjelaskan, Soft Opening Haidilao Bali menjadi langkah awal sebelum memasuki periode operasional baru pada September mendatang. Pihaknya berharap Haidilao Bali dapat menjadi salah satu ikon kuliner sekaligus destinasi kuliner yang menarik di Bali.

“Melalui soft opening ini kami ingin memperkenalkan pengalaman Haidilao kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan makanan yang enak, ekonomis, mengenyangkan, serta mengutamakan kebersihan dan pelayanan,” ungkapnya.

Selain menawarkan sajian hotpot, Haidilao Bali juga menghadirkan berbagai fasilitas dan hiburan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Salah satunya adalah pertunjukan Bian Lian, seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan aksi pergantian topeng secara cepat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian para tamu undangan dan pengunjung.

Suasana Soft Opening Haidilao Bali juga semakin meriah dengan penampilan dancer anak-anak. Para penari cilik tampil dengan penuh semangat melalui gerakan koreografi yang enerjik dan menghibur. Penampilan tersebut turut memberikan suasana ceria, khususnya bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, Haidilao Bali juga dilengkapi hiburan lainnya. Beragam fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman bersantap yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Haidilao Bali tidak hanya menawarkan sajian hotpot, tetapi juga menghadirkan perpaduan kuliner, pelayanan, fasilitas, dan hiburan dalam satu tempat.

Kehadiran Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar diharapkan semakin memperkaya ragam destinasi kuliner di Kota Denpasar sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di daerah. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Badung Berikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  <strong>Jaga Citra Pariwisata Bali, Wisatawan Wajib Berperilaku Tertib dan Disiplin</strong>

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca