Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Hadiri Hari BPR-BPRS Nasional, Gubernur Koster Dorong Kemajuan BPR Topang Ekonomi Bali, Apresiasi Event Tanpa Kemasan Plastik

BALIILU Tayang

:

Gubernur Wayan Koster
HADIRI PERINGATAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Tahun 2025 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Minggu (13/7/2025). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, berkomitmen untuk mendukung dan mendorong kemajuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai memiliki peran penting dalam menopang sektor perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Tahun 2025 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Minggu (13/7/2025).

Lebih lanjut, Gubernur Koster menyinggung pentingnya peran BPR di Bali. “Saya mendapat informasi, saat ini terdapat 128 BPR di Bali dengan omzet mencapai Rp 21 triliun. Ini jumlah yang cukup besar, bahkan hampir seimbang dengan LPD yang ada di seluruh Bali,” ujarnya.

Karena itu, ia menyatakan telah lama menaruh perhatian pada keberadaan BPR. “Ini harus kita dorong, dukung, dan kembangkan ekosistemnya agar pertumbuhannya semakin sehat,” tambahnya.

Gubernur Bali dua periode ini mengapresiasi keberadaan lembaga keuangan tersebut. Selain memperkuat perekonomian daerah, BPR juga memberi kesempatan kerja bagi 5.500 orang serta memegang peranan penting dalam memajukan sektor IKM, UMKM, dan koperasi.

Mengingat perannya yang strategis, Gubernur Koster berencana mengumpulkan pengelola BPR untuk melakukan konsolidasi. Tujuannya, agar lembaga ini semakin solid sebagai kekuatan sektor keuangan dalam menopang perekonomian Bali.

Ia juga meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan pembinaan, sehingga BPR di Bali tumbuh sehat, makin kuat, berdaya saing, dan kompetitif serta berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Bali melalui penguatan sektor UMKM, IKM, dan koperasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster turut menyampaikan bahwa mulai tahun 2025, Pemprov Bali menerapkan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali (EKB).

Dengan enam sektor unggulan, EKB merupakan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baca Juga  Luncurkan Wi-Fi 7 Pertama di Bali, Gubernur Koster: Akses Internet Harus Setara di Seluruh Bali

“Kita melakukan transformasi agar ekonomi Bali tidak lagi bergantung semata-mata pada satu kantong, yaitu pariwisata. Karena seperti kita ketahui, sektor ini sangat rentan terhadap isu keamanan, bencana alam, hingga masalah khusus seperti pandemi Covid-19,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada masa pandemi, ekonomi Bali sempat mengalami kontraksi hingga minus 9,3 persen. Syukurnya, kini sektor pariwisata telah pulih. Pada Desember 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tercatat mencapai 6,4 juta orang, melebihi capaian tahun sebelumnya sebanyak 6,27 juta orang.

Melihat tren positif ini, Gubernur Koster memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 akan menembus angka lebih dari 7 juta orang. Pulihnya sektor pariwisata memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Bali yang pada 2024 tercatat sebesar 5,48 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. “Tahun 2025 lebih baik lagi, pada triwulan pertama telah mencapai 5,52 persen,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Bali berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. “Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Bali tercatat sebesar 3,8 persen dan pengangguran sebesar 1,7 persen. Saya pastikan, tahun 2025 angkanya akan terus menurun dan menjadi yang terendah di Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian, di tengah pemulihan ekonomi dan pariwisata, Gubernur Koster juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi Bali, terutama masalah sampah, termasuk sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Bali tengah melakukan upaya intensif melalui program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.

“Saya perhatikan dalam acara ini tidak ada produk kemasan plastik. Terima kasih kepada jajaran perbankan, sudah ikut tertib dalam menjaga Bali tetap bersih dari sampah,” ucapnya.

Baca Juga  Menhub dan Gubernur Koster Bahas Revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang hingga Program Water Taxi

Ia berharap semangat ini terus ditingkatkan oleh para pengelola BPR yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). BPR diimbau untuk mengelola sampah di masing-masing kantor, mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung direncanakan akan ditutup pada Desember 2025. Jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, ia yakin citra pariwisata Bali akan makin terangkat.

Selain isu sampah, Bali juga dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan yang tinggi serta perilaku menyimpang dari sebagian pelaku usaha dan wisatawan mancanegara. Gubernur menegaskan akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan Bali.

“Semua akan saya tindak tegas. Wisatawan asing yang nakal akan langsung dideportasi atau diproses secara hukum. Sampai kemarin, sudah tercatat 600 wisatawan asing yang dideportasi karena berulah. Kita ingin Bali dikunjungi wisatawan yang tertib, disiplin, menghormati hukum, dan menjaga budaya Bali. Kalau ekosistem pariwisata kita sehat, ekonomi akan tumbuh, dan BPR pun akan berkembang semakin kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Koster di tengah-tengah keluarga besar pengelola BPR di Bali. Menurutnya, kehadiran orang nomor satu di Bali ini menjadi energi baru dalam memajukan BPR.

Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional Tahun 2025 turut diisi dengan kegiatan jalan sehat yang dilepas langsung oleh Gubernur Koster. Selain itu, ia juga menyerahkan paket sembako sebagai bagian dari rangkaian acara. Saat meninjau stan pameran, Gubernur jebolan ITB ini dengan ramah melayani permintaan swafoto dari masyarakat yang memadati lapangan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Pamedek Dukung Gubernur Wayan Koster Wujudkan Kawasan Suci Besakih Bersih dari Sampah Plastik

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Sanksi Tegas Cabut Izin Produsen dan Distributor yang Langgar, Gubernur Koster Ultimatum Stop Penjualan AMDK di Bawah 1 Liter

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Gubernur Koster Ajak Mahasiswa Pascasarjana FH Unud Perkuat Keilmuan Hadapi Persaingan Global

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Sanksi Tegas Cabut Izin Produsen dan Distributor yang Langgar, Gubernur Koster Ultimatum Stop Penjualan AMDK di Bawah 1 Liter

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Sidan, Target Selesai 2024
Lanjutkan Membaca